by

Wulandari Rahayu, S.Pd: Saat Keadilan Mati di Negeri Demokrasi

-Opini-62 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Akhir-akhir ini kasus penyiraman Novel Baswedan dengan air keras menjadi perhatian publik. publik di buat geram dengan hukuman yang di berikan kepada palaku penyiraman karena di nilai tidak adil. Dua penyerang Novel, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dituntut jaksa dengan hukuman 1 tahun penjara. Keduanya dinilai melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alasan jaksa menuntut dua penyerang Novel Baswedan dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara yakni para terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke bagian muka. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai tuntutan kepada kedua penyerang Novel jauh dari rasa keadilan.

“Tuntutan itu jelas jauh dari rasa keadilan masyarakat,” ujar Suparji ketika dihubungi detikcom, Jumat (12/6/2020).

Melihat hal itu Novel Baswedan pun “Selain marah, saya juga miris karena itu menjadi ukuran fakta sebegitu rusaknya hukum di Indonesia. Lalu bagaimana masyarakat bisa menggapai keadilan?” kata Novel, Kamis (11/6/2020).(Palembang.tribunnews.com/12/06/2020)

Hukum Penuh Kepentingan
Pernyataan dari pakar hukum di atas tentu saja sangat beralasan.karena pelaku yang juga seorang anggota kepolisian itu melakukan aksinya terekam jelas dalam kamera CCTV.

Novel baswedan sendiri mengalami kecacatan permanen di bagian mata nya akibat dari penyiraman itu. Sehingga di rasa sangat tidak adil jika keringanan hukuman pelaku di karenakan ketidaksengajaan pelaku yang menyiram mengenai mata karena awal sasarannya adalah badan. Juga karena pelaku sudah minta maaf sehingga hukumannya menjadi lebih ringan padahal akibat yang ditimbukan mengakibatkan cacat pemanen.

Jika kita ikuti kasus ini dari awal memang penanganannya cenderung lambat dengan bebagai alasan padahal pelaku sudah terekam di CCTV namun kepolisisan sangat lamban untuk bisa menenmukan pelaku. Novel Baswedan pun sedari awal sudah sangat yakin bahwa kepolisian tidak akan benar-benar serius mengungkap identitas pelaku. Bahkan Novel Baswedan menulis dalam akun tweeternya supaya pelakunya di bebaskan saja karena menurutnya mengada-ada.

Kasus Novel Baswedan ini tentunya membuat publik membuka mata akan bobroknya hukum di negeri ini. hukum di negeri ini seolah hanya untu memenuhi kemenangan penguasa dan para pemilik kepentingan atau korporasi. Sedangakan orang-orang yang bersebrangan dengan penguasa dan pemilik kepentingan itu di cari-cari kesalahnnya dan di penjarakan. Hukum di negeri ini memang syarat dengan kepentingan.

Undang-undang di buat untuk melayani kepentingan segelintir orang dan di amandemen juga sesuai kepentingan. Jelas bahwa dalam sistem demokrasi sejatinya DPR bukanlah wakil dari rakyat tapi wakil dari para penguasa dan para korporasi (pemilik kepentingan). Maka sangat wajar jika kasus seperti Novel Baswedan tidak di tangani secara serius.

Karena Novel Baswedan adalah orang yang di anggap menghalangi kepentingan penguasa dan para korporasi ini. Semua aspek kekuasaan di negeri ini baik legislatif,eksekutif, dan yudikatif bukan bekerja untuk rakyat tetapi hanya melayani kepentingan korporasi karena begitulah aturan dalam sistem demokrasi.

Penegakkan Hukum Dalam Islam
Dalam islam hukum tertinggi adalah Al-qur’an,  Sunnah, Ijma, dan Qias yaitu sumber-sumber hukum dalam islam sedangkan seorang kholifah (peminpin) dan struktur di bawahnya adalah oarng-orang yang punya amanah untuk menjaga hukum-hukum itu agar terlaksana secara sempurna. Dalam sistem pemerintahan islam membuat hokum adalah hak Allah maka hokum tidak bisa di rubah sesuai keinginan manusia.

Dalam islam perbuatan kejahatan yang sudah tertulis secara jelas hukumnya dalam sumber hukum islam maka pelaksanakan hukumannya akan di laksanakan sesuai sumber hukum tadi. Contohnya mencuri dengan potong tangan, pezina dengan rajam dan pembunuhan di qhisos.

Namun jika tidak terdapat dalam al-qur’an dan sunnah maka para mustahid akan menggali hukumnya dan hakim akan memutuskan sesuai ijtihad para mujtahid atau boleh berijtihad sendiri dengan tetap bersandar pada sumber-sumber hukum islam. Lalu mengambil menetapkan hukum atas perkara tadi. Karena Allah sudah berfirman bahwa hokum Allah adalah sebaik-baik hukum yang akan membawa kepada keadilan,
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Mâ`idah/5:50)

Dan Islam mengajarkan pada kita tidak tebang pilih dalam menerapkan hukuman. Apakah dia pejabat ataukah pegawai negara jika ia melakukan sebuah kejahatan maka tetap akan di hukum. Rasulullah bersabda :

‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’” (HR.

Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).
Maka begitulah islam dalam menegakkan hukum-hukumnya. sehingga keadilan akan benar-benar terwujud secara sempurna. wallahu’alam bis ashowab.[]

Comment

Rekomendasi Berita