by

Teti Ummu Alif*: PHK Solusi Hadapi Era Disrupsi?

-Opini-198 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah momok menakutkan bagi sebagian besar pekerja di negeri ini. Bagaimana tidak, di tengah kerasnya kehidupan dan biaya hidup yang kian melambung, para pekerja harus menghadapi hantu menakutkan yang disebut PHK alias pemecatan dengan pesangon yang tak seberapa.

Belakangan ratusan karyawan telah diPHK dari berbagai perusahaan besar nan mentereng. Sebut saja Indosat, Krakatau Steel, Pabrik rokok Appache, HSBC dan perusahaan bonafit lainnya.

PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 677 karyawannya pada Jumat (14/2).

Seperti dilansir Media Indonesia (15/02/2020), Director & Chief of Human Resources Indosat Irsyad Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi terlebih dahulu kepada karyawan yang terdampak. Per tanggal 14/02 kemarin, dari 677 karyawan yang terdampak, lebih dari 80% telah setuju menerima paket kompensasi ini.

Disrupsi Trend Global, Mengapa Rakyat jadi Tumbal?

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan langkah perusahaan dalam upaya transformasi untuk bertahan di era Disrupsi. Apa sih era Disrupsi itu? Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru.

Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serbafisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Dengan kata lain teknologi digital akan menggeser sumber daya manusia.

Sekilas inovasi ini tak berbahaya karena memang ini adalah salah satu tuntutan di era industri 4.0 dengan ciri khas serba digital.

Namun apabila tidak ditangani dengan tepat oleh pemerintah maka akan menciptakan masalah baru yaitu angka pengangguran yang semakin tak terkendali dan berimbas pada semakin banyaknya orang miskin baru.

Rupanya, laporan yang dirilis Bank Dunia baru-baru ini bahwa 115 juta penduduk Indonesia rentan miskin kembali ada benarnya.

Sejatinya, PHK massal ini sudah diprediksi sebagai dampak era disrupsi dan tren digitalisasi namun pemerintah tidak antisipatif dalam menghadapi era ini.

Hal ini terlihat dari ketidakseriusan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Alih-alih membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya pemerintah malah sibuk membuat kebijakan yang membuat rakyat ketar-ketir.

Misalnya, Omnibus Law yang draftnya bikin rakyat gigit jari. Karena ternyata isinya lebih banyak menguntungkan pihak investor yang nota bene para pengusaha kaya alias kaum borjuis. Sementara rakyat di eksploitasi.

Alhasil sumber daya manusia (SDM) yang melimpah di negeri ini seakan tak berharga ketika berhadapan dengan kebijakan yang pro Kapitalis pemilik modal.

Begitulah, selama negeri kita tercinta masih dibawah naungan dan menganut sistem Neoliberal Kapitalistik maka jangan berharap segala kebijakan pemerintah akan memihak kepada rakyat.

Segala regulasi yang menjadi kebijakan pasti ujung-ujungnya menguntungkan para pemodal dari pihak asing dan rakyat hanya menjadi pelengkap penderita.

Saat ini, masyarakat korban PHK hanya bisa berharap adanya figur atau sosok pemimpin yang memahami dan tahu persis terkait persoalan yang dialami kaum buruh saat ini.

Dengan hadirnya pemimpin dari kalangan buruh atau serikat pekerja diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam ketenagakerjaan. Sebuah harapan yang tak kunjung terwujud.

PHK Minim dengan Ekonomi Islam

Bila ditelisik lebih dalam, fenomena PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar disebabkan beberapa faktor seperti dilansir muslimahnews.com yaitu : Pertama, kalah daya saing.

Persaingan bisnis atau usaha adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Dimana ada bisnis, daya saing produk akan mengikutinya. Tak aneh bila perusahaan yang kalah bersaing akan ditinggalkan customer. Bila tak segera berinovasi, siap-siap kebangkrutan membayangi.

Kedua, efisiensi pengeluaran. Cara efektif untuk mengurangi pengeluaran perusahaan adalah dengan memangkas karyawan. Menggaji karyawan dianggap hal yang paling membebani pembiayaan. Oleh karenanya, tak mengherankan bila banyak perusahaan besar lebih memilih merumahkan pekerja untuk menekan biaya produksi.

Ketiga, perkembangan teknologi 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki efek yang luas. Tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Badan usaha apa pun harus mampu berevolusi agar tak dianggap ketinggalan zaman.

Dengan berkembangnya teknologi, manusia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya praktis dan instan.

Keempat, kapitalisasi dan liberalisasi industri. Siapa yang bermodal besar akan mengalahkan pemodal kecil. Pemenang dalam dunia kapitalis adalah pemilik modal terbesar. Sehingga kekayaan dan kepemilikan berbagai sektor industri hanya berputar pada kaum borjuis.

Pasar bebas adalah satu di antara penerapan liberalisasi ekonomi di berbagai bidang. Akibat penerapan kapitalis liberal, perusahaan nasional di Indonesia kalah pamor.

Berbeda dengan Kapitalis, Islam melalui sistem ekonominya telah terbukti menjadi satu-satunya sistem ekonomi terbaik di dunia sepanjang sejarah yang dapat menjamin bahwa kemungkinan terjadinya PHK sangat kecil.

Mengapa? Karena, prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya.

Selain itu, sistem ekonomi Islam pun mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.

Allah Azza Wajalla (melalui aturan Islam) tak mungkin menetapkan aturan tanpa ada kemaslahatan di dalamnya. Syaikhul Islam Ibnu Taymiah mengungkapkan, “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan segala kemaslahatan dan menyempurnakannya serta untuk meniadakan mafsadah mudarat dan meminimalkannya.” (Minhajus Sunnah, 1/147).

Pemerintah saat ini sepertinya telah kehabisan cara sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi masalah PHK massal tersebut, kecuali hanya wait and see saja.

Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan ini. Yakni dengan memilih jalan keluar terbaik dari problematika ini.

Salah satu caranya adalah dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam sekaligus menerapkan sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti 13 abad memberi keadilan pada semua manusia.

Khilafah (pemerintahan islam) menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu dilakukan dengan menerapkan UU larangan praktik ribawi, penerapan moneter emas dan perak, dan kebijakan fiskal berbasis syariah.

Dengan stabilnya iklim usaha, maka produksi berjalan baik. Dampak lanjutannya, serapan tenaga kerja berjalan massif, sebab dalam Islam, laki-laki diharamkan menganggur apalagi bermalas-malasan.

Karena itulah Khilafah (sistem pemerintahan Islam) menjalankan strategi jitu turun tangan langsung untuk memastikan hal ini. Khilafah juga memiliki proyek-proyek pengelolaan kepemilikan umum antara lain sumber daya alam yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area.

Mekanisme yang demikianlah yang membuat serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan korporasi. Strategi ini adalah strategi jitu dalam menyerap tenaga kerja.

Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam mencontohkan hal itu. Bukan dengan memberi berbagai kartu yang isinya tak seberapa tetapi subsidi yang menjadi hak rakyat malah dicabut.

Saatnya kembali pada aturan ilahi karena tanpa itu, kita akan terus menderita akibat berbagai persoalan hidup yang tidak pernah berakhir termasuk ancaman PHK.

Betaoa sempurna aturan ekonomi dari Allah. Bukan? Wallaahu a’lam bish shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita