by

Adekha Kurnia Sari*:  Setelah Aksi Demo UKT,  Semua Tersolusikan? 

-Opini-15 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Banyak mahasiswa yang merasa bingung dengan situasi sekarang karena perkuliahan dialihkan menjadi daring dan biaya kuliah tetap mencekik. Akibat pandemi, pendapatan orang tua pun menjadi berkurang sehingga menimbulkan polemik baru yang meresahkan masyarakat.

Meskipun kuliah tidak tatap muka, tetapi mahasiswa masih terbebani dengan biaya kos yang harus tetap dibayar. Bahkan mahasiswa juga terkena biaya tambahan, yaitu kuota data internet untuk pembelajatan daring. Dari kalangan mahasiswa banyak yang sudah menyampaikan protes karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi keadaan mahasiswa di tengah pandemi. 

Dilansir  laman okezone.com puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menuntut penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah pandemi corona dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan Covid-19 mulai menerapkan jaga jarak, memakai masker, sampai membawa hand sanitazer.

Namun, hingga selesai mediasi tidak ada titik temu antara rektorat dengan mahasiswa. Kemudian, dilansir dari detik.com sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu yang melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Mereka meminta adanya audensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim untuk membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Massa membentuk kerumunan di depan gerbang Kemdikbud.

Mereka membakar ban di tritoar. Salah satu tuntutan yang mereka soroti adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi. Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan sebanyak 50 persen.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang ketentuan penyesuaian uang kulih tunggal (UKT). Nadiem menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringan kepada mahasiswa di tengah pandemi virus Corona.

Dilansir laman Kompas.com Kemdikbud menganggarkan Rp.1 triliun untuk program Dana Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, penerima dana bantuan UKT akan diutamakan dari mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan dana UKT harus memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu calon penerima harus dipastikan bahwa orang tuanya mengalami kendala finansial sehingga tidak mampu membayar UKT. Penerima Dana Bantuan UKT juga bukan berasal dari mahasiswa yang sedang dibiayai oleh program KIP Kuliah atau beasiswa lainnya.

Selain itu, dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban orang tua yang anaknya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Maka, selama pandemi uang kuliah yang biasanya disebut sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Dilansir dari Kompas.com, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam, dalam unggahan IGTV akun Instagram Kemdikbud mengungkapkan, “Saya ingin tekankan lagi, tidak ada kenaikan UKT selama masa pandemi ini. Di seluruh PTN akan diberlakukan UKT sesuai dengan kemampuan orang tua membayar bagi anaknya”. “Jika tidak ada kenaikan UKT, dan orang tua hanya membayar UKT sesuai dengan kemampuannya,” lanjutnya.

Nizam menjelaskan, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri telah menyepakati penerapan 4 skema dalam pembayaran UKT, diantaranya: 1) Penundaan pembayaran, 2) Pencicilan pembayaran 3) Menurunkan level UKT 4) Pengajuan beasiswa. 

Kemdikbud telah menetapkan skema penurunan UKT dan kita sadari bahwa pendidikan itu adalah hak warga negara. Hal itu salah satu cita-cita perjuangan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, negara berkewajiban menyediakan pendidikan secara gratis dan berkualitas. Rakyat juga harus menuntut hal ini. Karena pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak mungkin dipenuhi oleh rakyat sendiri.

Islam telah mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yaitu menuntut ilmu.

Peradaban Islam telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan menyediakan pendidikan secara gratis sejak jenjang dasar sampai dengan tinggi (universitas).

Dalam kehidupan normal, negara akan menyediakan sekolah/kampus, asrama, buku, alat tulis, perpustakaan, laboratorium, fasilititas kesehatan, bahkan baju ganti untuk para pelajar dan mahasiswa.

Sedangkan, dalam kondisi wabah pendidikan diatur supaya mendukung penyelesaian dari wabah. Dengan cara, sekolah yang berasrama akan menjadi tempat para pelajar untuk karantina. Kampus akan diarahkan guna meneliti obat dan vaksin untuk penyakit yang mewabah. Sungguh luar biasa kualitas pendidikan dalam sistem Islam.

Di zaman sekarang, semua hal yang berkaitan dengan pendidikan serba mahal. Tidak ada lagi yang murah, apalagi gratis. Hal ini disebabkan oleh negara yang lepas tangan dari urusan pendidikan.

Negara hanya menyediakan regulasi dan membiarkan rakyat untuk berjuang sendiri dalam menempuh pendidikan. Pasca era Badan Hukum Pendidkan (BHP), pendidikan tinggi bahkan dikomersialisasi.

Rakyat miskin semakin sulit dalam menjangkau pendidikan. Padahal pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Maka, negara seharusnya menjadi pelayan yang terbaik sehingga dapat memuliakan rakyatnya.[]

*Mahasiwi Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang

 

 

Comment

Rekomendasi Berita