by

Nafisah Asma Mumtazah*:  Demokrasi Dan Ilusi Keadilan 

-Opini-61 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Setelah sekian lama publik menanti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan kini akhirnya terungkap, pelaku telah ditangkap dan diproses secara hukum.

Namun banyak pihak yang menyayangkan atas tuntutan pidana yang hanya satu tahun penjara bagi pelaku. Bahkan banyak pengamat yang menilai bahwa tuntutan satu tahun penjara syarat dengan kepentingan tertentu.

Sebagaimana dilansir vibanews, (14/6/2020), pengamat politik Rocky Gerung, mengibaratkan air keras yang digunakkan pelaku saat menyiramkan ke mata penyidik KPK Novel Baswedan adalah sebagai air keras kekuasaan.

Untuk itu ia meminta agar mata publik tidak buta dengan proses peradilan. Apalagi jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan itu justru menuntut hukuman pidana penjara hanya satu tahun kepada terdakwa.

Hal ini disampaikan oleh Rocky Gerung pasca menyambangi kediaman Novel Baswedan bersama sejumlah tokoh lainnya di Jalan Deposito T8, RT 03/10, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu, 14 Juni 2020.

“Saya sengaja datang ke sini, sengaja untuk melihat apa di balik butanya mata Pak Novel ini. Kita tahu Pak Novel sendiri sudah tidak peduli dengan butanya mata dia karena sudah bertahun-tahun. Jadi yang bahaya hari ini adalah tuntutan jaksa ini sebagai air keras baru buat mata publik dan mata keadilan,” jelas Rocky, Minggu 14 Juni 2020.

Rocky menilai tuntutan satu tahun oleh JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa pelaku merupakan tuntutan yang irasional. Untuk itu, pihaknya menggalang gerakan dengan menamai sebagai ‘New KPK’ untuk menghalangi mata publik dibutakan oleh air keras kekuasaan.

“Itulah yang mau kita halangi, supaya jangan mata publik jadi buta tuntutan jaksa yang irasional. Karena itu teman-teman undang saya ke sini dan kita sepakat membuat gerakan melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya,” katanya.

Tuntutan satu tahun bagi pelaku penyiraman air keras atas Novel Baswedan adalah bukti betapa hancur lebur penegakkan hukum di negeri ini. Kenapa begitu rendah ? Karena menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada unsur ketidaksengajaan saat pelaku melakukan penyiraman. sebuah argumen yang luar biasa.

Dari kasus sini tampak betapa hukum di negeri ini tidak memiliki ruang kekuasaan khusus yang mampu berdiri secara independen. Proses peradilan masih dibayang- bayangi oleh kepentingan dan kekuasaan.

Pemegang palu hukum belum mampu mengetuk dengan suara keadilan yang sejatinya lahir dari rahim dan nurani keadilan itu sendiri.

Peradilan terhadap Novel Baswedan sangat irrasional dengan putusan yang tidak proporsional sehingga masyarakat hukum yang memahami sebuah peradilan sangat kecewa dengan tuntutan satu tahun atas pelaku yang mengakibatkan korban yang juga pejabat negara ini cacat semur hidup.

Demokrasi yang dijunjung tinggi ini ternyata bukan tempat yang pas mencari nilai nilai keadilan. Semua hanya ilusi dan menunjukkan kegagalan rezim memberantas korupsi secara tuntas demi mewujudkan keadilan.

Islam dan keadilan

Islam telah hadir dengan seperangkat aturan dari Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan untuk memberi keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Sanksi yang diberikan bisa memberi efek jera bagi pelaku kejahataan sehingga tidak akan melakukannnya lagi.

Sanksi di dalam Islam selain memberi efek jera juga sebagai penebus dosa kelak diakhirat.

Hukum sanksi dalam islam atau uqubat terdiri dari hudud, jinayat, dan ta’zir. Hudud adalah sanksi terhadap kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara guna mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam tindakan maksiat yang serupa.

Misalnya kasus zina, homoseksual, menuduh berzina, minum khamr, murtad, hirabah atau penyamunan, dan mencuri.

Jinayat adalah sanksi untuk penganiayaan atas badan yang mewajibkan Qishash, atau sanksi (denda) berupa hara. Meliputi kasus pembunuhan, perlukaan/ penganiayaan, mematahkan anggota badan (qath’ul a’dha).

Ta’zir adalah sanksi-sanksi yang disyariatkan, yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Khalifah akan menentukan hukuman ta’zir serta bisa pula menyerahkan kepada Qadhi.

Islam juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakkan perbuatan yang dilakukan.

Allah Swt berfirman :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS.an-Nisaa (4):58).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah Swt memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil.

Sebagaimana Allah Swt berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan ( kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepaa takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ( QS al-Maidah (5): 8).

Dari sini sudah jelas hanya islam hukum terbaik bagi manusia, karena lahir dari sang Pemilik alam jagad raya. Hanya lslam yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh alam. Bukan hukum buatan manusia yang syarat dengan kepentingan individu dan hanya membawa kesengsaraan bagi pengusungnya. Wallahu A’lam.[]

*Penulis tinggal di Gresik, Jawa Timur

Comment

Rekomendasi Berita