by

Evi Desi Said*: Politik Dinasti Bukan Sekedar Anomali Demokrasi

-Opini-14 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemberitaan dunia perpolitikan tengah ramai oleh isu pembentukan politik dinasti. Dilansir kompas.com (18/07/2020), Hal ini terlihat dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa saat ini, sudah mendapatkan dukungan resmi dari PDIP, parpol tempat Jokowi bernaung.

Selain Gibran, menantu Jokowi, Boby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020.

Dari realitas diatas menggambarkan bahwa sebauh anomali dalam perpolitikan hanya bertujuan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, yang mengatakan Presiden Jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik.

Meminjam kata Ujang Komarudin seperti dikutip laman Kompas.com (18/7/2020), Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota.

Politik Dinasti

Sejatinya, politik dalam sistem demokrasi, sebuah keniscayaan akan terjadinya dinasti politik dan politik oligarki. Demokrasi memungkinkan bahwa pemenang adalah mereka yang memiliki suara terbanyak, yang bisa diraih dengan dana yang besar, ketenaran, ataupun karena jabatan yang tengah dimiliki, tidak lain juga, mungkin terjadi karena bantuan tangan kanan “orang dalam”. Mahar jabatan pun jadi alternatif terpilihnya seseorang.

Jelas ini adalah sebuah anomali demokrasi yang mengakibatkan orang-orang berada di luar keluarga penguasa pada saat itu tidak mampu untuk bersaing dalam pemilihan, meskipun mereka memiliki kemampuan yang kompeten.

Begitupun sebaliknya, yang terpilih belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang layak untuk duduk di kursi kekuasaan. Ini menjadi bukti bahwa perpolitikan yang terjadi saat ini hanya memberi kesempatan dan jalan mulus bagi para kelompok elite dan jajarn penguasa saja.

Slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah sebuah slogan kosong semata. Suara rakyat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi dalam waktu dan hal tertentu saja.

Bahkan suara rakyat bisa dibeli demi mewujudkan misi kapitalisasi. Dengan demikian, sangat wajar jika para pemimpin yang terpilih dalam sistem demokrasi yang seharusnya menjadi pengurus rakyat malah menjadi pemulus jalan bagi kelompok tertentu untuk memuluskan segala kepentingannya dan mengabaikan urusan rakyat.

Kepemimpinan Terbaik hanya akan diraih melalui sistem dan cara Islam.

Berbeda dengan Islam, dalam memimpin sebuah negara atau mengemban tugasnya Islam menggariskan kepemimpinan seorang pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata dari umat karena dasar ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah syara’.

Seorang Pemimpin dalam timbangan Islam haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang bukan hanya mapu dalam mengatur urusan negara tapi juga berpengetahuan luas tentang agama Islam.

Tujuan sebuah kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan agama dengan melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan dan menjadi pengurus bagi rakyat yang dipimpinnya.

Maka dalam sistem Islam, penting bagi umat untuk memilih pemimpin dengan cara yang sesuai dengan syarat yang disyariatkan serta mendapat dukung murni umat. Bukan dengan penunjukkan yang sifatnya turun menurun dari keluarga ataupun partai politik yang sudah menyiapkannya untuk dipilih oleh rakyat, bukan juga karena besarnya mahar politik yang sengaja disiapkan.

Metode dalam pengangkatan Khalifah atau pemimpin yang ditetapkan syariat adalah dengan baiat dari umat. Syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan ada di tangan umat artinya umat adalah pemilik penuh dalam memilih Khalifah atau seorang pemimpin yang akan mengurusi urusan mereka, namun untuk wali, amil dan muawin tanfidz adalah penunjukannya dilakukan oleh Khalifah yang terpilih.

Hal penting untuk difahami bahwa pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam adalah kedaulatan ada di tangan Syara’ yang menjadi pondasinya, oleh karenanya di dalam Islam tidak ada kekuasaan di tangan legislatif. Penguasa yang ditunjuk haruslah menerapkan Islam secara keseluruhan untuk segala aspek kehidupan. Wallahu’alam.[]

*Aktivis Muslimah

Comment

Rekomendasi Berita