by

Muliawati*: Jurus Baru ala Menkes, Cukup Mengganti Istilah

-Opini-31 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tidak kehabisan akal dalam menangani pandemi Covid-19, Menkes mengeluarkan ‘Jurus baru’ mengubah istilah terkait Covid-19.

Seberapa besar pengaruh penggunaan istilah baru tersebut?
Benarkah mampu mendukung penanganan Covid-19?

Dilansir dari kompas.com, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Kepmen yang ditandatangani pada 13 Juli 2020 tersebut, Terawan mengganti istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru.

Dikutip dari lembaran Kepmenkes tersebut, Selasa (14/7/2020), ODP berubah istilahnya menjadi kontak erat, PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Bagaimana Pandangan Para Pakar?

Ternyata ‘Jurus Baru’ tersebut tidak di sambut baik oleh sejumlah pihak. Mereka meragukan perubahan istilah tersebut bisa menimbulkan sejumlah masalah baru terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sebagaimana di nyatakan oleh Pakar Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra menilai pengubahan istilah ini bisa berdampak pada cara analisis data yang selama ini telah dilakukan. Dengan mengubah tiga istilah tersebut, artinya harus melakukan pembaruan dalam kategorisasi data.

“Ini berkaitan dengan manajemen data, ada potensi data yang digunakan lima bulan terakhir ini melalui istilah ODP, PDP dan OTG yang tidak lagi [dipakai]. Ke depan, bagaimana kategorisasi datanya? Nah, ini akan menimbulkan problem dalam analisis dashboard data,” kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/7/2020).

Lalu, menurut pakar bahasa menyebut bahwa penggantian istilah orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien dalam pengawasan (PDP) semakin tidak jelas dan menakutkan.

“Dari segi bahasa semakin tidak jelas dan menakutkan. Dikatakan tidak jelas, karena pendekatan dan istilah medis (suspek) dikaitkan dengan riwayat perjalanan,” ujar Pakar Bahasa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Autar Abdillah, Selasa (14/7/2020).

“Tidak semua riwayat perjalanan seseorang mempengaruhi masuknya virus. Istilah baru ini juga menjadi menakutkan. Orang yang ISPA, tiba-tiba masuk golongan suspek,” tambahnya.

Menurut Autar, pemakaian istilah sebelumnya seperti ODP dan PDP dinilai lebih tepat. Tak hanya itu, seseorang juga akan merasa lebih tenang dibandingkan dengan istilah yang baru.

“Lebih bersahaja (Istilah ODP dan PDP). Orang tidak merasa langsung berada dalam situasi penyakit, tapi masih punya peluang dan keyakinan terhindar dari keadaan terburuk. ODP dan PDP dua hal yg berbeda. Orang dan pasien berbeda statusnya. Suspek hanya bisa melekat pada PDP,” Imbuh Autar.

Autar juga menjelaskan, dalam peraturan baru mengenai pedoman pencegahan virus Corona di Indonesia jangkauannya terlalu melebar. Sehingga jika ada orang yang kebetulan batuk, pilek dan demam atau penyakit yang lain menyertainya langsung serta merrt ditarik sebagai bagian dari gejala COVID-19, Detiknews (14 juli 2020).

Nampaknya terlihat kerumitan dalam menangani wabah Covid-19. Ternyata mengganti istilah tidak mendukung penanganan Covid-19, yang menurut pakar ternyata bisa menimbulkan masalah lain kedepannya.

Bagaimana Pandangan Islam?

Dalam menangani wabah, Islam memberikan solusi yang sangat mendasar, yang selalu mengatasi masalah langsung pada akarnya.

Sesungguhnya agama Islam bukan hanya agama yang mengurusi ibadah, tapi mengurus kehidupan manusia secara kaffah. Agama yang memiliki aturan sempurna.

Mulai dari upaya preventif, kualifikasi dan rehabilitasi akan dilakukan seorang pemimpin atau khalifah, semata-mata atas dasar ketakwaan kepada Allah dan amanahnya sebagai ra’yun bagi rakyatnya.

Sabda Rasulullah Saw., “Al-Imâm râ’in wa huwa mas`ûl[un] ‘an ra’iyyatihi  (Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).

Mulai dari memerintahkan makan makanan yang halal dan thoyyib. Sebagaimana firman Allah :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al baqarah(2) :168).

Ketika ada wabah diselesaikan dengan
memisahkan yang sakit dan sehat. Jika perlu akan dilakukan karantina, agar mereka tidak bercampur baur.
Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari secara mua’llaq dari hadits Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda:

“Hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa.”

Sementara dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

“Janganlah (unta) yang sakit itu didekatkan dengan (unta) yang sehat.”

Khalifah juga akan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan pengobatan bagi masyarakat yang sakit. Memberikan ruang para ilmuwan fokus untuk mengerahkan segala upaya, mendapatkan obat atau vaksin mengatasi wabah.

Khalifah akan berusaha semaksimal mungkin menghindari hal yang berbelit-belit. Khalifah tahu semua amanahnya akan di pertanggungjawabkan di hari kiamat, sehingga penanganan yang dilakukan dengan cepat dan tepat.

Sebagaimana dalam Firman Allah:

“…Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Al-Maidah [5]: 32)

Cukuplah jurus baru adalah dengan mengganti sistem buatan manusia dengan sistem berdasarkan aturan Allah. Sebuah perbedaan yang sangat signifikan ketika dipimpin oleh sistem yang shohih.

Maka sistem tersebut akan membentuk para pemimpin yang benar-benar serius mengatasi segala problematika kehidupan dengan hukum syari’at bukan dengan sebuah mengganti istilah yang hanya menghasilkan masalah baru.

Wallahu ‘alam bisshowab.

* Anggota AMK

Comment

Rekomendasi Berita