by

Rahmi Surainah, M.Pd*: Berdamai Atau Berperang dengan Covid-19?

-Opini-20 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Presiden Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.

Pernyataan Jokowi itu pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu.

Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa Jokowi kala itu, ‘peperangan’ melawan Covid-19.

Sehari usai Jokowi mengeluarkan pernyataan kontroversial itu, Istana meluruskan maksud ucapan dari Presiden. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan mengatakan maksud Presiden adalah menyesuaikan dengan kehidupan, artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19. (cnnindonesia.co, Sabtu/09/05/2020)

Berbagai pendapat pun bermunculan terkait diksi berdamai dengan Covid-19 yang disampaikan Presiden. Di antaranya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang, Bekasi, mengaku khawatir. “Kami was-was terhadap pernyataan tersebut, takutnya diartikan yasudah kita terima saja,” ucap Ketua ARSSI Dokter Eko S. Nugroho kepada wartawan, Senin, (11/5/2020).

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen menilai, ada dua perspektif yang dapat dilihat dari pesan Presiden Jokowi tersebut. Pertama pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan Covid19. Kedua, dalam konteks agar masyarakat Indonesia bersiap pada tahapan-tahapan yang lebih luas, dari penanganan Covid19.
(kedaipena.co, Senin/11/05/2020)

Selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan pernyataan Presiden tersebut seharusnya dibarengi dengan kebijakan dan perintah kepada Kemenristek dan Kemenkes serta lembaga lainnya untuk koordinasi dan kerjasama agar segera temukan vaksin Covid-19 serta mendukung anggaran untuk riset di Kemenristek, bukan malah memotongnya.

Lebih lanjut, ia mencemaskan ini sebagai tanda rakyat disuruh cari selamat sendiri tanpa keseriusan pemerintah. (tribunnews.co, Minggu/10/05/2020)

Demikianlah berbagai pendapat dan perasaan yang diterima dari pernyataan Presiden berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin. Memang kata-kata yang dikeluarkan orang berpengaruh atau pemegang kebijakan termasuk para menteri dan aparatur negara tidak bisa “main-main”.

Sebelumnya, rakyat Indonesia sempat dibuat bingung dengan perbedaan pulang kampung dan mudik. Sekarang kembali disuguhkan dengan pernyataan berdamai dengan Covid-19. Tentu pernyataan tersebut kembali membingungkan dan inkonsistensi terhadap kebijakan saat ini yang sudah “kepalang tanggung”.

Damai didapat setelah perang, namun jika jumlah positif Covid-19 terus melonjak naik apakah bisa diksi “damai” digunakan? Bukankah ini sama saja dengan mengibarkan bendera putih, pesimis bukan optimis yakni berperang!

Seruan berdamai untuk saat ini apalagi di tengah wabah dan kegentingan ekonomi menunjukkan pemerintah lebih mementingkan perekonomian dibanding bidang kesehatan. Pemerintah seakan mau lepas tangan untuk penanganan wabah yang upayanya sebenarnya masih setengah hati.

Kita lihat saja sikap dan kebijakan diawal pemerintah merespon wabah covid -19 ditambah adanya upaya relaksasi PSPB atau pelonggaran dengan dibolehkannya transportasi umum. Bisa dikatakan hal tersebut menunjukkan ketidaktegasan kebijakan yang berujung dengan kekalahan melawan Covid-19.

Memang kita perlu sosok pemimpin yang tegas dan sistem yang solutif untuk mampu menangani wabah covid 19, jika melihat kondisi Indonesia seperti ini adakah harapan menang melawan wabah?

Sistem Kapitalis memang melahirkan sosok pemimpin yang berpandangan hanya materi tetapi minim rohani atau nilai-nilai agama. Kapitalis akan mencari solusi seminim mungkin agar uang atau biaya yang digelontorkan tidak membengkak dan merugikan para kapital atau pengusaha.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan sosok pemimpin dalam sistem Islam. Dalam Islam, standar pertama yang akan dilakukan negara adalah hukum syara’.

Dalam kondisi biasa apalagi penanganan wabah dan krisis maka Islam tetap akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok hingga sekunder tiap individu masyarakat.

Dalam kasus penularan wabah, maka akan dilakukan karantina wilayah tempat wabah tersebut berada. Dengan penjagaan ketat, warga daerah wabah tak boleh keluar daerah demi menghindari penularan secara bebas.

Begitu pun warga daerah luar wabah, tak boleh masuk daerah wabah. Di sini negara memberikan bantuannya meskipun akhirnya perekonomian di daerah itu mengalami kemunduran. Sebab, prioritas utama negara adalah keselamatan rakyat.

Negara yang berdasarkan Islam tidaklah bersifat lokal dan nasionalis. Negara Islam dalam sistem Khilafah bersifat global. Oleh sebab itu, jika salah satu daerah benar-benar dalam kondisi kekurangan, daerah lain akan turut mengulurkan bantuan. Hal ini sesuai prinsip bahwa umat muslim bagaikan satu tubuh.

Dengan demikian, tidakkah kita merindukan sistem dan sosok pemimpin Islam? Hanya ideologi Islam yang mampu memberikan solusi atas problematika global (Covid-19). Ideologi lain punya solusi namun pertimbangannya materi dunia beda halnya dengan ideologi Islam.

Islam punya solusi yang tuntas tanpa masalah termasuk wabah dan krisis global. Jangan berdamai dengan Covid-19 selagi ideologi kapitalisme masih bercokol, tetapi perjuangkanlah Islam sehingga menang dan keberkahan mendunia akan kita rasakan.
Wallahu’alam.[]

*Alumni Pascasarjana Unlam

Comment

Rekomendasi Berita