by

Muliawati*: Sistem Kapitalisme Meng ‘anak tiri’ kan Gaji 13 Dengan Pilkada 

-Opini-18 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sampai sekarang, gaji ke-13 ASN belum mendapat kepastian, dengan alasan
peningkatan kebutuhan penanganan Covid-19? Namun di sisi lain, pemilihan kepala daerah tetap berjalan, walau menelan lebih banyak dana?Apakah benar penundaan dalam hal ini memang karena Covid-19?

Dilansir tribunkaltim.co, pemerintah masih belum bisa memastikan waktu pencairan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri.

Sri Mulyani mengumumkan Negara defisit Rp 257,8 triliun. Defisit semester ini sebesar 1,57 persen dari PDB atau Rp 257,8 triliun atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 0,85 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/7/2020).

Sri Mulyani menekankan, pertumbuhan pembiayaan anggaran yang tinggi dikarenakan peningkatan kebutuhan penanganan Covid-19 Sehingga  pembiayaan lebih besar di awal.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani juga mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembahasan mengenai pencairan gaji ke-13.

Sebab, pemerintah masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang mengikutinya.

Tetapi di tengah ketidakpastian itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tidak akan mengalami penundaan di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember tidak akan mengalami penundaan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, tetap digelarnya pesta demokrasi tersebut bertujuan agar dapat melahirkan kepala daerah definitif.

“Artinya, para kepala daerah itu harus definitif, kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya, itu kan pemerintahan nanti Plt (pelaksana tugas) semua,” ujar Mahfud seperti dikutip dalam rekaman suara Kompas.com, Kamis (11/6/2020).

Karena itu, di tengah pandemi tersebut tetap membutuhkan kepala daerah definitif agar roda pemerintahan berlangsung efektif.

“Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu, kapan corona selesai. Sedangkan pemerintah itu perlu bekerja secara efektif,” ungkap dia.

“Oleh sebab itu, tanggal 9 Desember itu nanti akan diselenggarakan Pilkada Serentak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama,” ungkap dia.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Kompas.com

Bagaimana respon dari masyarakat?

Ternyata hal tersebut disambut dengan kritikan dari sejumlah koalisi masyarakat sipil karena dianggap terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19. Dan juga Jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan calon petahana, dan anggaran, merupakan salah satu yang disorot.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaedi mengatakan, tidak realistis jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020.

Menurut Veri, tidak ada anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Kalau terkait dengan anggaran saja tidak tersedia cukup memadai, maka menurut kami pilkada ini tidak bisa dijalankan. Tidak realistis untuk memaksakan pilkada berjalan di 9 Desember,” kata Veri dalam diskusi daring ‘Pilkada 2020 Bertaruh Nyawa’, Kamis (28/5/2020).

Dikutip dari laman resmi Kemeterian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (14/6/2020), hasil kesimpulan rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dan pemerintah menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000.

Kemudian tambahan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 478.923.004.000 dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) sebesar Rp 39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020.

Anggaran ini akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

Lalu, mengenai gaji ke-13 sejumlah pengamat justru meminta pemerintah jangan menunda-nunda pencairannya. Sebab, gaji ke-13 sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada krisis pandemi corona Covid-19 saat ini.

Menanggapi hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan seharusnya pemerintah jangan menunda-nunda pencairan gaji ke-13 PNS tersebut. Sebab, gaji ke-13 saat ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Saya kira ini kan sudah diputuskan di pemerintah dalam Perpres ada postur APBN di 2020, dan di postur APBN ini sudah masuk gaji ke-13,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, Jumat 3 Juli 2020.

“Pemerintah tinggal menjalankan saja, ini begitu penting karena komitmen regulasi harus dipenuhi,”imbuhnya.

Apalagi, biasanya, para PNS menerima gaji tersebut saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya, banyak kebutuhan lain yang diperlukan untuk biaya pendidikan anaknya atau lainnya terpaksa tersendat.

“Terutama PNS yang golongan rendah akan sangat sulit dalam melakukan kebiasaan untuk membayar pendidikan anak, dan sebagainya,” Tauhid menambahkan.

Selain itu, masih menurut Tauhid, gaji ke 13 ini sangat berguna dalam mendongkrak dan menjaga perputaran ekonomi.  Saat ini adalah saat yang tepat untuk memberikan gaji ke-13 itu. Sebab, Indonesia perlu meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini.

“Kalau memang sudah diputuskan dalam Perpres ini tinggal dijalankan saja, meskipun saat ini ada program Pemulihan Ekonomi Nasional, tetap gaji ke-13 harus diberikan,” ungkapnya.

Padahal, Tauhid menjelaskan, mengalokasikan gaji ke-13 ini lebih mudah dibandingkan mengalokasikan dana PEN. Apalagi, regulasi gaji ke-13 ini sudah masuk ke dalam postur APBN. Tinggal menentukan mana yang prioritas, karena dengan memberikan gaji ini bisa mendorong PEN juga secara tidak langsung.

“Jadi Gaji ke -13 yang rutin ini lebih mudah dialokasikan, karena dasar hukumnya jelas,  alokasi, dan sasarannya jelas, dan sistemnya sudah ada. Kalau gaji pegawai tinggal di pembendaharaan negara dikirim ke rekening PNS masing-masing,” ujarnya.
Liputan6.com, (7 juli 2020).

Demi terlaksananya pesta demokrasi, pemerintah mampu mengerahkan segala usaha, agar tambahan anggaran yang dibutuhkan bisa terealisasi. Tetapi untuk pemberian gaji ke-13, yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, bisa ditunda bahkan tidak ada kepastian.

Bagaimana islam memandang kedua hal ini?

Kepemimpinan dalam suatu wilayah memang suatu hal yang urgen.
Dalam Islam, Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para mu‘āwin dan para wali (gubernur, termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qādhī al-Qudhāt (Kepala Kehakiman) dan para qādhī (hakim) yang lain, kecuali Qādhī Mazhālim. Khalifahlah yang mengangkat Qādhī Mazhālim, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah harus terikat dengan beberapa ketentuan. Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka semuanya ber tanggungjawab di hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat. Dan Khalifah juga memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN.

Amanah yang diberikan oleh khalifah akan dijalankan berdasarkan ketakwaan individu kepada Allah SWT.

Sehingga pada masa jabatannya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan dan sikap mereka terhadap melayani rakyat.

Begitu pula seorang khalifah tidak dibatasi waktunya, selama ia tidak melakukan pelanggaran syari’at, meninggal atau karena ketidakmampuan secara fisik dalam menanggung amanah.

Sehingga dalam masa kepemimpinannya ia mampu membuat visi misi jangka panjang dan kemungkinan untuk melalaikan amanah tidak akan terjadi.
Dan, pemilihan khalifah serta para wali tidak mengeluarkan begitu banyak anggaran.

Kemudian, dalam masalah pemberian upah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini menunjukkan bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Menunda pemberian gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezaliman.
Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)

Bagaimana islam sangat teliti memperhatikan hal seperti itu.
Sehingga, kita bisa melihat sistem mana yang benar-benar serius mengurus rakyatnya. Wallahu ‘alam bishowab.[]

*Karyawan

Comment

Rekomendasi Berita