by

Farohatin Naimah, S.Mat: Kebijakan Berbelit, Rakyat Terjepit

-Opini-37 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Berbagai kebijakan saat wabah yang telah berlangsung hampir setengah tahun terus menambah polemik baru. Salah satunya polemik Bantuan Sosial yang diberikan kepada warga terdampak Covid-19.

Berbelitnya aturan yang diberikan menyebabkan lambatnya bantuan yang sampai pada warga. Seperti dilansir dari Banjarmasinpost.co.id lambatnya bantuan dikarenakan proses kevalidan data yaitu menunggu rekonsiliasi data dari tiap kabupaten dan kota. Serta sistem aplikasi Kemensos yang sering gagal upload (PROKAL.CO). Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makkie mengatakan Pemprov Kalsel belum bisa menyalurkan Bantuan Sosial lantaran data tidak valid. Ia menambahkan bahwa perhitungan benar-benar itu harus dilakukan Pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kebangkrutan.(Apakabar.com).

Tentu hal ini menyebabkan keresahan di tengah warga, tak ayal kondisi ini terus menuai protes. Pasalnya mereka adalah orang-orang dengan ekonomi di bawah standar. Penghasilan mereka harus terhenti selama masa wabah ini. Di sisi lain mereka harus tetap menghidupi keluarga.

Berdasarkan data BPS Kalsel, jumlah warga miskin periode Maret- September 2019 mencapai 192.480 jiwa. Jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya 189.033 jiwa, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan garis kemiskinan Kalsel sebesar Rp478.123. Banjarmasin sendiri menjadi wilayah dengan angka kemiskinan terbanyak sebesar 29.648 jiwa dengan Tanah Bumbu berikutnya sebesar 17.348 jiwa. Ini adalah data sebelum wabah. Tentu setelah wabah data tersebut akan bertambah signifikan.

Sungguh kondisi ini bertambah pelik apalagi dengan adanya penambahan wilayah yang terkena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI nomor HK.01.07/304/2020.

Sejatinya, seluruh masyarakat pasti terdampak secara ekonomi. Kurangnya dana yang terus menjadi alasan pemerintah adalah buah dari diterapkannya sistem Kapitalisme. Negara hanya membantu jika dirasa perlu, dan selalu menghitung untuk rugi dengan rakyat, mirisnya bahkan rakyat penerima Bantuan Sosial ini akan mendapatkan tempelan stiker sebagai penanda. Sangat berbeda perlakuan dengan para pemilik modal. Mereka terus menjadi raja.

Seperti kita dilihat Kalsel adalah wilayah yang menjadi pemasok SDA Batu Bara terbesar nasional, seharusnya ada dana atau tabungan yang cukup untuk menghadapi kondisi pelik ini. Nyatanya sebaliknya, karena Provinsi Kalsel hanya dapat jatah lima persen, hitungan kasarnya hanya dapat sekitar Rp 10 triliun dari Rp 200 triliun, (jejakrekam.com).

Tentu saja penghasilan terbesarnya dikantongi para investor. Ironisnya, pada masa wabah ini negara masih terus menerima investor-investor. Bahkan terbaru, para pengusaha batubara bakal dibebaskan dari royalti alias setoran negara bukan pajak hingga nol persen. Usulan insentif itu berada dalam undang-undang sapu jagat alias omnibus law cipta lapangan kerja (cilaka) yang diubah menjadi cipta kerja (cika). (kumparan.com).

Inilah fakta kerusakan akibat diterapkan sistem sekuler kapitalisme. Berbeda dengan Islam, kebutuhan seluruh rakyat harus dipastikan oleh negara terpenuhi orang per orang. Baik dalam kondisi kehidupan normal, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Harga nyawa seorang saja menjadi perhatian negara. Lebih-lebih terkait nyawa seluruh rakyatnya.

Karena dalam Islam kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Oleh karenanya wajib menjadi pengurus dan penjaga umat, Islam sebagai sebuah sistem kehidupan menyeluruh yang tegak dengan landasan ketaatan pada sang pencipta dan bukan pada segelintir orang saja.

Di dalamnya ada sistem ekonomi yang akan membuat negara memiliki otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan alam untuk mengurus dan mensejahterakan rakyatnya. Di antaranya menerapkan ketetapan Allah swt bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat.

Bayangkan jika seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini dan negeri Islam lainnya diatur dengan syariat, maka umat Islam akan menjadi negara yang kuat, mandiri dan memiliki ketahanan secara politik dan ekonomi. Bukan seperti sekarang, negara malah memberikannya kepada asing.

Dengan demikian, negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyatnya tanpa bergantung sedikitpun pada negara lain, bahkan sebaliknya.

Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, sudah terbayang negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif. Tanpa khawatir kekurangan banyak hal.
Wallahualam bisshowab.[]

Comment

Rekomendasi Berita