by

Nelly, M.Pd*: Menyoal RUU Ketahanan Keluarga, Efektifkah?

-Opini-256 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Membahas persoalan keluarga seakan tidak ada habisnya. Bak bagai gunung es seakan masalah ketahann keluarga terlihat semakin akut. Mulai kasus perceraian dengan angka yang tinggi, kasus kekerasan terhadap ibu dan anak, pelecehan seksual, LGBT, dan masih banyak lagi deretan kasus lainnya. Permasalahan ini sudah masuk dalam level darurat, sudah menjadi keharusan ada pengaturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problem akut ini.

Merespon hal ini pemerintah pun berencana akan mengambil kebijakan seperti yang dikutip pada laman berita vivanews, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berancang-ancang membahas regulasi anyar yang disebut Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Isinya ngeri-ngeri sedap: mulai ancaman pidana bagi pendonor sperma dan ovum hingga praktik sewa rahim, mengatur urusan rumah tangga dengan serangkaian tugas dan kewajiban untuk suami dan istri, sampai wajib lapor buat orang-orang yang berperilaku seks menyimpang.

Gagasan dasar perumusan RUU itu, sebagaimana diungkapkan Netty Prasetiyani, seorang dari lima anggota DPR yang mengusulkannya, untuk melindungi keluarga-keluarga demi “mewujudkan peradaban Indonesia”. Ketahanan keluarga, katanya, bermuara pada ketahanan nasional, bagus, meski terdengar klise.

Ketentuan yang lumayan disorot dalam draf RUU itu ialah perilaku seksual menyimpang. Memang tidak disebut dengan tegas istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tetapi cukup terang dimaksudkan untuk mereka, atau sebagian dari mereka, misal, para penyuka sejenis. Pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Klausul lain ialah mengklasifikasikan kewajiban-kewajiban suami dan tugas-tugas istri.

Polemikpun kini terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya RUU ketahanan keluarga ini, ada yang pro dan banyak juga yang kontra.

Mereka yang kontra meski dengan berbagai macam kalimat, tapi berpijak pada satu sudut pandang, yaitu bahwa negara tidak perlu turut campur dalam urusan ranah pribadi dan keluarga. Bahkan yang kontra mengklaim ada upaya memasukkan ideologi agama tertentu pada RUU ini.

Dalam sistem sekuler yang serba liberal seperti saat ini pertentangan dan penolakan itu akan sangat besar kita rasakan disebabkan ketidak setujuan mereka jika agama dibawa dalam ranah pengaturan urusan publik.

Urusan keluarga bersifat privasi dan diselesaikan oleh komitmen masing-masing keluarga sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Karenanya mereka tidak setuju negara turut campur dalam mengurusi teknis urusan rumah tangga.

Apalagi RUU KK erat kaitannya dengan pengaturan tentang perilaku menyimpang LGBT, feminisme maka ini tentu bertentangan dengan HAM, demokrasi yang dianut dalam sistem kapitalis sekuler. Padahal kita tahu bahwa bahaya dari LGBT, feminisme ini sejatinya akan merusak tatanan kehidupan keluarga dan generasi.

Meskipun terlihat sebuah upaya yang baik untuk mengatasi masalah keluarga, namun bukan berarti keberadaan RUU KK akan menuntaskan problem keluarga secara konfrehensif. Sebab masalah ini adalah sesuatu yang sistemik, maka penyelesainnya juga harus menyentuh sampai ke akar masalah hingga memberi solusi tuntas.

Selama negeri ini tetap menjalankan peraturan negara dengan sistem sekulerisasi yang meniadakan aturan agama dalam kehidupan publik dan tatakelola negara, maka carut-marut persoalan bangsa termasuk masalah keluarga, generasi akan terus terjadi. Sebab sistem sekuler kapitalis sangat menjunjung tinggi kebebasan, HAM, dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Lantas bagaimana kita menyikapi persoalan ketahanan keluarga dan RUU KK ini?. Jika kita cermati, setidaknya ada faktor-faktor pernyebab terjadinya hal ini. Yang pertama, faktor internal umat Islam yang lemah secara akidah sehingga tidak memiliki visi-misi hidup yang jelas. Hal ini diperparah dengan lemahnya pemahaman mereka terhadap aturan-aturan Islam, termasuk tentang konsep pernikahan dan keluarga, fungsi, dan aturan-aturan main di dalamnya.

Kemudian yang kedua, faktor eksternal, berupa adanya upaya konspirasi asing untuk menghancurkan umat Islam dan keluarga muslim melalui serangan berbagai pemikiran dan budaya sekuler yang rusak dan merusak, terutama paham liberalisme yang menawarkan kebebasan individu, baik dalam berpendapat, berperilaku, beragama, maupun dalam kepemilikan.

Paham inilah yang saat ini diadopsi oleh bangsa ini hingga secara langsung telah mengeliminasi peran agama dari pengaturan kehidupan manusia, sekaligus menjadikan manusia yang bebas menentukan arah dan cara hidupnya, termasuk yang terkait dengan relasi dalam kehidupan keluarga.

Dengan paham ini, umat Islam dikondisikan untuk ’merasa malu’ terikat dengan hukum-hukum Islam. Terlebih hukum-hukum Islam sengaja dipropagandakan oleh mereka-mereka yang tidak senang terhadap Islam sebagai aturan yang kolot, antikemajuan, eksklusif, bias gender, dan gambaran buruk lainnya.

Untuk itu maka bicara masalah ketahanan keluarga dan bagaimana menyelesaikan problem akut ini hingga sampai ke akarnnya.

Maka perlu kita lihat bersama bagaimana sistem aturan yang maha sempurna yang datang dari yang maha benar Allah SWT yaitu Islam dalam memberikan solusi.

Dalam Islam, negara dan agama bak saudara kembar. Tak bisa dibedakan, tak mungkin dipisahkan. Agama, Syariat Islam terimplemetasikan  dalam bentuk dan wujud secara kaffah, negara menjadi sarana mengaplikasikan peraturan Islam dan negara menjadi pagar yang melindunginya.

Islam menetapkan negara sebagai penanggung jawab utama untuk kebaikan bangsa, masyarakat termasuk keluarga. Ketahanan keluarga adalah masalah penting dalam Islam, sebagai madrasah pertama, keluarga ditempatkan sebagai dasar pembentukan identitas bangsa.

Antara negara dan keluarga punya ikatan sinergi yang kuat dan strategis. Suksesnya kepemimpinan kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga sholeh, maka tentu saja wajib ditopang oleh kepemimpinan di tingkat negara, sebab dalam Islam ini menjadi tanggungjawab penguasa.

Peran negara dalam penyelenggaraan sistem ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang banyak dengan gajih yang layak, menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan bahkan gratis, menyediakan sistem kesehatan yang murah bahkan gratis, dan lainnya.

Hal ini tentu akan menjadikan kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pendidikannya, moral dan akhlak anggota keluarganya, menjaga dari keburukan dan fungsi keluarga lainnya. Kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab ini salah satunya diperoleh dari pendidikan keluarganya.

Karena itu Islam memberi tugas pada negara untuk menyiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Negara melanjutkan pembentukan manusia utuh yang sudah disiapkan keluarga.

Negara menciptakan suasana masyarakat tempat generasi menimba pengalaman hidup dan menempa mentalnya. Menyediakan pendidikan formal dengan kurikulum yang bertarget melahirkan calon orang tua sholih-mushlih, dan siap membina rumah tangga yang amanah pula.

Negara menebar nila-nilai kebaikan melalui sistem media massa yang bermanfaat menguatkan keyakinan masyarakat dan mencerdaskan. Mencegah munculnya informasi negatif di media massa.

Negara juga yang akan menjaga sistem pergaulan di tengah masyarakat agar tercipta hubungan sosial yang sehat dan produktif. Dan yang terpenting adalah bahwa negara menerapkan syariat Islam di aspek ideologi, politik, social, ekonomi, pendidikan, kesehatan layanan publik, ketahanan dan keamanan, sehingga akan melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat mulia dan umat terbaik.

Sungguh, sudah sangat jelas bahwa kesakinahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hanya bisa diraih dalam keluarga yang menerapkan aturan Islam.

Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Islam untuknya. Keluarga yang terikat syariat dalam menjalani biduk rumah tangganya akan menjadi keluarga muslim pembangun peradaban.

Semua ini akan terwujud jika khilafah tegak di muka bumi ini. Hanya khilafah yang akan mampu menjamin terwujudnya ketahanan keluarga. Betapa Islam dengan hukum-hukum syariat yang diterapkan oleh Khilafah, mampu memposisikan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, pada posisi yang mulia dan terhormat.

Kita akan lihat bahwa tidak akan muncul anak-anak yang ditelantarkan, kaum perempuan yang dipaksa atau terpaksa bekerja, para bapak yang menganggur. Tidak akan muncul kerusakan akhlak generasi karena para ayah dan ibunya meninggalkan kewajiban dan tugas-tugasnya dalam keluarga.

Sudah saatnya tatanan kehidupan bernegara ini mengambil dan mencontoh bagaimana sistem Islam memberikan pengaturan yang benar dan komprehensif dalam ketahanan keluarga, yang dengannya kehidupan yang berkah dan mulia akan kita dapatkan. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

*Aktifis Peduli Ibu dan Generasi, Penulis, Pegiat Dakwah Medsos

Comment

Rekomendasi Berita