by

Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd*: Menyoal Aspirasi Publik Dalam Perspektif Islam

-Opini-31 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berencana mengguyur dana Rp 72 miliar untuk influencer. Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus Corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Seperti diketahui, banyak negara mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan maskapai penerbangan menghentikan sementara jadwal terbang mereka.

Influencer adalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat. Di era saat ini, influencer banyak berseliweran di media sosial, seperti youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger dan key opinion leader.

Sesuai namanya, mereka menggunakan platform media sosial Youtube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Medium itu digunakan untuk mengunggah (posting) gambar atau video.

Umumnya, influencer memiliki banyak pengikut setia. Influencer ini digandeng sebagai rekan pemilik bisnis, mulai dari skala kecil, menengah dan besar. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Influencer diharapkan dapat membantu rekan bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan. https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226100609-92-478202/mengenal-influencer-yang-akan-diguyur-rp72-miliar-oleh-jokowi

Islam mewajibkan baik individu maupun partai politik mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa demi melindungi hak-hak masyarakat. Apalagi menyuarakan aspirasi adalah suatu hal yang mulia, karena terkategori sebagai amalan amar ma’ruf nahi munkar di hadapan penguasa. Rasulullah SAW bersabda : “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa dzolim dan ia terbunuh karenanya.” (HR. Abu Daud).

Sebagai contoh, Rasulullah SAW menerima masukan dari seorang sahabat untuk memusatkan pasukan di sekitar sumber air pada saat perang Badar.

Diriwayatkan, Khalifah Umar bin Khaththab menetapkan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan. Pada saat itu, seorang shahabiyah ‘Khaulah binti Tsa’labah menemui Umar secara langsung dan menasihatinya untuk mengubah kebijakannya yang salah. Karena hak mahar ada pada perempuan, dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang diharamkan manusia mengubahnya, meskipun seorang Khalifah.

Jadi jelas, kepada individu dan partai politik dipersilakan memberi masukan untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam wahyu Allah SWT, misalnya dalam teknologi dan siasat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam perang Badar. http://m.voa-islam.com/news/world-analysis/2019/09/28/67567/mampukah-demokrasi-menjawab-aspirasi-mahasiswa/

Begitu pula mengoreksi penguasa yang membuat kesalahan adalah sebuah kewajiban karena penguasa secara fitrah adalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Kebijakan yang salah jika dibiarkan pasti akan berpengaruh kepada masyarakat luas dan menimbulkan kedzoliman. Contohnya pada riwayat Umar bin Khaththab di atas.

Yang menjadi pertanyaan besar sekarang : “Apakah para influencer ketika menyampaikan aspirasi benar-benar demi melindungi hak masyarakat?”

Karena menyampaikan aspirasi adalah kemuliaan dan merupakan amalan amar ma’ruf nahi munkar maka ianya wajib berpihak pada kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Menyuarakan aspirasi harus bebas tanpa dibayangi ketakutan akan sikap represif penguasa apalagi tergiur iming-iming materi!

Karena baik individu maupun partai politik dan penguasa kedudukannya setara di hadapan Allah SWT, yaitu para hamba-Nya yang wajib terikat tunduk patuh pada Kitab-Nya (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya. Bagi tiap diri akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari Kiamat nanti. Di dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari tempat berdirinya di hadapan Allah pada hari Kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmu bagaimana diamalkan, tentang harta bagaimana cara memperoleh dan kemana dibelanjakan, dan yang terakhir yaitu tentang jasmani untuk apa dipergunakan.”

Tetapi mungkinkah dalam sistem yang berlaku saat ini dimana Islam tidak diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai negara mampu menghasilkan individu dan partai politik yang dalam menyuarakan aspirasi benar-benar dalam rangka membela kebutuhan rakyat? Silakan masing-masing diri menjawabnya!

Comment

Rekomendasi Berita