by

Heriyana S.Pd*: Kasus Covid Meningkat, Kebijakan Pelonggaran Seharusnya Dikoreksi

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama“Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” ungkap Kunta dalam sebuah diskusi virtual, Jumat. (19/7/2020).

Anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit untuk penambahan kasus yang mungkin saat ini belum terdeteksi.

Rincian alokasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp3 triliun, anggaran Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.

https://www.aa.com.tr/id/nasional/anggaran-kesehatan-penanganan-covid-19-tidak-bertambah-walau-kasus-semakin-banyak/1899314.

Covid-19 sudah mewabah cukup lama di tengah tengah masyarakat, sudah menelan banyak korban, baik yang positif maupun yang telah meninggal dunia, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai tenaga kesehatan. Namun jumlah psitif covid-19 sepertinya kian hari kian bertambah, apalagi kebijakan new normal di Indonesia yang diberlakukan di saat kurva covid – 19 belum melandai.

Tentu ini sebuah kebijkan yang sangat beresiko, melihat di negera negara yang lain yang telah memberlakukan kebijkan new normal bahkan di saat kurva mereka sudah melandai dengan jumlah kasus yang sudah tidak bertambah, namun ternyata setelah diberlakukan memunculkan positif covid-19.

Bukankah seharusnya kita belajar dari sana. Namun lagi lagi pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama diberlakukan kebijakan new normal ini. Padahal nyawa rakyat seharusnya tidak boleh jadi uji coba. Ekonomi bisa diperbaiki tapi nyawa tidak bisa di kembalikan.

Pemerintah beranggapan naiknya kasus hanya karena tes yg semakin massif, bukan karena TIDAK diputusnya rantai sebaran. Seolah sesuatu yang wajar, bahkan prestasi pemerintah yg menunjukkan sudah dilakukan tes ke lebih banyak orang.

Bukankah seharusnya pelonggaran PSBB dan new normal lah yang dievaluasi karena menjadi jembatan aktivitas masyarakat yang berjalan normal di tengah- tengah pandemi yang masih mengintai.

Sekalipun himbauan protokol kesehatan selalu digunakan .Hal ini sangat berbahaya, terutama untuk kelompok rentan di tengah Indonesia tidak memiliki peta yang jelas terkait dengan penyebaran Covid-19.

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono sudah pernah mengatakan, Indonesia harus bersiap menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua jika pemerintah menerapkan era normal baru saat angka penularan virus corona masih tinggi.

Era normal baru adalah wujud rezim penguasa lebih berorientasi pada ekonomi dan abai terhadap penanganan covid-19.

Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan kementerian koordinator perekonomian bahwa era normal baru adalah untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Masyarakat sepertinya dibuat seolah tak punya pilihan lain selain berdamai dengan corona sebagaimana wacana Presiden beberapa waktu yang lalu, Diumumkan Presiden Joko Widodo (7/5/2020), melalui akun resmi media sosial Twitter @jokowi, dinyatakan, “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.” Padahal Upaya pemerintah dalam penangan covid 19 ini juga terkesan plin plan. Semua pertimbaagan diutujukan hanya untuk menyelematkan ekonomi, dimana ekonomi yang dimaksud lebih mengarah kepada para pengusaha yang terancam bisnisnya karena wabah covid 19.

Karena rakyat tetap harus mandiri mengatasi masalah masalah ekonomi seprti mahalnya harga harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan yang berkurang di saat pandemi, dan masih banyak lagi masalah- masalah yang dihadapi oleh rakyat akibat kebijakan yang tidak tepat.

Jika kita melihat sistem yang dianut saat ini memang mengarah kepada sistem kapitalisme, yang semua hal memang diukur dari segi kemanfaatan dan materi.

Berbeda dengan sistem islam yang memiliki solusi atas persoalan umat dengan menjadikan syariat sebagai standar.

Dalam Sistem Islam Ketika terjadi wabah maka yang dilakukan oleh penguasa segera melakukan tes massif kepada rakyat sehingga wilayah yang terkena wabah saja yang dikarantina.

Dengan memberikan fasilitas ksehatan terbaik serta mencukupi kebutuhan- kebutuhan hidup mereka selama dikarantina.

Sedangkan wilayahyang tidak terkena wabah tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sehingga wabah tidak akan terlalu menghambat jalannya ekonomi.

Tidak seperti kebijakan saat pertama kali wabah di Indonesia yang terkesan diremehkan dan tanpa adanya karantina wilayah yang terkena wabah sehingga akhirnya meluas dan sulit tertangani dan tentunya mempengaruhi ekonomi rakyat maupun negara.

Bahkan di saat pertambahan jumlah kasus covid bertambah anggaran untuk penangan kasus covid- 19 tidak akan bertambah. Yang artinya akan semakin mempersulit penangan bagi masyarakat yang terkena postif covid- 19.

Kapitalisme telah menunjukkan kegagagalannya dalam mengatasi wabah covid 19 dan perlindungan terhadap kehidupan umat, Bukankah tak salah jika kita mulai beralih kepada sistem islam yang pernah terbukti mampu memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia saat sistem islam diterapkan. Wallahu alam bissawab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita