by

F. Dasti: BPJS Defisit, Haruskah Rakyat Ikut Menanggung ?

-Opini-14 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA. – Dampak covid-19 semakin hari semakin meluas. Bukan hanya jumlah korban positif, namun berdampak sampai kepada kesejahteraan masyarakat. Belum selesai luka akibat PHK besar-besaran dan janji manis kartu pra kerja. baru-baru ini masyarakat kembali dibuat berduka dengan dinaikkannya tarif iuran BPJS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Tarif iuran BPJS yang dinaikkan adalah kelas mandiri, Kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan, Kelas II Rp100.000, Kelas III Rp25.500 dan menjadi Rp35.000 pada 2021.

Alasan yang dikemukakan kembali terulang yaitu demi menutupi defisit. Sebagaimana dilansir tirto.id, 14/05/2020.
Kementerian Keuangan mencatat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp4,443 triliun per 13 Mei 2020. Penyebabnya adalah putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran dalam pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019.

Sedangkan MA menilai defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) karena salah satu penyebab defisit adalah kecurangan (fraud).

Hal itu senada dengan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW ragu jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menyelesaikan defisit keuangan yang sudah kronis tersebut.

Pasalnya, faktor utama penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan bukan terletak pada iuran tapi kesalahan (fraud) yang dilakukan fasilitas kesehatan (cnnindonesia.com,21/05/2020).

Benarkah Defisit Bisa Selesai dengan Menaikkan Tarif Iuran BPJS ?

Sebenarnya kenaikan BPJS bukan kali pertama terjadi. Namun tetap saja defisit selalu terjadi sehingga dari sini harusnya perlu dikaji kembali. Sebenarnya apa akar permasalahannya. Jangan sampai kebijakan yang muncul adalah kebijakan tak bijak, masyarakat jadi korban karena menanggung defisit. Apalagi harga pelayanan kesehatan yang terus melangit. Sehingga masyarakat harus menanggung beban finansial di luar batas kemampuan.

Bagaimanapun juga, harusnya kesehatan adalah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara bukan ditanggung sendiri oleh masyarakatnya.

Dari kondisi yang terjadi menggambarkan bahwa penyebab defisit tidak pernah bisa lepas dari penerapan sistem kapitalisme, sistem yang berorientasi materi yang mengharuskan liberalisme segala bidang. Ini menjadikan negara berlepas tangan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam hal kebutuhan publik yaitu kesehatan. Negara hanya berfungsi sebagai regulator.

Sedangkan kesehatan harus dipenuhi sendiri oleh masyarakat bukan hanya itu, kapitalisme juga memuluskan liberalisasi/komersialisasi pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan yang wajib.

Padahal ketika pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang dikomersilkan tentu orientasinya adalah untung rugi bukan lagi masyarakat. Sehingga wajar jika kecurangan masih menjadi faktor utama defisit yang terjadi.

Bagaimana dengan Sistem Islam ?

Tentunya permasalahan belum terjaminnya kesehatan, tidak bisa dipasrahkan dengan tidak defisitnya BPJS. Kita membutuhkan solusi solutif yang menyeluruh. Tidak lain solusi itu datang dari Islam. Aturan dari Sang pembuat kehidupan.

Dalam Sistem Islam paradigma adalah sesuatu yang penting. Sistem Islam menjadikan pemimpin adalah pengatur urusan masyarakat dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Keimanan dan ketakutan kepada Allah adalah sesuatu yang senantiasa ditumbuhkan dalam diri masyarakat. Tak terkecuali pemimpin. Keimanan akan menjadikan seorang pemimpin benar-benar serius mengurusi urusan masyarakat. Salah satunya adalah urusan kesehatan.

Karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang harus dipenuhi oleh negara.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“. (HR. Bukhari).

Bahkan disampaikan Will Durant dalam The Story of Civilization bahwa Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.

Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.

Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.” Tentu, pelayanan terbaik yang diberikan Negara yang menerapkan sistem Islam tidak terlepas dari sistem ekonomi yang memadai dengan  prinsip pembiayaan kesehatan berbasis Baitul Maal yang digunakan dalam sistem Islam dengan sumber-sumber pemasukan sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta’ala.

Sistem Islam adalah sistem yang menghilangkan liberalisme segala bidang. Termasuk liberalisme peran negara ataupun liberalisme kesehatan. Wallahu a’lam bishshowab.[]

 

Comment

Rekomendasi Berita