by

Pitra Delvina, S. Pd*: Sistem Pendidikan Islam, Solusi Tuntas Karut Marut Pendidikan

-Opini-114 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wabah virus Covid-19 telah membuat lemah negeri ini di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia, sektor pendidikan pun terkena imbas dari wabah ini.

Sekolah, dianggap sebagai salah satu tempat yang sangat berpotensi menyebarkan virus, karena banyak orang mulai dari peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan lainnya berkumpul dan berinteraksi di sana. Oleh karena itu, sejak pertengahan Maret lalu pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan belajar di rumah demi tercapainya proses belajar mengajar di saat pandemi.

Proses belajar mengajar yang harusnya dilakukan tatap muka di sekolah, terpaksa harus dilakukan secara online atau daring di rumah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 agar tidak meluas.

Belajar di rumah, menjadi salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah. Tak ayal, para guru harus memutar otak bagaimana caranya mengupayakan agar target pembelajaran tetap tercapai dan dikuasai oleh peserta didik meski dilakukan secara daring di rumah.

Namun, tidak semua guru bisa menjamin tercapainya target pembelajaran ini ke peserta didik, dikarenakan adanya kendala di lapangan seperti tidak adanya gadget, kuota, dan juga signal di kalangan orang tua murid. Masalah ini banyak ditemukan di daerah-daerah pelosok yang jauh dari akses listrik dan jaringan yang memadai.

Dilansir dari Media Indonesia. com, Mendikbud Nadiem Makariem mengaku prihatin melihat kondisi di lapangan yang tidak semulus dugaannya akan efektif diterapkan di saat pandemi sekarang.

Pasalnya, pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud pekan lalu (2/5), ia mengaku “kaget” bahwa banyak siswa tak memiliki akses listrik dan sinyal internet memadai. “Ada yang bilang tidak punya sinyal televisi. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget luar biasa,” katanya. Menurut Nadiem, kondisi tersebut tak terbayangkan bagi dirinya yang hidup di Jakarta. Ia pun menyadari bahwa pandemi ini kian menelanjangi ketimpangan yang mengakar di Indonesia.

Padahal pendidikan adalah hak dasar seluruh rakyat yang harus mendapat perhatian penuh oleh negara. Namun, justru dari tahun ke tahun permasalahan di dunia pendidikan makin hari malah seperti bola salju yang tak pernah menemui titik akhirnya.

Jangankan di saat pandemi melanda, sebelum ada pandemi pun, hak untuk berpendidikan tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Mengingat masih tingginya angka buta huruf di Indonesia karena masih banyak rakyat yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah.

Pembelajaran jarak jauh yang menuntut adanya sarana telekomunikasi yang memadai dan ketersedian jaringan yang bagus, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan hak pendidikannya. terlebih saat adanya pandemi sekarang ini.

Masih banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sarana penunjang belajar yang tidak memadai dikarenakan ekonomi orang tua yang tidak mampu menopang mereka untuk belajar secara daring. Ditambah lagi masih minimnya akses signal dan jaringan di daerah-daerah pedesaan yang masih minim pembangunan infrastrukturnya.

Pandemi ini semakin menyingkap kegagalan sistem kapitalistik dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, yaitu hak untuk berpendidikan. Jangankan di kala pandemi, saat tidak ada pandemi pun, sistem kapitalis telah gagal dalam menjamin hak pendidikan bagi rakyatnya. Terbukti, masih banyak rakyat yang buta huruf karena tidak sekolah.

Dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan rendahnya ekonomi rakyat. Jangankan bersekolah, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan saja mereka sudah susah.

Berbeda dengan sistem Khilafah yang justru memposisikan negara sebagai penanggung jawab utama yang menjamin terselenggaranya pendidikan. Karena di dalam Islam, pendidikan adalah hajah asasiyyah (kebutuhan dasar) yang harus dijamin ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat oleh negara. Baik saat pandemi ataupun tidak adanya pandemi.

Nabi saw bersabda, “Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (H.R. Al-Bukhari).

Negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya, Al-Ihkam, menjelaskan bahwa kepala negara (Khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Adapun terkait dengan pembiayaannya, maka diambil sepenuhnya dari dana Baitul Maal.

Biaya pendidikan dari Baitul Maal secara garis besar dialokasikan untuk dua kepentingan, antara lain, pertama; untuk membayar gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua; untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, laboratorium, buku-buku pegangan, dan lain-lain.

Sarana dan media pendidikan yang berlaku dalam sistem Khilafah Islam, merupakan tanggung jawab penuh Khalifah.

Wajar ditemukan, pada masa kegemilangan Islam, murid bisa tenang, fokus dan serius dalam belajar karena sarana dan prasarana pembelajaran penunjang belajar mereka yang memadai disediakan oleh negara secara gratis dan cuma-cuma di setiap jenjang pendidikan.

Sejarah mencatat, terbukti banyak ilmuwan Islam yang melegenda hingga sekarang dalam berbagai macam aplikasi ilmu yang telah dilahirkan oleh sistem Islam yang paripurna, bahkan mereka adalah peletak batu pertama pengetahuan di dunia hari ini.

Walhasil, ada atau tidaknya pandemi, pendidikan tetap menjadi prioritas utama negara Khilafah dalam mewujudkannya karena pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dalam kondisi apapun. Allahu a’lam bish showab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita