by

Sherly Agustina, M.Ag*: Kontroversi Keadilan Di Balik Kata “Ga Sengaja”

-Opini-44 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Beginilah wajah buruk hukum dalam sistem demokrasi, selalu menuai kontroversi. Karena bukan demokrasi jika tak menuai kontroversi.

Dilansir dari Kompas.com, Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan, dituntut satu tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan” (11/06/20).

Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Tindak pidana itu sesuai dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah dianggap mencoreng nama baik Polri karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif.

Sementara hal yang meringankan Rahmat, yakni terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya di hadapan persidangan, kooperatif dalam persidangan, dan telah mengabdi sebagai polisi selama 10 tahun. Katanya tidak sengaja jika air keras tersebut mengenai muka Novel, yang saat itu menjabat sebagai penyidik senior KPK. Keputusan ini menuai kontroversi dan netizen ramai membicarakannya.

Buruknya Keadilan Dalam Demokrasi

Pertanyaannya adalah jika keputusan hukuman satu tahun penjara salah satunya karena pelaku tidak sengaja melakukannya, lalu mengapa dilakukan pada saat Novel pulang salat subuh di komplek perumahannya. Komen Emon salah satu komika yang kritis terhadap kasus ini namun ringan cara penyampaiannya bisa jadi benar, jika tak sengaja ‘kok niat’?. Karena pada umumnya, manusia sulit sekali bangun di waktu subuh.

Nah, bisa bangun di subuh hari dan membawa air keras, apa namanya jika tak niat dan direncanakan. Lalu, di mana perbuatan yang dikatakan tak sengaja? Kalimat ‘tak sengaja’ ini sempat viral dan menjadi tranding topik setelah video komika Emon beredar luas dan ditonton ribuan netizen. Banyak yang mendukung pernyataan Emon yang logis dan masuk akal. Mempertanyakan apa kabar keadilan hukum di negeri ini?

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempertanyakan alasan pihak kejaksaan hanya menuntut dua terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dengan pidana satu tahun penjara. Mereka menilai tuntutan tersebut terlampau ringan untuk kasus tersebut. Bahkan, kasus Novel ini tuntutannya jauh lebih ringan dibandingkan kasus-kasus serupa, yakni tentang penyiraman air keras (CNN Indonesia, 14/06/20).

Sebanyak tiga tuntutan jaksa di tiga kasus penyiraman air keras kemudian dibandingkan dengan tuntutan jaksa terhadap Rahmat dan Ronny. Misalnya, Kasus pertama adalah penyiraman air keras yang dilakukan Ruslam terhadap istri serta mertuanya pada 18 Juni 2018. Jaksa kemudian menuntut Ruslam sebagai terdakwa dengan pidana penjara delapan tahun. Majelis Hakim PN Pekalongan akhirnya menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada Ruslan, yakni 10 tahun penjara.

Berikutnya adalah kasus penyiraman air keras yang dilakukan Rika Sonata terhadap suaminya pada Oktober 2018. Rika yang diketahui menyewa preman untuk menyiram suaminya dengan air keras kemudian dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Majelis Hakim PN Bengkulu lalu menjatuhkan vonis yang lebih berat, yaitu 12 tahun penjara untuk Rika.

Terakhir ialah penyiraman air keras yang dilakukan Heriyanto kepada istrinya hingga meninggal dunia pada 12 Juli 2019. Jaksa kemudian menuntut Heriyanto dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tuntutan jaksa itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim PN Bengkulu. Maka tak heran, LBH mempertanyakan keputusan ini. Di mana keadilan hukum di negeri ini, sudahkah tergadai dan terbeli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?

Islam Menjamin Keadilan

Peradilan Islam dibagi menjadi beberapa yaitu khusumat, hisbah dan madzalim. Khusumat adalah peradilan yang dipimpin oleh Qâdhî Khushûmât yang menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan muamalah maupun ‘uqûbât [sanksi]. Hak yang berkaitan dengan mu’amalah, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sebagainya. Dan sanksi di antaranya jinayat selain jiwa, melukai anggota tubuh selain pembunuhan. Dalam Islam ada ketentuan mengenai hal ini.

Jinayat selain jiwa, adalah jinayat atas salah satu organ dari anggota tubuh manusia; atau atas tulang dari tulang-tulang tubuh manusia; atau atas kepalanya; atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukaan.

Tanpa memandang statusnya, baik laki-laki ataupun wanita, merdeka atau budak, miskin, kafir dzimmy ataupun kafir musta’min. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa qishas selain jiwa dari organ-organ tubuh didasarkan pada firman Allah Swt. :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (TQS. Al Maidah: 45)

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin hazm dari bapaknya dari kakeknya, Rasulullah Saw. bersabda:

“… Diyat dalam jiwa 100 ekor unta, pada hidung yang terpotong dikenakan diyat, pada lidah ada diyat, pada dua bibir ada diyat, pada dua buah pelir dikenakan diyat, pada penis dikenai diyat, pada tulang punggung dikenakan diyat, pada dua biji mata ada diyat, pada satu kaki 1/2 diyat, pada ma’mumah (luka yang sampai selaput batok kepala) 1/3 diyat, pada luka yang dalam 1/3 diyat…” (HR. An-Nasa’iy). (Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Abdurrahman Al-Maliki dan Ad-Da’ur, hlm. 196).

Di masa ketika Islam diterapkan dalam sebuah aturan kehidupan, keadilan bisa ditegakkan. Ketika Sayyidina ‘Ali menjadi khalifah, ada seorang Yahudi yang “memiliki” baju besi sang Khalifah. Karena merasa baju besi itu adalah bajunya, maka Khalifah pun mengajukan kasus ini ke pengadilan. Meski kasus ini melibatkan Khalifah, tetapi Qadhi Suraikh yang bertugas memutuskan kasus ini tidak berpihak kepada Khalifah. Justru, sang Qadhi memenangkan orang Yahudi “pemilik” baju besi sang Khalifah.

Karena, Sayyidina ‘Ali tidak bisa menghadirkan bukti dalam persidangan ini. Ini adalah salah satu contoh, bagaimana sistem peradilan Islam memutuskan sengketa, meski melibatkan orang kuat (Mediaumat.news).

Hanya dengan hukum Islam keadilan dapat diraih dan sistem pembuktian yang sempurna. Tidak akan terwujud dalam sistem demokrasi kecuali hanya dengan aturan Islam yang paripurna. Aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. dzat yang menciptakan manusia, alam semesta dan isinya. Dzat yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hamba-Nya.

Oleh karenanya, urgent untuk segera mewujudkan aturan Islam yang memberi keadilan, keamanan dan kesejahteraan tak bisa ditunda lagi. Allahu A’lam Bi Ash Shawab.[]

*Member Revowriter dan WCWH

Comment

Rekomendasi Berita