by

Sarah Adilah Wandansari, S.Pd., M.A*: Covid-19, Ketika Sains Menduduki Porsi Minim dalam Pemecahan Masalah Manusia

-Opini-53 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kebijakan pemerintah di seluruh negara terdampak covid-19 selalu menjadi sorotan, tak terkecuali di Indonesia. Tak jarang kebijakan pemerintah memunculkan respon yang beragam.

Banyak diantara masyarakat Indonesia yang kontra namun ada juga segelintir orang yang pro terhadap keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Tentu bukan hal yang aneh jika sorotan ini dilayangkan kepada pemerintah.

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah memiliki andil besar dalam menuntaskan tersebarnya wabah agar semakin tak meluas. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pemerintah mampu menerapkan segala hal yang “mengikat” sehingga masyarakat cenderung patuh terhadap putusan tersebut.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia tengah menyoroti masalah pemberlakuan “new normal”. “New normal” sendiri bisa disederhanakan dengan istilah yang merujuk kepada keadaan normal (seperti sedia kala) disaat pandemi bagi setiap warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

New normal bukan sesuatu yang baru dicetuskan oleh Indonesia. Sebelumnya, negara-negara lain juga banyak yang telah melakukannya terlebih dahulu.

Hal ini muncul sebagai salah satu bentuk pemikiran perihal ketidakpastian berakhirnya pandemi ini. Sehingga pemerintah meminta agar warga dapat “berdamai” dengan kondisi ini. New normal juga sering dikaitkan dengan alasan terbaik untuk bisa lolos dari dilema merosotnya perekonomian negara. Mengingat sebagian besar Industri dan Ekonomi “tumbang” secara signifikan.

Nyatanya, new normal juga tidak dapat memberikan jaminan menurunnya angka kasus covid-19. Beberapa negara yang sudah mencoba untuk menerapkan new normal saja memilih hal ini sebagai kebijakan alternatif disaat terjadi pelandaian kurva kasus positif corona, misalnya seperti di Jerman, Singapura, dan negara lain. Kondisi yang sama sekali belum terjadi di Indonesia.

Jaminan terhadap menurunnya kasus saja belum pasti, apalagi diterapkan saat belum ada pelandaian kasus, sangat beresiko. Setidaknya ini juga yang menjadi kritikan sebagian besar pihak, dari mulai masyarakat, ormas, sampai dengan Saintis.

Sebagian besar pandangan kritis disampaikan oleh para Saintis. Wajar saja, karena keahlian mereka yang menjadikan mereka memiki kapasitas untuk menyampaikan fenomena berdasarkan data kemudian menganalisisnya. Mereka menegaskan bahwa belum ada kondisi pasti yang dapat membuat kebijakan ini layak untuk diterapkan.

Semenjak awal kemunculan kasus covid-19, pemerintah terkesan abai dengan pendekatan sains, dengan sudut pandang yang diajukan para ahli. Terlihat contohnya, saat perwakilan rakyat memborong jamu dari Cina yang konon dipercaya dapat menjadi obat untuk meningkatkan imunitas, ternyata belum ada uji klinis terkait hal itu.

Kemudian, sebelumnya pemerintah memesan obat-obatan yang dipercaya dapat menyembuhkan covid-19, padahal saat yang bersamaan, WHO mengatakan bahwa sedang melakukan uji klinis kepada beberapa obat dan belum ada yang cocok.

Ataupun ketika para pakar berbicara mengenai laju kurva yang meningkat serta memberikan prediksi berakhirnya wabah, juga memberikan saran yang bisa digunakan demi terselamatkannya nyawa manusia di Indonesia.

Contoh-contoh tersebut akhirnya menjadi contoh minimnya peranan sains dalam menuntaskan masalah ini. Pemerintah bahkan banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak bersandar pada sains. Atau setidaknya menjadikan sains sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Sungguh sangat disayangkan, selama ini manusia percaya bahwa sains adalah salah satu hal yang bisa menjadi solusi bagi masalah manusia. Itu pula yang menjadi alasan sains terus berkembang. Sains merupakan sarana bagi manusia untuk dapat melalui kehidupan yang sarat dengan berbagai persoalan.

Penemuan dalam sains bukan sesuatu yang lahir serampangan dalam waktu yang singkat atau lebih. Sebuah kajian bahkan bisa disebut ilmiah jika memenuhi empat hal, dimulai dari mengamati fenomena, menggambarkan fenomena, menjelaskan fenomena, dan melakukan prediksi kedepannya terhadap fenomena tersebut.

Maka sudah selayaknya sains dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memecahkan masalah manusia. Alih-alih menggunakan sains, pemerintah justru mengandalkan aparat penjaga keamanan seperti tentara dan polisi. Dimana hal ini dapat memicu penerapan kekuatan sepihak kepada rakyat sipil yang awam.

Pemerintah merupakan pelayan rakyat yang seharusnya mengayomi rakyat. Berdirinya pemerintah diatas kursinya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi masyarakat.

Lagi-lagi sungguh sayang jika kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah ini kemudian ditangkap sebagai sinyal yang dipaksakan, bahkan banyak yang berpendapat bahwa pemerintah menomorduakan kesehatan masyarakatnya.

Tentu saja pada akhirnya semua akan kembali menyoroti cara pandang pemerintah ini. Pemerintah cenderung sibuk dan fokus untuk mengutamakan pengembangan di bidang lain yang sebenarnya tidak terlalu urgent.[]

 

Comment

Rekomendasi Berita