by

Siti Jubaidah, M.Pd., Apt*: Dilema Antara  Covid-19 Dan Kebutuhan Pokok Rakyat 

-Opini-20 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Covid 19 dan kebutuhan ekonomi menjadi sesuatu yang dilema bagi rakyat, dikarenakan dampak dari wabah ini salah satunya adalah pedagang di pasar.

Jika pedagang tidak berjualan maka untuk memenuhi kebutuhan dasar (mengisi perut) tidak dapat dilakukan, padahal pada kenyataannya sejumlah pasar tradisional di Indonesia menjadi klaster baru penyebaran virus corona, setelah ratusan pedagang di sejumlah daerah, seperti Padang, Palangkaraya dan Jakarta, terinfeksi virus corona.

Setidaknya 32 orang di antaranya meninggal dunia. Di Indonesia, secara keseluruhan terdapat sekitar 14.000 pasar tradisional. (bbc.com, 18 Juni 2020).

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengakui pasar menjadi tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi kluster penyebaran corona sangat tinggi.”Pasar memang tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi cluster sangat tinggi,”

Di sisi lain, Muhadjir memahami pasar menjadi nadi perekonomian rakyat karena bagian dari mata rantai pasok yang vital. (okezone.com, 13 Juni 2020).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya dengan melakukan tes massal di pasar-pasar.

Namun para pedagang memberikan reaksi penolakan terhadap hal ini. Seperti yang terjadi di pasar Cileungsi, Bogor. Ratusan pedagang dan pengunjung pasar tersebut melakukan pengusiran terhadap petugas Covid 19 yang akan melakukan pemeriksaan (kumparan.com, 11 Juni 2020).

Tidak dipungkiri keputusan era new normal sejak 1 Juni 2020 menjadi cambuk tersendiri oleh pemerintah dengan kurva penyebaran covid yang tidak melandai justru semakin naik, dengan regulasi sejumlah pasar telah ditutup sementara sebab menjadi kluster penyebaran virus corona.

Beberapa di antaranya telah dibuka kembali dengan penerapan operasional ganjil genap, dengan tujuan mengurangi kepasitas sebanyak 50%.

Namun kebijakan ini dianggap tak akan cukup efektif oleh sejumlah pihak.

Hermawan seperti dilansir Okezone, Minggu (14/6/2020) mengatakan, pendekatan penanganan pasar beda dengan pendekatan penanganan sekolah, perkantoran, dan juga kawasan industri. Pasar itu ada karakter yang berbeda. Pertama itu ada penjual dan pembeli. Jadi ada orang, ada barang, dan ada uang.

Hermawan juga mengingatkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendekatan yang berbeda kepada para pedagang dan pembeli dalam memastikan pencegahan Covid-19.”Pembeli itu tidak terdata, dan cara melakukan mitigasi kepada penjual jangan mendatanginya di pasar.

Periksalah di rumahnya dan juga lakukan secara persuasif untuk melakukan protokol kesehatan,” terang Hermawan. Ia pun meminta Dinkes tidak melakukan rapid test massal di pasar. Menurut dia, pemeriksaan massal dengan mendatangkan ambulans di pasar akan mengakibatkan resistensi hingga penolakan dari para pedagang.

Penolakan pedagang pasar terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan di pasar, disebabkan kurangnya edukasi yang diterima, menjadi alasan yang logis jika para pedagang tidak mau diperiksa karena adanya rasa ketakutan kalau hasil tes yang diterima reaktif dan kebutuhan perut juga harus dipenuhi dan sekaligus menjadi momok masyarakat pasca penyakit ini dikatakan negatif akan dijauhi oleh masyarakt.

Ditambah lagi para pedagang kurang memahami protokol kesehatan dan pentingnya melakukan physical distancing ketika berjualan. Padahal pasar menjadi tempat yang sangat rawan terjadinya penularan virus. Sebab menjadi tempat berkumpulnya manusia bertransaksi jual beli.

Persoalan lainnya adalah bahwa interaksi di pasar bukan hanya melibatkan manusia, namun juga barang yang diperjualbelikan dan uang. Padahal virus bisa berpindah tempat bukan hanya dengan perantaraan manusia, tapi juga melalui benda, seperti uang dan barang dagangan. Inilah yang meningkatkan risiko penyebaran virus secara massal di pasar.

Sementara itu, upaya pemerintah baru sebatas melakukan tes massal dan menerapkan protokol kesehatan, himbauan agar patuh.

Padahal tes semacam ini hanya efektif untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat dan tidak dapat mendeteksi virus covid-19 jika tidak dilakukan tes lanjutan. Bila pasar tetap beroperasi seperti biasa, upaya pencegahan penyebaran virus corona ini, semakin merajalela.

Protokol kesehatan sulit diterapkan di pasar, apalagi pasar tradisional yang sangat lekat dengan kondisi semrawut dan kumuh. Tentunya perlu pengaturan yang ekstra keras, termasuk membenahi sarana prasarana yang ada agar protokol ini bisa dijalankan secara sempurna.

Sementara itu upaya pemerintah belum menyentuh hal ini. Ataupun bila sudah ada upaya ke arah sana, kuantitasnya belum mencukupi dan mencakup seluruh pasar yang ada di Indonesia.

Era new normal yang hendak disongsong sebenarnya bukanlah kehidupan normal yang menenangkan. Berdampingan dengan virus corona dalam kehidupan sehari-hari, tentu bukanlah pilihan yang menyenangkan.

Bagaimana mungkin manusia diminta hidup damai bersama virus superkecil kasat mata yang sewaktu-waktu menyusup dalam tubuhnya dan mengancam jiwa? Di sisi lain, perut lapar tentu tak bisa diganjal dengan masker dan hand sanitizer. Sehingga bekerja di luar rumah menjadi pilihan yang harus diambil meski harus menerobos badai pandemi.

Semua persoalan yang membelit manusia saat ini bermuara pada pengurusan yang rusak oleh penguasa terhadap berbagai hajat hidup masyarakat. Sistem kapitalisme dengan ciri materialismenya telah meniscayakan urusan rakyat bukan menjadi prioritas bagi penguasa.

Rakyat tak lebih hanya dijadikan tenaga perahan untuk memutar kembali roda ekonomi yang macet akibat wabah. Sementara keselamatan mereka diabaikan demi keuntungan materi, yang nyatanya lebih banyak dinikmati oleh sekelompok pengusaha yang bersembunyi di balik regulasi pemerintah.

Kebijakan new normal yang digadang-gadang untuk menyelamatkan perekonimian yang terpuruk, pada kenyataannya adalah desakan kapital-kapital curang yang mengambil keuntungan dari derita rakyat di tengah pandemi.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang penguasa sebagai pengurus urusan umat. Aturan Islam menghadirkan jaminan bahwa kemaslahatan umat menjadi hal penting yang harus menjadi prioritas negara.

Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, Islam menyelesaikannya dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh.

Negara hadir untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah rakyat, bukan hanya sebagai regulator. Rasulullah saw. Rasulullah ﷺ bersabda:

فَاْلأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sesungguhnya ekonomi yang terdampak wabah akan diatasi dengan terlebih dahulu menuntaskan persoalan pokoknya. Bila wabah diselesaikan, masyarakat akan bisa berekonomi seperti biasa tanpa was-was terpapar wabah penyakit.

Karantina wilayah menjadi pilihan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah, tetapi masyarakat banyak yang pro dan kontra, padahal dengan kebijakan ini, wilayah yang tidak diserang wabah akan beraktivitas normal dan mampu menopang wilayah yang terinfeksi. Ekonomi negara tidak akan terpengaruh karenanya.

Di wilayah yang terjangkit, tes masal dilakukan untuk memisahkan yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sakit diisolasi dan dirawat di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman warga dengan pengobatan terbaik dan gratis.

jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada maka akan dapat mengakibatkan bahaya (dharar), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab Negara. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي اْلإِسْلاَمِ

Tidak boleh menimbulkan madarat (bahaya) bagi diri sendiri maupun madarat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Sedangkan mereka yang sehat bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Negara juga wajib menjamin kebutuhan pokok penduduk di wilayah yang terkena wabah akan terpenuhi. Pasar-pasar bisa tetap dibuka meskipun dengan protokol kesehatan dan pembatasan.

Negara akan memberikan jaminan kegiatan ekonomi berlangsung dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan. Sarana dan prasarana pasar, sebagai tempat masyarakat bertransaksi akan disediakan sesuai dengan prosedur kesehatan. Negara juga wajib menyediakan pasar yang kondusif dan bersih sehingga rakyat bisa beraktivitas di dalamnya dengan nyaman.

Rakyat akan diberikan edukasi yang jelas dan menyeluruh agar mematuhi aturan yang diterapkan demi keselamatan semuanya. Masyarakat yang dibangun di atas dasar aqidah Islam, akan mentaati semua aturan itu didorong oleh ketakwaannya kepada Allah Swt.

Jika masyarakat melakukan hal yang melanggar maka pemerintah wajib memberikan sanksi yang tegas dan tidak membiarkan masyarakat berdagang semaunya tanpa mengindahkan edukasi yang diberikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu (TQS. An. Nisa’ [4]: 59).

Sistem Islam menyelesaikan berbagai persoalan manusia dengan tuntas dan memuaskan.

Sebab Islam adalah sistem yang lahir dari Sang Pencipta alam semesta, yang memahami bagaimana seharusnya manusia diatur dalam kehidupannya di dunia.

Dengan Islam, manusia akan hidup dalam keamanan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Wallahu a’lam bisshawab.[]

*Dosen STIKES Samarinda

Comment

Rekomendasi Berita