by

Syarifa Ashillah*: Nestapa Bulan Maret

-Opini-98 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Maret menjadi salah satu bulan yang penuh dengan peristiwa sejarah penting bagi Indonesia dan dunia. Banyak peristiwa manis dan pahit yang terjadi di bulan ini untuk dikenang.

Seperti pada 25 Maret 1947 diadakan perjanjian Linggarjati guna mengatasi konflik pasca kemerdekaan antara Belanda dan Indonesia, Hari Musik Nasional dan Hari Film Nasional, Hari Filateli dan Hari Kehakiman Nasional bahkan Hari Solidaritas LGBT Nasional dan banyak peringatan lainnya terjadi pada bulan ini.

Sedang untuk peristiwa di level dunia, bulan Maret tak kalah pentingnya. Dilantiknya Nelson Mandela sebagai Wakil Presiden Afrika (1990), Hari Kemerdekaan Ghana, Hari Kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina, Hari Air Sedunia dan lainnya.

Namun, bagi kaum muslim, bulan Maret memiliki kesan dan luka yang amat mendalam lebih khusus tanggal 3 Maret 1924. Ada goresan yang tertinggal dan menjadi luka sejarah bagi kaum muslim dunia karena pada tanggal itulah Majlis Nasional Turki menghapus sistem Khilafah, sistem pemerintahan Islam yang telah berlangsung hampir 13 abad sebelumnya.

Sistem pemerintahan Islam yang berlangsung selama 625 tahun di Turki pada era khilafah Utsmaniyah yang menjadi bagian sistem kekhilafahan universal di bawah kendali pusat pemerintahan Islam di Madinah itu dihancurkan oleh konspirasi Yahudi.

Sistem kekhilafan itu sendiri telah menjadi mercusuar keadilan bagi seluruh umat manusia dan gemilangnya peradaban Islam selama 13 abad dengan rentang waktu yang sangat panjang yaitu (1) Khulafaur Rasyidin (632-661 M); (2) Khilafah Bani Umayah (661-750 M); (3) Khilafah Bani Abbasiyah (750-1517 M); (4) Khilafah Utsmaniyah (1517-1924 M).

Terbukti dari torehan sejarah mencatat 2/3 dunia seperti Asia, Eropa dan Afrika berada di bawah satu kepemimpinan yaitu seorang Khalifah (pemimpin) yang menerapkan seluruh hukum syariat islam dalam sebuah institusi negara yang lazim disebut khilafah.

Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah sendiri terjadi begitu kompleks baik faktor internal seperti kemunduran berfikir umat muslim kala itu dan juga faktor eksternal barat yang menebar konspirasi bersama Yahudi untuk meruntuhkan kejayaan peradaban Islam dengan menyusupkan pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler.

Proses itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya benar-benar runtuh dengan ditandainya deklarasi perubahan sistem pemerintahan menjadi Republik oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Akhirnya negeri muslim harus terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara kecil, yang di bagi berdasarkan daerah bekas penjajahan. Setiap negara kecil tadi di tumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme sehingga sibuk dengan negaranya masing-masing dan melupakan sejarah bahwa dulu mereka menjadi bagian dari sebuah sistem pemerintahan di bawah satu komando yaitu Khalifah.

Kehidupan kaum muslimin tanpa khilafah

Pasca runtuhnya sistem pemerintahan yang diridhai Allah tersebut kaum muslim bagai kehilangan induk. Bagaimana tidak, Khalifah tidak hanya sebagai pemimpin yang memberi titah berdasar syariat tapi juga berdasarkan hadist memiliki dua fungsi utama sebagai raa’in dan junnah bagi umat.

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Sedang junnah artinya perisai atau pelindung, ”Sesungguhnya Khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Khalifah memiliki peran stratgis menghalangi atau mencegah musuh yang akan mencelakai kaum Muslimin. Fungsi strategis lainnya adalah mencegah manusia saling mencelakai satu sama lain. Fungsi utama khilafah adalah memelihara kemurnian ajaran islam dari pengaruh pemikiran luar.

Saat ini fungsi-fungsi tersebut tidak kita temukan dalam diri pemimpin muslim di dunia terbukti saat penistaan demi penistaan yang di alami kaum muslim, tak adanya respon sigap pemimpin muslim di dunia saat Rohingya menjerit karena tindakan keji dan biadab oleh kelompok mayoritas di Myanmar, saat Iugyur menangis karena penyiksaan kaum komunis, saat bumi Palestina luluh lantak oleh bom, Iran dan Irak hancur oleh politik adu domba dan yang terbaru saat muslim di India menderita luka dengan darah mengalir deras dan disiksa karena alasan identitas muslim yang melekat pada diri mereka.

Belum kering darah dan air mata kaum muslim tapi di saat yang sama mereka juteru harus menerima fitnah sebagai teroris.

Media memutarbalikkan fakta, opini masif digaungkan bahwa penyiksaan itu memang harus dilakukan berdasarkan amanat PBB yaitu perang untuk melawan terorisme (WOT war on terorisme).

Program demi program diberlakukan barat kepada negeri-negeri muslim untuk mereferensikan berbagai tindakan militer dan politik ketika isu terorisme sudah tidak laku, masyarakat sudah paham konsepnya maka barat kembali membuat istilah baru yaitu perang melawan radikalisme.

Ini membuktikan umat muslim menjadi sasaran empuk penyiksaan, penderaan, penganiayaan, genosida, pelecehan yang hampir mewarnai setiap negeri di mana muslim sebagai minoritas.

Jika muslim menjadi mayoritas, maka penganut yang taat kepada hukum-hukum Allah akan dilabeli sebagai radikal dan intoleran. Mereka dipersekusi dan dikriminalisasi.

Islam dibenturkan dengan ideologi negara sehingga muncul Islamphobia di kalangan muslim dan nonmuslim. Bukan saja nonmuslim, stigma ini membuat umat islam sendiri takut terhadap islam.

Di Indonesia tidak terjadi  penjajahan dalam bentuk fisik sebagaimana yang dialami negeri lain, barat dan antek anteknya menguasai ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA)  yang sangat berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan umat islam yang semakin miris.

Blok Mahakam, Freeport, Chevron, Newmont (NTT), PetroChina dan ratusan perusahaan asing lain mengangkangi kekayaan alam Indonesia.

Ini adalah salah satu bentuk penjajahan modern yang tidak terlihat secara nyata namun sangat dirasa.

Dampak dan akibat kesalahan mengelola SDA adalah negara menjadi lemah secara ekonomi sehingga untuk menjalankan pemerintahan secara operasional, negara menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan terbesar kas negara.

Selain itu dampak ini juga memaksa masyarakat dan rakyat menanggung sendiri kebutuhan dasarnya (kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan keamanan) dengan himpitan ekonomi yang semakin sulit.

Dalam sistem pemerintahan islam, pengaturan dan pengelolaan SDA tersebut bersandar pada hukum Allah termasuk kepemilikan SDA.

Islam mengatur bagaimana pengelolaan, pemberdayaan dan penyaluran SDA dengan jelas. Islam tidak mengajarkan dan tidak pula mengizinkan penguasaan SDA dikuasai individu, swasta apalagi asing.

Sejak runtuhnya kekhilafan Tuki Utsmani pada 3 Maret 1924,  kaum muslim kocar kacir tanpa induk semang.

Harapan perlindungan hanya mimpi karena pemimpin negeri muslim harus tunduk pada tuannya. Mereka rela menjalankan titah sang tuan walau harus mengorbankan rakyat yang tidak berdaya.

Barat tak akan memberi peluang untuk kebangkitan islam. Karena jika muslim bersatu dalam naungan khilafah mereka tak bisa lagi mengeksploitasi kekayaan negeri muslim. Maka mereka akan terus melancarkan makar untuk menghalau cahaya Islam sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah surat Ali Imran: 54

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya (makar), dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya(makar)”.

Sudah saatnya kaum muslimin bangkit dan membangun kembali warisan islam sebagai sistem terbaik yang pernah diterapkan oleh para salafus saleh dan pendahulu agar slogan rahmatan lil alamin dapat diwujudkan di muka bumi tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa dan agama. []

*Anggota Revowriter, Kaltim

Comment

Rekomendasi Berita