by

Tatik Utomo: Hutang Naik Drastis Negara Di Ambang Krisis

-Opini-20 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Ibarat peribahasa besar pasak daripada tiang yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, kiranya gambaran tersebut sangat cocok dengan apa yang terjadi di negara kita ini.

Dalam masa pandemi ini pemerintah lebih banyak pengeluaran belanja negara untuk alokasi penanganan covid – 19 hingga terjadi defisit APBN.

DPR menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU). Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR.

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, bahkan sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Tercatat hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak namun hal tersebut tidak mengubah keputusan Perppu menjadi UU.(detikfinance,13/5/2020).

Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak Pandemi Corona alias COVID-19 dan melindungi perekonomian nasional.

Untuk memenuhi dana tersebut, salah satunya pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp 1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp 990,1 triliun.

Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh detikcom, pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 420,8 triliun hingga akhir mei 2020 . (detikfinance , 28/5/2020).

Penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp 376,7 triliun.

Hingga April ini, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp 15 triliun atau 34% dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp 361,7 triliun atau 29,9% terhadap APBN. Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7% dari APBN.

Meski penerimaan pajak secara umum tampak lesu, nyatanya penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan signifikan hingga 26% secara year on year (YoY), dari Rp 34 triliun di April 2019 menjadi Rp 43 triliun di April 2020.

Dalam sistem kapitalisme hutang sudah seperti candu, karena menurut pemikiran kapitalisme hutang adalah sumber dana segar yang sewaktu waktu dibutuhkan bisa dengan mudah diperoleh. Hutang menjadi sumber pendapatan untuk menambal anggaran bila terjadi defisit anggaran .

Banyak cara untuk memperoleh pinjaman misalnya dengan menerbitkan surat berharga negara atau dengan melakukan pinjaman dengan program bilateral dan multilateral .

Padahal seperti kita ketahui bahwa pinjaman merupakan salah satu penyebab suatu negara akan mendapat intervensi dari negara pemberi hutang atau organisasi dunia yang memberikan pinjaman.

Pemerintah dari negara yang mendapat pinjaman biasanya tidak akan mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kebijakan – kebijakan bagi negaranya .

Saat terjadi defisit anggaran dalam sebuah negara kapitalis, maka pemerintah biasanya akan menaikkan pajak, berhutang dan mencetak mata uang. Masing – masing pilihan akan mempunyai resiko yang besar bagi APBN.

Defisit anggaran bisa terjadi di negara manapun tanpa memandang ideologi, baik itu sosialisme, kapitalisme dan islam sekalipun. Yang berbeda adalah faktor penyebab dan solusi untuk mengatasinya.

Lalu bagaimana negara dengan sistem islam mengatasi defisit anggaran?
Negara dengan sistem islam atau lebih dikenal dengan istilah daulah khilafah akan menyelesaikan defisit anggaran dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan pendapatan dengan cara :

(1) Mengelola harta negara yaitu dengan menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah dan bangunan milik negara.

(2) Mengkhususkan sebagian harta milik umum untuk dipakai sewaktu waktu negara membutuhkan.

(3) memungut pajak sesuai syariah.

Kedua, dengan menghemat pengeluaran yaitu menekan pengeluaran – pengeluaran yang tidak mendesak.

Ketiga, yaitu dengan berhutang non bunga karena walaupun kebutuhan sangat mendesak berhutang harus tetap bertumpu pada tuntunah syariah yaitu tidak terdapat bunga dan syarat – syarat yang mengikat yang dapat menghilangkan kedaulatan negara .

Demikianlah bagaimana perbedaan dalam menghadapi krisis atau defisit anggaran dalam negara kapitalis dan negara daulah islam .

Negara kapitalis tidak memikirkan kemaslahatan rakyat dan hanya memikirkan kebutuhan ekonomi sesaat, sangat berbeda dengan negara dalam sistem islam yang dalam setiap kebijaknnya selalu memikirkan kemaslahatan rakyat.

Intinya adalah kembali pada hukum islam, hukum yang dibuat oleh sang pemilik alam dan tentu saja berisi kebaikan bagi mahluk ciptaanNYA . Karena islam adalah solusi bagi setiap permasalahan manusia. Wallahu a’lam bi’showab.[]

Comment

Rekomendasi Berita