by

Nanik Farida Priatmaja. S.Pd: Masa Pandemi Utang Luar Negeri Makin Tinggi

-Opini-26 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko melalui keterangan di Jakarta. (AsianToday.com,15/6).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan utang luar negeri. Hal ini akan terjadi pada seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Apalagi saat ini seluruh dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang pastinya mempengaruhi roda perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 membengkak dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Penyebabnya yaitu melonjaknya kebutuhan korporasi hingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi.

Sebelumnya, dalam biaya penanganan Covid-19, anggaran pos pembiayaan korporasi tercatat Rp 44,57 triliun. Namun dalam paparan terbarunya, Sri Mulyani memaparkan anggaran pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Sedangkan anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemda naik dari Rp 97,11 triliun menjadi Rp 106,11 triliun. “Situasi bergerak terus dan program ini menyebabkan adanya dinamika. Angka ini tergantung estimasi kebutuhan modal kerja yang baru berapa, premi berapa sehingga angkanya bergerak,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video. (Katadata.com, 16/6).

Keputusan pemerintah menambah utang dalam rangka mengatasi pandemi sebenarnya bukan langkah yang tepat. Untuk mengatasi bencana seharusnya bisa dilakukan dengan memangkas anggaran atau penghematan pos-pos yang tidak begitu penting, pemerintah juga dapat menunda atau bahkan membatalkan belanja modal yang tidak mendesak dilakukan.

Pada APBN 2020, total belanja modal mencapai Rp 187 triliun yang dipergunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Anggaran tersebut juga mencakup anggaran pemindahan ibukota yang sebenarnya bukan hal urgen.

Bertambahnya utang pastinya akan semakin menambah beban keuangan negara karena anggaran APBN untuk membayar bunga utang pun semakin besar dan akan menambah defisit yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah.

Dalam pandangan Islam ketika negara mengalami defisit, maka terdapat tiga sumber pembiayaan yaitu: mengambil dana dari harta milik umum yang diproteksi untuk negara, mengenakan pajak atas kaum Muslim, dan mencari pinjaman serta pemungutan pajak khusus rakyat yang kaya saja.

Penggunaan pajak dilakukan untuk membiayai militer, membayar gaji pegawai, menyantuni fakir miskin, membangun infrastruktur vital dan menangani bencana. Pajak hanya bisa diberlakukan jika kas negara tidak cukup untuk membiayai dan bantuan sukarela (tabarru’at) yang diberikan kaum Muslim tidak memadai.

Pembiayaan utang harus bebas dari bunga dan syarat yang merugikan negara. Karena keduanya haram menurut ajaran Islam. Sehingga utang luar negeri dari negara asing diharamkan.

Karena adanya bunga pada setiap utang tersebut dan memberlakukan berbagai syarat untuk memasukkan kepentingan-kepentingan asing. Sehingga negara dipaksa tunduk pada kemauan asing. Hal ini dilarang di dalam Islam, sebab orang-orang kafir tidak boleh menguasai kaum muslim.

Untuk penanganan bencana, negara bertanggung jawab penuh mengurus rakyat yang terkena bencana. Sehingga Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara terdapat pos pengeluaran yang dikhususkan untuk penanganan bencana.

Pos bencana ini mencakup pembiayaan segala bencana yang menimpa rakyat seperti gempa, topan, kelaparan, dan semisalnya. Sumber dananya berasal dari Pos Fai dan Kharaj dan Pos Harta Milik Umum. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi alias negara mengalami defisit, kekurangannya diambil dari kaum Muslim, yang melalui pungutan pajak.

Penanganan bencana pastinya membutuhkan penanganan yang cepat sehingga negara dituntut untuk mengumpulkan dana dengan cepat. Namun, jika dikhawatirkan terjadi dampak buruk, misal karena penanganan bencana tersebut terlambat karena harus menunggu penarikan pajak, maka terlebih dulu negara dapat mencari utang. Selanjutnya utang tersebut dilunasi dari pajak yang dipungut dari kaum muslim. Hal tersebut sejalan dengan perintah Nabi saw untuk meniadakan madarat. Nabi saw bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan menyebabkan bahaya bagi orang lain.” (HR Ibnu Majah).

Comment

Rekomendasi Berita