by

Rini Astutik: Ilusi Hukum Dan Keadilan Di Negeri Dagelan

-Opini-71 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Kasus yang menimpa Novel Baswedan yang sekian lama ditunggu-tunggu kini mulai terungkap, dengan ditangkapnya para pelaku penyiraman air keras tersebut. Jaksa menuntut dua penyerang Novel dengan hukuman pidana selama satu tahun penjara. (detiknews 11/6/2020).

Dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di pengadilan negeri Jakarta pusat, jaksa menyebutkan kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras kebagian wajah Novel.

Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras kebadan Novel dengan alasan sekedar ingin memberikan peringatan kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa mata sebelah kiri korban tidak berfungsi hingga mengalami kebutaan permanen.
Ketika dimintai keterangan seusai persidangan, jaksa mengatakan alasan memberikan tuntutan ringan dikarenakan terdakwa mengakui perbuatannya.

Selain itu, kedua terdakwa telah meminta maaf kepada Novel dan keluarga.Tuntutan satu tahun penjara tersebut menimbulkan berbagai protes dari kalangan masyarakat, intelektual hingga komedian.

Termasuk ketua komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menurut Barita Simanjuntak pihaknya bisa memahami kekecewaan masyarakat atas tuntutan tersebut, pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir (Liputan6.com 14/6/20200).

Sedangkan menurut pengamat politik Rocky Gerung dirinya mengibaratkan air keras yang digunakan pelaku adalah air keras kekuasaan. Untuk itu, ia meminta mata publik tidak buta dengan proses peradilannya (Vivanews 14/6/2020).

Rocky menilai tuntutan satu tahun oleh JPU merupakan tuntutan yang irasional. Untuk itu, pihaknya menggalang gerakan dengan nama “New KPK” untuk menghalangi mata publik dibutakan oleh air keras kekuasaan.

Di. tempat yang sama pakar hukum tata negara Refly Harun menilai peradilan tersebut tidak asli, kalau pengadilannya genuine kita bisa menilai dengan tekad ( tes kadar dungu).

Jadi, kalau kita menilai sesuatu pengadilan tidak genuine kita bisa tersesat karena menyangkut soal logika dan rasionalitas.

Cukup menggelitik saat kita mengikuti jalannya proses peradilan, karena kita dipertontonkan matinya keadilan hukum dinegeri ini. Sebab kejanggalan demi kejanggalan pun terungkap, tak ubahnya seperti acara komedi stan up dipertelevisian yang cukup mengocok isi perut banyak orang.

Bagi mereka sangat mudah membuat lawakan sehingga mereka lupa bahwa masih banyak orang-orang yang menggunakan otak mereka untuk berfikir.

Orang-orang hukum yang harusnya mereka menyelidiki lebih detail dalam sesuatu, justru mereka membuat sesuatu yang membuat orang tertawa, sedangkan seorang pelawak yang harusnya membuat orang-orang tertawa justru lebih selidik dan bisa lebih deteil dari ahli hukum. Ini merupakan logika yang terbalik yang terjadi disistem negeri dagelan.

Sehingga makna Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi slogan semata tanpa bisa terealisasi dalam kehidupan nyata. Kasus ini makin memperkuat adanya bukti bahwa hukum dinegeri ini tumpul keatas tapi tajam kebawah, inilah gaya sistem sanksi dalam sistem sekuler demokrasi. Sistem yang utopis dalam menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat, yang menghasilkan berbagai macam kerusakan.

Hukum seolah dijadikan bahan lelucon dan candaan sehingga keadilan pun kian jauh dari harapan, akibatnya hanya sebuah ilusi untuk bisa mendapatkan keadilan disistem Demokrasi.

Sebab keadilan disistem Demokrasi-Kapitalis hanya memfokuskan pada peraturan tertentu, sehingga mampu melemahkan hukum secara keseluruhan, yang berakibat tidak adanya jaminan keadilan.

Padahal setiap manusia pasti menginginkan keadilan yang sama dimata hukum. Namun pada faktanya hukum di negeri Demokrasi-Kapitalis, menjadikan hukum dan keadilan seolah mati saat dihadapkan dengan kepentingan, sehingga munculah lelucon-lelucon yang jauh dari rasionalitas.

Seperti inilah yang terjadi jika suatu negara menggunakan hukum yang dibuat manusia yang sifatnya terbatas, akibatnya keadilan tidak akan pernah didapat. Sehingga hukum yang ada bukannya mampu menyelesaikan masalah yang ada malah menambah beban masalah yang baru.
Menyedihkan memang, hukum dalam demokrasi nyatanya tak mampu mencegah dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Sehingga kejahatan serupa akan terus terjadi dan kita dengan mudah menjumpai pemberitaan kasus-kasus tindak kriminalitas, di mana orang dengan mudahnya melakukan penganiayaan bahkan membunuh dengan alasan sepele.

Allah SWT berfirman “ sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan dimuka bumi, seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara manusia, seolah olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya’ ( QS: Al Maidah:32).

Jadi hukuman penjara satu tahun bagi pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan sangatlah tidak adil dan tidak sebanding dengan apa yang dirasa dan dialami oleh korban dan juga keluarganya, karena penuh dengan kezholiman yang berdampak kerugiaan baik secara moril maupun materi.

Jika dalam sistem demokrasi keadilan akan sulit didapatkan berbeda dengan sistem Islam.

Di mana Islam mempunyai seperangkat aturan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi siapapun tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sebab dalam Islam hukum yang dipakai adalah hukum yang mengacuh pada Al qur’an dn As sunnah yang mana sumber hukumnya berasal dari Allah SWT.

Sehingga jika ada seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, maka Islam akan menjatuhkan sanksi yang cukup keras.

Bisa dalam bentuk diyat (tebusan darah). Atau Qishash (dibunuh) dan hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah SWT yang berbunyi “Di dalam Qishash itu ada( jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa’’(QS:Al Baqarah:179).

Jadi sangat jelas bahwasannya Islam sangat menjaga nyawa harta dan keadilan, sehingga hukuman dalam Islam mampu memberikan efek jera bagi sipelaku tindak kejahatan.

Sebab hukum yang dibuat tidaklah main-main. Dan Allah SWT sebaik baik pembuat hukum, sehingga rasa tidak mendapatkan keadilan seperti yg dialami Novel Baswedan tidak perlu terjadi.

Jika hukum Islam diimplementasikan di kehidupan kita secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai naungan negara Khilafah. Karena hanya dengan khilafah yang mampu menjaga harta, nyawa dan keadilan yang bisa memberikan rasa aman bagi siapapun. Wallahu A’lam Bishowabh.[]

Comment

Rekomendasi Berita