by

Wulandari Rahayu, S.Pd*: Impor Dan Cara Kapitalis UrusPangan Rakyat

-Opini-58 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Tak dapat di pungkiri bahwa wabah covid 19 ini berdampak pada semua lini sektor kehidupan. Pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata semua pamornya dilibas oleh virus tak kasat mata ini. Tak terkecuali, dampak juga terjadi pada sektor ekspor dan impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 lalu meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS) (https://money.kompas.com/25/05/2020).

Sementara itu Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton.(https://katadata.co.id/23/4/2020).

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) juga mengatakan, terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3 juta – 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, kebijakan impor dinilai menjadi solusi.

Impor Adalah Cara Para Kapital Meraup Keuntungan

Kerap kali impor dikatakan sebagai upaya menstabilkan harga pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan di dalam negeri. Namun seringkali fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebutuhan dalam negeri masih banyak dan stabil serta secara kemampuan negara masih mampu dalam hal pemenuhannya namun kebijakan impor diambil. Tentu ini sangat merugikan para petani yang harus bersaing dengan produk-produk impor.

Contohnya  seperti petani padi, buah-buahan dan garam, mereka mengeluhkan kebijakan impor ini karena menjadikan harga dari petani anjlok dan akibatkan kerugian besar.

Dalam sistem kapitalisme ini kebutuhan hak-hak rakyat tidak sepenuhnya di urusi oleh negara. Negara mengurangi beban dengan melemparkan kewajiban ini kepada para Kapital ( pemilik modal) dan swasta karena jelas bahwa bisnis di sektor impor ini sangat menjanjikan keuntungan yang besar.

Akhirnya ini sejalan dengan pandangan kapitalis “ dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”.

Dalam hal ini sistem kapitalis meminimalisir beban untuk kepentingan rakyat. Ini terlihat saat wabah ini terjadi. Adanya kelonggaran syarat impor yang semakin menunjukkan tidak ada kebijakan yang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat karena sejatinya negara ini tidak punya kemandirian dan ketahanan pangan.

Islam Mengatur Kebutuhan Pangan

Sistem ekonomi islam bertanggung jawab penuh atas segala jenis kebutuhan rakyat dan tidak berpihak kepada orang-orang yang menjadikan kepentingan umat sebagai tempat meraih keuntngan pribadi saja. Islam dengan sistem kepemimpinannya menjadikan khalifah sebagai  junnah, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda,  “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Dalam sistem islam, kepentingan dan kebutuhan rakyat mendapat perhatian serius dan signifikan.

Islam mengatasi kelangkaan pangan salah satunya dengan tidak menyerahkan kepemilikan umat terhadap individu. Contoh yang sekrang terrjadi adalah kepemilikan tambang dan sumber daya lainnya yang dikelola individu/perorangan.

Dalam islam Sumber Daya Alam (SDA) ini dikelola oleh negara untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan umat. Hal ini sebagaimana Rasulullah pernah memberikan tambang garam di Ma’rib kepada Abyadh bin Hamal.

Namun, setelah diberitahu bahwa itu seperti al-mâ‘u al-‘iddu, maka Rasul saw. menarik kembali tambang garam itu.

“ Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu  al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia  air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).”

Hadist Ini menunjukkan bahwa tambang yang sifatnya seperti Al-mâ‘u al-‘iddu tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh individu. Hal itu memberikan pemahaman bahwa sifat seperti al-mâ‘u al-‘iddu itu menjadi sebab (‘illat) penarikan kembali pemberian itu. Wallahu’alam bishowab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita