by

Sherly Agustina M.Ag*: Kampus Merdeka Untuk Siapa?

-Opini-267 views

RADARIMDONESIAMEWS.COM, JAKARTA – “Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta lembaga pendidikan lebih jeli melihat kebutuhan dunia industri agar tidak banyak sarjana yang menganggur. “Saat ini banyak sarjana yang belum terserap jadi tenaga kerja andal.

Hal ini akibat tidak jelinya lembaga pendidikan menangkap kebutuhan pasar tenaga kerja,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara wisuda sarjana strata satu angkatan ke XXIII Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi, di Gedung Serbaguna I, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad, 26 Januari 2020. (Tempo.Co).

Empat Poin Kampus Merdeka Ala Nadiem Makarim

Dilansir oleh Liputan6.com, hal ini dikatakan Nadiem sebagai komitmennya untuk mencetak pemimpin masa depan, serta bentuk implementasi visi-misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. (28/01/20).

Pertama, mengubah PTN Satker menjadi PTN BH
Salah satu kebijakan dalam Kampus Merdeka adalah mempermudah Perguruan Tinggi Negeri atau PTN dengan status Satuan Kerja atau Satker dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk berubah ke status PTN dengan Badan Hukum atau PTN-BH.

Beberapa keunggulan yang didapatkan PTN-BH dibanding PTN dengan status lain. Berbeda dengan PTN dengan status Satker, PTN-BH bisa leluasa bermitra dengan industri, termasuk melakukan proyek komersial.

Dari segi pengaturan keuangan, PTN dengan status Satker juga memiliki pengaturan keuangan yang begitu detail dan tidak bisa melakukan perubahan secara cepat.

Kedua, penyederhanaan Akreditasi Perguruan Tinggi

Mengenai program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbarui secara otomatis.

Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Ketiga, buka Prodi Baru
Otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk membuka atau mendirikan program studi (prodi) baru. Otonomi ini, diberikan jika PTN atau PTS tersebut memiliki akreditasi A atau B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Lebih jauh, bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa.

Keempat, kegiatan Dua Semester di Luar Kampus

“Apa yang kita pelajari apapun yang kita lakukan itu sering kali hanya starting poin kita. Lalu kenapa kita tidak mengebiri kemerdekaan mahasiswa kita untuk melakukan berbagai macam hal di luar prodi di luar kelas, di luar kampus. Inilah namanya kemerdekaan mahasiswa.”

“Mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan dosen untuk menciptakan suatu kurikulum sendiri, suatu projects independent study. Mereka bisa berkontribusi di desa selama satu tahunan atau melakukan projek desa. Tukar belajar antara universitas dan mancanegara. Satu semester abroad, satu tahun abroad, bisa,” kata Nadiem. (Liputan6.com, 28/01/20)

Perguruan Tinggi Korban Liberalisasi

Melihat empat poin kampus merdeka ala Nadiem Makarim, bisa dicermati bahwa Perguruan Tinggi menjadi korban liberalisasi. Mengubah PTN satker menjadi PTN-BH, adalah bagian dari pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam dunia pendidikan.

Pengelolaan pendidikan diserahkan sepenuhnya di lembaga perguruan tinggi tersebut bahkan jika ada kerja sama dengan yang lain, pihak swasta, industri dan lain sebagainya menurut pemerintah lebih baik.

Sementara tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah :

• Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

• Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

• Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan.

Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya.

Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya.

Manfaat bagi PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri. (Kelaskita.com, 32/12/17).

Hal ini membuka lebar-lebar liberalisasi di Perguruan Tinggi, jika sebuah kampus dapat dengan mudah mendapatkan akreditasi, maka dengan mudah mendapatkan link calon tenaga kerja dari kampus tersebut.

Bagi kampus mudah untuk membuka prodi baru yang dibutuhkan pasar nasional atau internasional. Serta bisa bekerja sama dengan industri atau pihak lain, dalam membuat kurikulum dan apapun yang dibutuhkan untuk membuat prodi baru tersebut.

Ditambah dengan kebijakan belajar di luar kelas atau kampus selama dua sampai tiga semester agar memiliki ilmu dan pengalaman lain, sehingga dianggap siap bersaing di dunia pasar.

Padahal pendidikan adalah hal terpenting dalam sebuah negara. Out put nya untuk membangun negara ke depan dan mengabdi bagi umat serta mengamalkan ilmu yang dibutuhkan oleh umat.

Jika seperti ini maka tridarma Perguruan Tinggi telah tergeser oleh kepentingan kapitalis. Tujuan dari pendidikan semata-mata untuk kepentingan pasar bukan yang lain.

Dan yang menguasai pasar saat ini adalah para pemilik modal, maka output kampus diarahkan semata-mata untuk memenuhi selera para kapitalis menjadi mesin robot kapitalisme.

Pendidikan Dalam Sistem Islam

Dalam Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Negara (Khalifah) bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sebagai bagian dari ri’ayah itu maka pendidikan harus diatur sepenuhnya oleh negara berdasarkan akidah Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk kepribadian islami (syakhshiyah islamiyah) setiap Muslim serta membekali dirinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut kurikulum Islam memiliki tiga komponen materi pokok yaitu: (1) pembentukan kepribadian Islam; (2) penguasaan tsaqafah Islam; (3) penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan).

Hal demikian akan mampu mencetak peserta didik yang menghiasi segenap aktivitasnya dengan akhlak mulia dan memandang Islam sebagai sistem kehidupan satu-satunya yang benar.

Islam menentukan penyediaan pendidikan bermutu untuk semua rakyat sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis. Dasarnya karena Rasul saw menetapkan tebusan tawanan perang dari orang kafir adalah mengajari sepuluh orang dari anak-anak kaum muslim.

Tebusan tawanan merupakan ghanimah yang menjadi hak seluruh kaum muslim. Diperuntukkannya ghanimah untuk menyediakan pendidikan bagi rakyat secara gratis itu menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan oleh negara untuk rakyat adalah wajib.

Ijmak sahabat atas pemberian gaji kepada para pengajar/guru dari harta baitul mal lebih menegaskan hal itu.

Dengan itu, maka pendidikan bermutu dengan gratis atau biaya sangat rendah bisa disediakan dan dapat diakses oleh seluruh rakyat. Hal itu memang menjadi hak mereka semua tanpa kecuali dan menjadi kewajiban negara.

Pelaksanaan pendidikan formal di masa kejayaan Islam, berdasarkan sirah Rasul hingga masa tarikh Daulah Khilafah, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan didasarkan pada Aqidah Islam.

2. Mata pelajaran dan metodologi pendidikan untuk menyampaikan pelajaran seluruhnya disusun sejalan dengan asas Aqidah Islam.

3. Tujuan penyelenggaraan pendidikannya merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan Islam yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikannya.

Sejalan dengan tujuan pendidikannya, waktu belajar untuk ilmu-ilmu Islam (tsaqofah Islamiyyah) diberikan setiap minggu dengan proporsi yang disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan).

4. Pelajaran ilmu-ilmu kehidupan/terapan dan sejenisnya (iptek dan keterampilan) dibedakan dari pelajaran guna membentuk syakhsiyyah Islamiyah dan tsaqofah Islamiyyah.

Khusus untuk materi guna membentuk syakhsiyyah Islamiyah mulai diberikan di tingkat dasar sebagai materi pengenalan dan kemudian meningkat pada materi pembentukan dan peningkatan setelah usia anak didik menginjak baligh (dewasa).

Sementara materi tsaqofah Islamiyyah dan pelajaran ilmu-ilmu terapan dan sejenisnya diajarkan secara bertingkat dari mulai tingkat dasar.

5. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar diseluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

6. Meteri pelajaran yang bermuatan pemikiran, ide dan hukum yang bertentangan dengan islam, seperti ideologi sosialis/komunis atau liberal/kapitalis, aqidah ahli kitab dan lainnya, termasuk sejarah asing, bahasa maupun sastra asing dan lainya, hanya diberikan pada tingkat pendidikan tinggi yang tujuannya hanya untuk pengetahuan, bukan untuk diyakini dan diamalkan.

Dengan demikian output yang dihasilkan adalah generasi pejuang, bukan generasi yang cerdas akal saja namun miskin kepribadian; bukan generasi yang mahir dalam IPTEK namun miskin iman. Merekalah generasi pemimpin, pengukir peradaban yang tak mudah surut dalam perjuangan Islam.Allahu A’lam bi Ash Shawab.[]

*Owner @tilah Bakery dan Revowriter Cilegon

Comment

Rekomendasi Berita