by

Suci Hati, S.M*: Di Balik Implementasi New Normal Life Yang Inkonsisten

-Opini-59 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Untuk menyoroti kebijakan New Normal Life di Indonesia Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah satu dari sedikit lembaga yang menyuarakan kritik dan skeptis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi COVID-19. Mereka menghimpun data lapangan sebagai dasar argumen.

Sebagaimana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibuat pemerintah, MCCC juga mengumpulkan data secara nasional dari jaringan rumah sakit mereka. Berdasarkan laporan terakhir pada 26 Mei 2020 lalu, jumlah kasus yang ditangani jaringan rumah sakit Muhammadiyah sebanyak: ODP 3.126, PDP 1.623 dan positif 235. Berdasarkan data itu, Muhammadiyah menyimpulkan saat ini kurva COVID-19 belum menunjukkan tren penurunan.

Agus Samsudin mengatakan ajakan tersebut “bukanlah suatu sikap yang tepat’’ mengingat pergerakan kasus positif baru terus naik dari hari ke hari. Ajakan tersebut tidak tepat karena “di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga yang terpapar dipertaruhkan.

Per 29 Mei 2020, kasus positif COVID-19 mencapai 25.216, dengan penambahan harian sebanyak 678. Penambahan tertinggi terjadi pada 21 Mei lalu, jumlahnya 973 kasus.

Penambahannya memang menurun sejak hari itu, tapi tak mengindikasikan kurva bakal naik. Penolakan terhadap anjuran berdamai dengan COVID-19 kembali Muhammadiyah pertegas dengan pernyataan resmi Kamis, (28/05/2020), (tirto.id, 31/05/2020).

Di berbagai belahan negara telah diberlakukan pelonggaran perbatasan sosial awal juni 2020 salah satunya Indonesia yang hendak menjalankan new normal atau normal baru.

Di negara lain (Swedia, Korsel, Jerman) melonggarkan restriksi sosial, setelah angka kasus jauh menurun. Sedangkan Indonesia belum mencapai tahap tersebut.

Bahkan menurut ahli epidemiologi Indonesia dianggap belum mencapai puncak pandemi karena belum maksimal tes massif sehingga hasil yang diperoleh hanya sebagian dan kemungkinan masih banyak yang tepapar namun tidak terdeteksi.

Ditambah lagi belum ada kesiapan masyarakat dengan pola kesehatan yang baik menghadapi wabah berupa tingkat kesadaran untuk memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan masih rendah sehingga potensi penularan cukup tinggi.

Maka tidak heran ormas mewakili suara masyarakat menolak rencana pemerintah untuk segera berlakukan new normal.

Kebijakan new normal terkesan terburu-buruh demi menggenjot ekonomi sosial pemerintah rela mengabaikan kesehatan masyarakatnya.

Dalam kondisi saat ini sangat tidak tepat dan juga berbahaya tanpa meningkatkan fasilitas kesehatan dan tanpa adanya vaksinisasi. Karena menganggap adanya masa pembatasan wilayah sangat membuat masyarakat menderita sehingga new normal life menjadi pilihan bak pahlawan untuk menggenjot perekonomian padahal sejatinya negaralah yang tidak mampu menyokong kebutuhan rakyatnya.

Di sisi lain pemerintah memaksakan kebijakan ini dengan pengerahan TNI yang bisa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bukti pengalihan pemerintah yang menunjukkan lemahnya dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya yang terdampak sehingga rakyat tidak tertib mematuhi protokol.

Di sini dapat terlihat bahwa pemerintah seakan ingin lepas tanggung jawab untuk mengurusi rakyat sehingga dengan segala upaya untuk menggerakkan kembali sektor ekonomi.

Sehingga solusi dari new normal dari negeri barat tidak layak untuk dijadikan rujukan karena hanya cocok bagi kondisi kemapanan ekonomi kapitalistik tertentu bukan untuk negeri-negeri muslim.

Apabila rencana ini tetap dijalankan, semakin jelas bahwa kebijakan tersebut dikendalikan oleh para kapitalis, bukan didasarkan pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik.

Hal ini jelas sangat berbahaya bila dibiarkan yang akan mengakibatkan ledakan korban gelombang kedua lebih banyak lagi kalau melihat implementasinya yang tidak konsisten.

Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem kapitalisme yang menjadi prinsip dalam setiap kebijakan dibuat sehingga yang menjadikan prioritas pemerintah lebih mengutamakan materi tanpa melihat aspek keselamatan masyarakatnya.

Seharusnyanya sebelum memutuskan sebuah kebijakan penguasa atau pemimpin sudah selayaknya memperhatikan kepada orang-orang yang ahli dalam hal ini seperti tenaga medis, ahli epidemiologi, serta mempertimbangan dalam kaca mata syariah Islam Kaffah serta menimbang baik buruknya, apakah hal tersebut mengadung kemudaratan/ bahaya atau tidak.

Sebab di dalam Islam seorang pemimpin harus berupaya maksimal dalam meriayah rakyatnya segera melakukan lockdown serta mengisolasi orang-orang telah terjangkit agar tidak menyebar kemana-mana serta meringankan beban rakyatnya berupa menjamin kebutuhan pokok dan kesehatan serta menjadikan faktor keselamatan yang harus diutamakan.

Oleh karena itu sistem kapitalisme telah gagal dalam mengatasi pademik maka implementasinya yaitu dunia memerlukan tatanan hidup baru yang mampu mengatasi setiap problematika kehidupan yaitu dengan kembali kepada aturan Illahi yaitu Islam Kaffah yang bertujuan mampu memutus mata rantai virus. Wallahu a’lam bish-shawab.[]

*Anggota Extraordinary Muslimah Comunity (EMC), Alumni UMSU Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

Comment

Rekomendasi Berita