by

Shafayasmin Salsabila*:Kebijakan Dramatis, Rakyat Kian Meringis

-Opini-42 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bukan bermaksud mengeluh, faktanya hari-hari suram menyinggahi rakyat kecil. Bukan sekali ini, rakyat didera kesulitan. Tapi tidak dapat dipungkiri, beban hidup berlipat ganda sejak wabah Corona memaksa warga untuk tetap tinggal di rumahnya.

Dalam cuplikan tayangan ILC (Indonesia Lawyer Club), Selasa, 24/3 dengan tema “Corona: Simalakama Bangsa Kita”, seorang nenek penjual kopi, menuturkan kisahnya. Rubiyem, namanya.

Mengaku sudah dua minggu ini tidak lagi dapat menghidupi diri dan keluarga sejak lapak gerobak kopinya seakan digulung Corona. Sepinya ibu kota, membuat nenek berusia 70 tahun asal Klaten ini kehilangan pelanggannya.

Nenek Rubiyem kesulitan membayar kontrakan dan tidak lagi mampu mengirimkam sebagian uang untuk ibunya yang berusia genap satu abad, di kampung.

Kabar siang TV One edisi senin, 29 Maret, membahas pula tentang dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Saat wawancara, pengemudi atau driver ojek online (ojol) dan sopir taksi online, menuturkan kondisi “paceklik” sejak kebijakan dramatis berupa himbauan #DiRumahAja dikampanyekan.

Pendapatan harian menurun drastis, sementara mereka dikejar kewajiban membayar cicilan dan setoran. Ditambah kebutuhan pokok/makan untuk keluarga. Mereka menjerit tanpa suara, berharap turun kebijakan dari penguasa.

Perih ini tak lantas menguap begitu saja bersama panas matahari. Butuh obat bagi rakyat untuk menyembuhkan luka hati. Dan serangkaian solusi untuk rakyat tidak serta merta disajikan oleh individu berhati mulia. Atau kebijakan setengah hati, tidak akan cukup. Butuh sistem yang menopang solusi ini secara menyeluruh, beserta penguasa muklis yang mengetuk palu atasnya.

Namun sayangnya, saat ini harapan masih menggantung. Rakyat selalu menjadi korban “Php” (pemberi harapan palsu). Nyatanya pemerintah lebih memilih sibuk memikirkan perpindahan ibukota baru. Rakyat seakan kenyang dengan rasa kecewa. Di lamannya, Kompas memberitakan pada Selasa, 24/3, Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona (Covid-19). Bayangkan jika kabar ini viral, hati rakyat akan teriris lebih dalam lagi.

Apabila diperhatikan secara seksama, wabah COVID-19 sejatinya mampu menjadi indikator kejujuran penguasa.

Benarkah rakyat menjadi prioritas utama? Setiap komponen masyarakat dengan sendirinya akan menilai apakah negara sigap atau kurang tanggap bahkan dikatakan lamban dalam penanganan pandemi ini.

Tenaga kesehatan pun akan menyaksikan secara kasat mata, sejauh mana peran negara dalam memberikan fasilitas serta jaminan keselamatan dan keamanan mereka. Apakah mereka diminta maju berperang di garis depan dengan senjata lengkap atau bahkan tanpa dibekali tameng?

Dalam pandangan Islam, hanya negara ideologis yang komit terhadap syariat sajalah, yang tulus ikhlas memasang badan bagi warganya. Tanpa melihat status sosial, warna kulit bahkan agama. Optimal melindungi rakyat tanpa ragu dan tapi. Hal ini terjadi karena tipikal negara ini, tunduk di atas asas ruhiyah.

Kesadaran bahwa tanggung jawab kepemimpinan bukan di dunia saja tapi akan dibawa hingga ke akhirat. Kesadaran ini menjadi penentu kebijakan.

Kalaupun rakyat menjadi prioritas utama, maka hal tersebut semata karena menjalankan perintah langit. Amanah dari Sang Rasul, utusan terakhir, yang telah lebih dulu mencontohkan tata cara membangun dan mengelola sebuah negara.

Teruji dan terukur, capaian kesejahteraan tertoreh dalam tinta emas. Bahkan peristiwa wabah pun pernah dialami dan mampu diatasi. Dengan syariah, wabah musnah. Rakyat tidak harus menderita dalam kurun waktu yang lama. Lockdown sudah 14 abad lalu dipraktekkan dan berhasil memukul mundur wabah.

Sejalan dengan apa yang Rasul gariskan dalam sabdanya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Tarik ulur kepentingan hanya ada dalam negara bercorak kapitalis. Perhitungan materi/ekonomi menjadi prioritas dalam pengambilan keputusannya, meski banyak nyawa yang harus dipertaruhkan.

Seperti yang dikupas dalam sebuah artikel di laman detikFinance, 30/3, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian memberikan keterangan tertulis, bahwa hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan lockdown.

Keduanya kembali merasa kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah.

Pendapat serupa diaminkan oleh Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo, dimana beliau menekankan keharusan untuk melakukan lockdown. Beliau meminta agar Pemerintah bersikap lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

Akhirnya, setiap manusia berakal akan sampai pada satu kesadaran, bahwa satu-satunya cara untuk mengubah corak kebijakan penguasa saat ini, yakni dengan menyuguhkan corak baru yang lebih visioner, yakni mengusung konsep Islam yang dipandu wahyu. Tentu di dunia ini hanya ada satu tipe kepemimpinan yang “maching” dan sejalan dengan corak ini.

Sejarah dunia dan nash syara’ mengenalnya dengan istilah Chaliphate/Kekhilafahan. Sistem langit dengan komitmen tinggi akan kebaikan dunia juga akhirat bagi setiap warganya.

Pilihan ini selain akan menghentikan jeritan rakyat, juga akan membawa angin segar dalam perekonomian, dan yang paling utama adalah meratanya keberkahan dari Allah Ta’ala. (Al-A’raf: 96). Wallâhu a’lam bish-shawab.[]

*Penulis Muslimah dari Indramayu

Comment

Rekomendasi Berita