by

Anwar Abbas Minta Perbankan Syariah Milik BUMN Fokus Pada UMKM Saja Dan Tidak Pada Usaha Besar 

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — Adanya rencana meneg BUMN untuk memerger bank- bank syariah milik BUMN hendaknya dipikirkan dengan baik karena hal demikian bisa membuat UMKM semakin tidak diperhatikan dan terperhatikan.

Demikian dikatakan Ketua PP Muhammadiyah melalui rilis yang disampaikan ke redaksi Radar Indonesia News, Sabtu (4/7/2020).

Karena lanjutnya, pimpinan bank hasil merger tersebut kemungkinan besar akan terdorong untuk menyalurkan pembiayaannya kepada perusahaan – perusahaan besar atau korporasi karena pengucuran pembiayaan kepada usaha – usaha besar tersebut lebih praktis.

“Cost untuk membiayainya seperti kita ketahui relatif sama dengan usaha kecil sehingga akibatnya usaha – usaha kecil dan menengah akan terabaikan dan tidak terlayani.” Tegasnya.

Padahal,  lanjut Ketua PP Muhammadiyah ini, jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada di level usaha mikro kecil dan menengah tersebut sangat banyak dan besar jumlahnya.

“Meskipun oleh BI masalah UMKM ini sudah diatur lewat PBI NO 17 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 dan 2 tapi pembiayaan untuk umkm tampak masih sangat kecil di mana kewajiban pihak bank untuk mengucurkan pembiayaan kepada UMKM hanya 20%.” Tambahnya.

Menurut Anwar Abbas,  ini tidak adil karena jumlah UMKM di negeri ini 99,99% dan usaha besar hanya 0,01%.

“Yang jumlahnya 99,99% hanya dapat 20% sementara yang jumlahnya hanya 0,01 dapat pembiayaan sebesar 80%.” ungkapnya.

Padahal katanya, jumlah pelaku usaha umkm sekitar 62 juta dan usaha besar hanya sekitar 5.000.

“Untuk itu kita mengharapkan pengelolaan perbankan syariah milik bumn ini tidak perlu dimerger dan mereka oleh pemerintah difokuskan saja untuk menggarap dan memajukan umkm dan tidak boleh masuk ke usaha besar.” ujarnya.

Usaha besar tambahnya, biar diurus oleh bank bank lain karena kita lihat saat ini ketimpangan ekonomi yang terjadi di negeri ini sudah sangat tajam.”

Untuk itu Anwar meminta agar kebijakan pemerintah tidak lagi menambah ruwet dan ketimpangan tapi kebijakan pemerintah itu sudah seharusnya diarahkan kepada bagaimana caranya untuk bisa menciptakan dan menegakkan keadilan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.

Untuk itu tambah Anwar, amanat yang harus dibebankan kepada para pimpinannya tidak hanya bagaimana mereka mengedepankan pertimbangan efisiensi tapi juga bagaimana mereka bisa membantu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat sehingga  bisa mendongkrak usaha mikro kecil dan menengah tersebut naik kelas ke level yang lebih tinggi,” katanya.

Sehingga jumlah pelaku ekonomi kelas menengah di negeri ini lanjutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan semakin kuat dan semakin membesar.

“Dengan demikian keadilan dan pemerataan serta sebesar-besar kemakmuran rakyat di negeri ini dapat kita wujudkan.”Imbuhnya. [gf]

 

Comment

Rekomendasi Berita