by

Sumiatun*: PLN Sebagai Posko Pengaduan Bukan Solusi Beban Tagihan

-Opini-28 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah kesulitan ekonomi menghadapi masa pandemi Covid-19, masyarakat dibuat kaget bahkan marah atas tingginya tagihan listrik. Sebagian masyarakat saling mengadu ada kenaikan yang tidak wajar, yakni empat kali lipat, bahkan ada yang lebih, dari pembayaran per bulan biasanya. PLN pun menjadi sasaran komplain. Puluhan ribu aduan ke wesite PLN atas kenaikan tagihan listrik.

Di sisi lain, pihak PLN menyangkal adanya kenaikan tarif listrik. Sebab, menurut PLN, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan, perhitungan yang dilakukan PLN secara transparan.

Oleh sebabnya, masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan, bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cnbcindonesia.com, 06/06/2020.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menegaskan jika PLN tidak menaikkan tagihan listrik masyarakat. Ia menjelaskan mulai 23 Maret 2020 sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) PLN membuat kebijakan bahwa penghitungan penggunaan daya tidak lewat pengukuran langsung ke meter listrik pelanggan.

Namun melalui penghitungan rata-rata tiga bulan terakhir, artinya tagihan bulan April adalah rata-rata dari konsumsi listrik Januari, Februari dan Maret. Seolah-olah tagihan di bulan April adalah konsumsi listrik sebelum adanya pandemi corona (Covid-19), padahal sudah mulai ada peningkatan. cnbcindonesia.com, 03/06/2020.

Menyikapi banyaknya komplain dari pelanggan, PLN mulai membuka posko informasi pengaduan tagihan listrik bagi pelanggan. Posko ini diharapkan menjembatani keluhan masyarakat terkait tingginya tagihan listrik pada April 2020.

Posko tersebut secara proaktif akan menghubungi pelanggan yang teridentifikasi mengalami kenaikan tagihan listrik cukup signifikan melalui telepon yang terdaftar pada basis data pelanggan PLN. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyebab kenaikan tagihan listrik.

” Jadi kami akan proaktif menghubungi pelanggan, dan memberikan penjelasan mengenai penyebab kenaikan tagihan listrik tersebut. Supaya pelanggan tidak kaget dan memahami penyebabnya,” jelas executive Vice President Corporate Communication CSR PLN, I Made Suprateka dalam siaran persnya, Jum’at (08/052020) sindonews.com, 08/05/2020.

Posko Pengaduan dan Ketidakpedulian Pemerintah

Liberalisme energi buah dari penerapan sistem kapitalisme, telah dijalankan negeri ini. Negara menjual batubara kepada swasta baik nasional maupun asing, sebagai energi pembangkit listrik. PLN adalah BUMN yang dibuat negara untuk menyediakan listrik rakyat. Namun faktanya, PLN membeli listrik dari pembangkit listrik milik swasta, dan menjualnya ke rakyat dengan mengambil keuntungan dari jual beli tersebut.

Kini ketika terjadi komplain atas tingginya tagihan listrik, adanya posko informasi pengaduan, bukan untuk meringankan beban tagihan masyarakat, namun hanya memberi penjelasan tentang kenaikan tagihan listrik. Sedang yang dibutuhkan masyarakat adalah teratasinya beban tagihan, khususnya di tengah sulitnya ekonomi masa pandemi Covid-19.

Meski sebagian pelanggan golongan Rumah Tangga (R1) 450 VA bebas tagihan 100 % dan 900 VA Bersubsidi mendapat diskon 50%, keberadaan posko tersebut tidaklah mampu menjawab problem listrik rakyat secara menyeluruh.

Masyarakat cenderung dipaksakan sebagai pembeli, sedang PLN adalah salah satu dari pelaksana kebijakan pemerintah, berperan sebagai penjualnya. Bagi masyarakat yang mampu membayar mahal, akan dilayani pemakaian listriknya, demikian sebaliknya.

Sehingga banyak wiraswata yang menggunakan banyak listrik dalam usahanya, memilih tutup karena tak mampu membayar tagihan listriknya. Beginilah nasib rakyat di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme. Pemerintah tak peduli atas beban hidup rakyat yang dipimpinnya.

Islam Mengatur Produksi dan Distribusi Energi

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa listrik adalah energi yang termasuk dalam kepemilikan umum dan menjadi hak rakyat. Negara wajib menjamin tercukupinya kebutuhan energi listrik tanpa harus membebani rakyat. Hal ini berdasar pada hadits, Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:” Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang dan api.” (HR. Abu Dawud).

Pemimpin negara (Khalifah) dalam sistem Islam, bekerja optimal untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk kebutuhan energi listrik.

Sumber daya alam yang ada seperti batubara,  dikelola oleh negara. Individu dan swasta tidak diperbolehkan untuk mengelolanya. Dan hasilnya didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari pegelolaan kepemilikan umum ini selain sebatas biaya produksi dan distribusi. Itupun dalam nilai yang wajar dan tidak memberatkan rakyat.

Dicontohkan dalam sistem Islam, pada masa pemerintahan (khilafah) Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibu kota Andalusia, pada malam harinya diterangi lampu-lampu, sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang menerangi, yang setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak. (al-waie.id, 1/12/2017).

Jika untuk penerangan umum saja perhatian Khalifah begitu besar, maka terlebih lagi untuk kebutuhan seluruh rakyat.

Begitu pula jika negeri ini mau terbebas dari masalah listrik. Jalan satu-satunya adalah dengan membuang sistem kapitalisme, liberalisme energi yang menjerat rakyat dan mengganti dengan sistem Islam yang sempurna. Hal ini bisa terwujud ketika negeri ini mau mengimplementasikan syariah Islam dalam bingkai Khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.

*Komunitas Pena Cendekia Jombang

Comment

Rekomendasi Berita