by

Imanda Agustina*: Politisasi Bansos di Tengah Pandemi 

-Opini-23 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sejak ditetapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa kota dan daerah zona merah Covid-19, secara tidak langsung masyarakat harus mengikuti himbauan pemerintah untuk work from home (WFH). Namun pada kenyataannya, tak sedikit warga yang melanggar dan tetap memutuskan bekerja keluar rumah.

Sekarang warga hanya berharap lebih pada pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

Rencananya pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial (bansos) mulai bulan Mei hingga Juli 2020 bagi warga yang terdampak Covid-19.

Namun rupanya keluh kesah masyarakat belum berhenti mengenai tidak meratanya bantuan yang telah dijanjikan. Sehingga banyak warga yang terpaksa berjualan keluar demi menyambung kebutuhan hidup. Walhasil tak jarang terjadi keributan antara petugas dan pedagang ketika penertiban diberlakukan.

Tak sampai di situ, kini bantuan sosial (bansos) pun seakan dipolitisasi. Dilansir dari kompas.com pada Jumat (8/5), Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyatakan masifnya politisasi bansos di tengah pandemi. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan kepala daerah menjelang Pilkada 2020.

Kondisi politik sekarang seakan menambah kekacauan publik di tengah masyarakat. Berbagai foto penguasa yang terdapat pada bantuan sosial Covid-19 diklaim sebagai cara untuk menarik simpatik semata.

Bahkan penyaluran bansos harus tersendat akibat menunggu distribusi tas pembungkus paket sembako yang mengalami keterlambatan produksi. Padahal sembako sudah tersedia, namun tak kunjung disalurkan pada masyarakat.

Dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu (29/4), Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyatakan jika politisasi bansos sudah menjadi kultur dunia politik.

Politisi Gerindra, Fadli Zon juga berpendapat mengenai tersendatnya bantuan sembako. Menurutnya pemerintah tak seharusnya pencitraan lagi di tengah pandemi.

Defisitnya keuangan negara mengharuskan pemerintah memutar akal mencari modal untuk mengatasi wabah ini. Kurang tanggapnya penyaluran bantuan mengakibatkan banyak kasus kematian, bukan karena terinfeksi virus, tetapi karena kelaparan.

Berbagai fakta yang telah terjadi di tengah-tengah umat seakan menjelaskan betapa bobroknya sistem demokrasi sekarang. Jabatan hanya dipandang sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan nasib rakyat sedikit pun.

Hal ini jelas berbeda jauh dengan cara Islam memandang politik. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang Allah berikan, sehingga seorang pemimpin akan benar-benar meriayah rakyatnya.

Dalam Islam politik merupakan aktivitas untuk mengurusi urusan umat (riayatu suunil ummah), bukan sebagai ajang meraih kekuasaan. Negara memiliki kewajiban menanggung sandang, pangan, dan papan warganya baik ketika ditimpa krisis maupun tidak.

Distribusi pangan dan harga kebutuhan akan dijaga untuk tetap stabil, karena tidak akan ada penimbunan barang oleh pihak-pihak tertentu. Negara secara sukarela memaksimalkan bantuan tanpa memeras rakyat. Berbeda dengan kapitalisme yang memberikan bantuan sosial dari hasil pungutan pada rakyat, termasuk pajak.

Dalam Islam, sumber dana berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum, seperti tambang, hutan, laut, dll. Sehingga negara yang akan memaksimalkan hasil kekayaan alam untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat.

Sudah sepatutnya kita kembali pada sistem yang telah ditetapkan oleh sang pencipta Allah SWT. Hanya Islam yang terbukti selama 14 abad mampu membawa kesejahteraan bagi manusia bahkan alam semesta. Wallahu A’lam.

*Mahasiswi UM

Comment

Rekomendasi Berita