by

Ani Ummu Khalisha*: Pembatalan Keberangkatan Haji Di Masa Pandemi, Tepatkah?

-Opini-22 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama dalam konferensi pers pada selasa,02/06/20. Melalui keputusan menteri agama RI Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji pada 1441 H/ 2020 M.

Adapun yang menjadi pertimbangan, seperti disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi adalah otoritas Saudi yang belum memutuskan dan membuka akses bagi jemaah haji sampai saat ini. Padahal jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 26 Juni mulai diberangkatkan.

Disisi lain jemaah pun harus menjalani masa karantina 14 hari sebelum berangkat dan 14 hari sesampainya di Saudi. Jemaah haji pun harus menyiapkan sertifikat sehat. (Tirto.id 02/06/20)

Kendati demikian keputusan ini menimbulkan polemik di kalangan DPR, tokoh masyarakat, dan sejumlah Ormas. Alasan pemerintah dinilai sangat terburu-buru. Hal ini disampaikan oleh wakil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali.( CNN Indonesia 03/06/20)

Hal serupa juga disampikan ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH.Said Aqil Siroj yang turut mempertanyakan pembatalan keberangkatan jemaah haji ini.

Kemenag mendadak membatalkan haji tanpa menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Beliau pun mengatakan seharusnya pemerintah sudah memiliki perencanaan melaksanakan haji dalam situasi terbesar sekalipun. Sebab pelaksanaan haji merupakan agenda tahunan.(m.detik.com 03/06/20)

Keputusan untuk tidak memberangkatkan ibadah haji seharusnya dapat dikaji ulang, mengingat daftar tunggu haji akan semakin panjang. Juga bisa memengaruhi sanksi dan quota yang akan diberikan pemerintah Saudi di waktu yang akan datang.

Keputusan ini pun memperlihatkan pemerintah tidak ingin repot dengan konsekuensi menyelenggarakan/melayani jemaah di era pandemi tentunya dengan protokol yang lebih berat. Atau justru ingin mengambil keuntungan dari dana umat yang tertahan karena tidak jadi berangkat tahun ini.

Pengelolaan Haji Di Masa Khilafah

Bila kita menilai fakta pengelolaan ibadah haji dalam sistem Kapitalis yang selalu mengedepankan keuntungan materi serta segudang aturan yang rumit. Maka kita bandingkan bagaimana pengelolaan ibadah haji di masa kejayaan Islam. Yang tentunya harus senantiasa dijadikan sebagai tolok ukur di masa kini.

Pada masa kekhilafahan Utsmani, pengelolaan haji berhasil diurus dengan baik. Antara lain dengan sistem sentral dibeberapa titik dengan pengawalan dan suplay logistik yang sangat memadai, pemerintah Utsmani juga meningkatkan pelayanannya dengan membuka jalur kereta dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah.

Hukum administrasi haji dan murah sebagai bentuk pengaturan yaang merupakan devirasi dari hukum syara’ ditetapkan khilafah dengan prinsip sederhana, eksekusi cepat dan ditangani oleh orang yang profesional. Karena itu, khilafah dapat menempuh beberapa kebijakan yaitu:

• Membentuk departemen khusus, yang mengurus urusan haji dan murah dari pusat hingga ke daerah. Karena ini terkait masalah administrasi maka urusan tersebut bisa desentralisasikan, sehingga memudahkan calon jemaah haji dan umrah. Departemen ini bertugas mengurus urusan haji mulai dari persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke daerah asal. Departemen ini juga bisa bekerjasama dengan departemen kesehatan dalam mengurus kesehatan jamaah haji. Termasuk bekerjasama dengan departemen perhubungan dalam masalah transportasi massal.

• Jika negara harus menetapkan ongkos haji maka besar dan kecilnya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang diperlukan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan tanah haram ( Mekkah-Madinah) serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi kembali dari tanah suci. Khilafah juga bisa membuka opsi rute darat, laut dan udara masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda. Dalam hal ini paradigma negara khilafah adalah mengurusi urusan jamaah haji dan umrah, bukan paradigma bisnis untung dan rugi. Apalagi menggunakan dana calon jamaah haji untuk bisnis investasi dan sebagainya.

• Penghapusan visa bagi jamaah haji dan umrah. Kebijakan ini merupakan konsekuensidari hukum syara’ tentang kesatuan wilayah yang berada dalam satu negara. Karena seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Mekkah-Madinah tanpa visa.

• Pengaturan quota haji dan umrah. Khalifah berhak mengatur masalah ini sehingga keterbatasan tempat tidak menjadi kendala para calon jemaah haji dan umrah.

Dalam hal ini Khalifah memperhatikan beberapa hal yaitu: Kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup, kewajiban ini berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan, adapun bagi calon jamaah haji dan umrah yang belum berangkat tetapi sudah memenuhi syarat berkemampuan maka mereka akan diprioritaskan. Pengaturan ini akan berjalan dengan baik jika khilafah mempunyai data base seluruh rakyat di wilayahnya, hingga bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah.

• Pembangunan infrastruktur Mekkah-Madinah. Pembangunan ini telah dilakukan terus menerus sejak zaman khilafah Islam mulai dari perluasan Masjidil Haram, masjid Nabawi, hingga pembangunan transportasi massal dan penyediaan logistik bagi jamaah haji dan umrah tanpa menghilangkan situs-situs bersejarah.

Itulah terkait pengelolaan yang dilakukan negara khilafah terkait haji dan umrah. Dimana negara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan para calon jamaah haji. Periayahan yang serius sehingga tidak mengorbankan calon jamaah haji dalam kondisi apapun. Wallahu a’lam bishawab.[]

*Aktivis Dakwah Peduli Negeri

Comment

Rekomendasi Berita