by

Nurul Aflah Tarigan,S.Pd: Membuka Keran Impor Di Tengah Pandemi

-Opini-108 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA – Pandemi yang semakin merebak membuat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok kian meningkat. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Safri Burhanudin, beliau mengatakan bahwa terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3 juta – 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. (cnbcindonesia.com, 31/5/2020)

Kondisi ini mengakibatkan impor besar-besaran terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri.

“Kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di kroscek, impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Nyatanya kita masih butuh pasokan besar memang,” ujar Private.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri juga menjelaskan bahwa kondisi neraca perdagangan pertanian saat ini masih positif bila berbasis data BPS.

Perdagangan internasional, adalah hal yang wajar, karena tiap negara punya keunggulan komparatif dan kondisi agroekologi wilayah dan iklim yang spesifik,” katanya. (kompas.com, 25/05/2020). Di sisi lain, Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. “Jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton. Dari jumlah itu, 20 ribu ton memakai PI, sementara 28 ribu ton masuk tanpa PI,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis, (23/04/20)

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Dengan mudahnya mendapati bahan pokok diharapkan masyarakat dapat mencukupi kehidupannya tatkala pandemi melanda sehingga tidak perlu merisaukan persoalan perut.

Namun, hal ini tidak berjalan dengan semestinya. Lemahnya ketahanan pangan di dalam suatu negara mengakibatkan impor besar-besaran.

Sebenarnya, sekarang ini Swasembada beberapa bahan pokok meningkat,salah satunya adalah garam. namun kebutuhan masyarakat lebih meningkat.

Dalam arti, Indonesia awalnya sudah mampu mencapai target produksi. Dari target sebesar 3 juta ton, perusahan garam sudah mampu memproduksi 3.5 juta ton.

Namun dikarenakan pandemi yang melanda sehingga meningkat kebutuhan menjadi 4.5 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Kemenko Marves. Beliau juga mengatakan, jumlah lahan produktif yang tersedia mencapai 30.000 hektar, dari sebelumnya hanya 25.000 hektar.

Sayanganya, meningkatnya perluasan lahan yang produktif ini, dinilai Safri belum mampu untuk bisa mencapai kebutuhan garam yang sebesar 4,5 juta di tahun ini.

Karena perusahan masih menggunakan teknik tradisional dalam pengolahannya padahal sudah beroperasi selama puluhan tahun. Sehingga di butuhkan impor bahan pangan ke negara lain.

Parahnya lagi kita mengimpor bahan pangan dan mengekspor kebutuhan pertanian yang bersifat tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan tropis serta hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao dan teh. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pemerintah tak akan membatasi ekspor pertanian.

Keunggulan komparatif dalam suatu negara tidak bisa dijadikan ladang untuk melakukan impor besar- besaran.

Karena sejatinya ketika di dalam suatu negara yang memiliki sumber daya yang memadai, haruslah diberdayakan terlebih dahulu sumber daya tersebut sebelum pada akhirnya melakukan ekspor-impor terhadap negara lain.

Kita juga sudah mengetahui bahwa sumber daya alam Indonesia sangat melimpah ruah.

Masalah kualitas, tinggal ditingkatkan lagi dengan berbagai teknologi dan inovasi. Hal itu tidak menjadikan negara mengambil jalan lain.

Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia sendiri masih minim dalam pengolahan pangan. Dengan sumber daya alam yang melimpah ruah kita berkenan untuk mengimpor bahan pokok pangan yang belum terjamin kualitasnya.

Namun hal ini menjadi wajar pula karena penggunaan lahan yang tidak tepat membuat pengembangan sumber daya di suatu negara menjadi terhambat.

Seperti contohnya wilayah pedesaan yang memiliki lahan yang gembur dijadikan lahan industri dan manufaktur. Tanpa memikirkan AMDAL ataupun struktur ruang kota.

Di sisi lain, dengan membuka kran impor mengakibatkan ketahanan pangan terancam dan berbagai sektor juga terkena efek dominonya Seperti petani lokal yang rugi besar akibat bahan pangan yang tak terjual serta minimnya subsidi pemerintah atas pembiayaan pertanian. Ditambah lagi para pengusaha industri yang lebih menyenangi produk impor dikarenakan lebih menarik dan praktis sehingga produk pangan pun menjadi mahal harga nya.

Kebijakan ini sungguh semrawut Dikarenakan tidak memprioritaskan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah cenderung lebih memikirkan pertumbuhan ekonomi tatkala pandemi, bahkan tidak maksimal dalam menggunakan keunggulan komparatif pada sumber daya suatu negara.

Sejatinya di dalam suatu negara, komponen utama yang dibentuk adalah ketahanan pangan. Sebab, kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terpenuhi juga dapat membuat ketentraman hati dan jiwanya terancam secara politis.

Mengutip laman panganbijak.org, pada tahun 2050 diprediksi populasi dunia akan mencapai sembilan miliar dan permintaan pangan akan berlipat ganda dari tingkat konsumsi saat ini. Sementara luasan lahan pertanian dan luasan hutan yang menyediakan sumber pangan tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang, karena perubahan fungsi. Indonesia bisa memiliki ketahanan pangan di tahun 2050 bila kita menerapkan pola konsumsi, produksi, dan distribusi yang berkelanjutan.

Islam sendiri mengatur konsep pangan dalam bentuk pengolahan pertanian yang menjadi tanggung jawab masyarakat hingga negara.

Rasul bersabda, Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud). Bila terdapat tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, maka hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang.

Negara mengambil alih lalu mendistribusikannya kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan begitu, tak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatannya untuk kemaslahatan rakyat.

Negara mengatur sektor pertanian dalam perspektif islam akan memberdayakan segenap komponen pendukung pertanian, seperti pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas benih hingga membekali sumber daya manusia dengan keterampilan dan ilmu yang mumpuni. Hal ini tentunya akan difasilitasi oleh negara.

Dalam mengatur kesejahteraan pada lingkup ekonomi, islam melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawa serta monopoli. Pengendalian harga dalam pasar sendiri ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran.

Bukan dengan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah secara mutlak. Mengenai perdagangan sendiri, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara.

Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.

Dalam perdagangan luar negeri sendiri, islam lebih selektif lagi dalam melakukan kerja sama. Bukan sekedar mengenai pendistribusian barangnya, namun kepada siapa negara melakukan kerjasama. Hal ini dibutuhkan karena berkaitan dengan ketahanan negara.

Sejatinya islam memberikan seperangkat sistem yang paripurna dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat di bidang pangan. Sebab ia merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Hal ini telah dibuktikan selama belasan abad silam. Jauh berbeda dengan kondisi hari ini di mana Negara mengurus rakyat berlandaskan kepada keuntungan materi semata.

Sungguh, hanya dengan kepemimpinan islam, Negara dapat berdikari mengatasi ketahanan pangan.[]

Comment

Rekomendasi Berita