by

Lia Herliawati *: Balada Pembatalan Haji 2020, Salah Kelola?

-Opini-22 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak akan memberangkatkan jamaah haji untuk tahun 2020 menimbulkan polemik. Keputusan tersebut disampaikan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaat Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 1441 Hijriah atau 2020 M.

Hal ini bisa berdampak besar baik bagi tertunda berangkatnya jamaah yang daftar tunggunya makin panjang. Selain iti juga bisa mempengaruhi sanksi dan kuota yang akan diberikan pemerintah Saudi di waktu yang akan datang. DPR, tokoh masyarakat dan Ormas dalam hal ini mempertanyakan apa yang menjadi alasan pembatalan tersebut secara terburu buru.

Pemerintah beralasan otoritas Arab Saudi hingga saat ini tak kunjung membuka ibadah haji dari negara manapun akibat pandemi COVID-19. Keputusan ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk WNI yang hendak berhaji dengan undangan atau visa khusus dari Kerajaan Arab Saudi.

April 2020 tim Pusat Krisis Haji 2020 yang dibentuk oleh Kemenag mengeluarkan tiga skenario, pertama haji dilaksanakan secara normal sesuai kuota, kedua haji dilaksanakan dengan pembatasan kuota, dan ketiga pemberangkatan jamaah haji dibatalkan sama sekali.

Mei 2020 , tim menyingkirkan opsi pertama. Tim berfokus pada peluang mengirimkan jamaah dengan pembatasan sekitar 50 persen kuota. Namun, rupanya otoritas Saudi tak kunjung membuka akses padahal dijadwalkan pada 26 Juni jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan. Di sisi lain, jamaah pun harus menjalani masa karantina 14 hari sebelum berangkat dan 14 hari sesampainya di Saudi, jamaah juga harus menyiapkan sertifikat sehat. Karena alasan-alasan itulah Kemenag akhirnya memutuskan bahwa pemberangkatan haji untuk tahun 2020 dibatalkan.

Ketua Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, penyelenggaraan haji di tengah pandemi ini akan menjadi sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi membengkak karena perlu ada physical distancing antarjemaah.

Namun alasan pembatalan itu tetap dipertanyakan. Kritikan datang dari Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, ia mengatakan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 tanpa meminta persetujuan DPR dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, selain itu keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi membatalkan keberangkatan ibadah haji Tahun 2020 dianggap telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (http://dpr.go.id/). Sedangkan menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan pembatalan itu tidak lazim dalam mekanisme bernegara karena tanpa konsultasi dan melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. (https://indonesiaraya.co.id/)

Sementara itu kritikan juga datang dari para Ulama, salah satunya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang menilai pembatalan haji oleh Kementerian Agama terlalu terburu-buru. (https://www.cnnindonesia.com/ ). Ketua Ormas PBNU pun angkat bicara, ia menyayangkan keputusan pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 yang diambil oleh Kemenag. (https://news.detik.com/)

Lantas bagaimana seharusnya pengelolaan haji dalam Islam?

Sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam, sudah 40 kali pelaksanaan ibadah haji pun pernah ditunda karena beberapa alasan sangat penting. Salah satunya penundaan haji karena wabah pernah terjadi pada tahun 1831 ketika wabah cacar dari India yang membunuh 75 persen jemaah haji di Makkah. Wabah kembali melanda Makkah tahun 1837 sehingga ibadah haji 1837-1840 ditiadakan. (dikutip dari kitab Al Bidayah wan-Nihayah karangan Ibnu Katsir)

Jikapun saat ini Arab Saudi memutuskan untuk menutup Makkah karena wabah covid-19, ini bukanlah yang pertama dan jumhur ulama membolehkannya. Namun yang menjadi polemik pembatalan haji seharusnyabukan pada keputusan pemerintah dalam hal penundaanya, akan tetapi paradigma penguasa yang hanya menjadikan haji sebagai komoditas ekonomilah yang patut dikoreksi.

Kita pahami bahwa Haji adalah sebuah kewajiban seorang hamba, maka bentuk pengaturan negara terhadap penyelenggaraan Haji semata untuk memfasilitasi seseorang untuk beribadah. Bukan untuk bisnis apalagi menjadi ajang perburuan rente penguasa. Maka dari itu pengelolaannya pun didasarkan pada asas bahwa pemerintah adalah pelayan yang mengurusi tuannya, bukan pedagang yang sedang berjual beli dengan pelanggannya. Tabiat seorang pelayan akan melayani tuannya dengan maksimal, agar nyaman dalam beribadah. Berbeda dengan tabiat pedagang yang selalu mencari untung dari pelanggannya.

Selain sarana dan prasarana yang harus sangat diperhatikan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan ibadah haji, pemerintah pun harus memperhatikan pengaturan kuota haji dan umrah. Sehingga keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jemaah haji dan umrah.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah di hadapan kami dan berkata, “Allah telah mewajibkan haji pada kalian.” Lantas Al Aqro’ bin Habis, ia berkata, “Apakah haji tersebut wajib setiap tahun?” Beliau berkata, “Seandainya iya, maka akan kukatakan wajib (setiap tahun). Namun haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunah.” Dikeluarkan oleh yang lima selain Imam Tirmidzi. (HR Abu Daud no. 1721, Ibnu Majah no. 2886, An Nasai no. 2621, Ahmad 5: 331. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih)

Selanjutnya kuota pun bisa berdasarkan Hadits bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu. Sehingga yang belum mampu tidak usah mendaftar karena belum terkena taklif hukum. Pengaturan seperti ini akan meminimalisasi potensi antrean yang panjang. Adapun panjangnya antrean naik haji saat ini diakibatkan oleh adanya dana talangan haji. Sehingga orang yang belum terkategori wajib berhaji sudah mendapatkan antrean. Seperti masa tunggu di provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi selatan yang harus menunggu 30 tahun. Artinya jika daftar tahun 2020 maka jemaah akan berangkat di tahun 2050.

Akhir kata, polemik pembatalan keberangkatan haji di negara ini memang berasal dari asasnya yang sekuler dalam tata kelolanya. Sehingga, penyelenggaraan haji hanya dilihat dari aspek ekonomi yang dianggap menguntungkan. Bukan sebagai bentuk pelayanan penguasa dalam memfasilitasi warganya dalam beribadah.

Sehingga, salah kelola dalam ibadah haji ini semakin jelas, saat muncul asumsi di tengah umat bahwa nilai dana haji sebesar 8,7 triliun seolah dianggap lebih bermanfaat untuk menguatkan nilai rupiah daripada memberangkatkan jemaah dalam kondisi pandemi saat ini. Benar bahwa, umat membutuhkan sebuah sistem yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengkhianati umat. Yakni sistem yang memberikan rahmat ke seluruh alam. Sistem tersebut adalah sistem Islam Kaffah yang mampu membuat setiap warna negara dapat dengan mudah menjalankan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Wallahua’lam bish-shawabi.[]

*Ibu Rumah Tangga, Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga

Comment

Rekomendasi Berita