by

Rantika Nur Asyifa*: Gagal memberikan Jaminan Layanan Pendidikan

-Opini-18 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA  — Pendidikan sesungguhnya menjadi salah satu pilar peradaban. Semangkin tinggi pendidikan sejatinya mengantarkan peradaban yang semangkin baik pula. Jika sebuah peradaban tampak menghasilkan berbagai kerusakan, maka salah satu yang wajib diperbaiki adalah sistem pendidikannya. Sebab sistem pendidikan yang mengasah sumber daya manusia, dan kemudian hari akan menentukan warna peradaban yang cemerlang.

Baru-baru ini, negara memperlihatkan kebingungan dalam mengatasi problematika di bidang pendidikan. Dikutip dari laman vivanews.com (28/06/2020), Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

“Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya,” ujar Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait di tvOne, Minggu, 28 Juni 2020.

Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat pagi (26/06/2020). Orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena terlalu muda.

Hotmar menilai sistem zonasi yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan soal jarak domisili ke sekolah yang dituju, karena lebih mementingkan kriteria usia. Orang tua murid ini mengaku salah sudah bertindak tidak etis, namun dirinya merasa perlu menyuarakan aspirasinya (kompas.tv, 27/06/2020).

Selain itu protes juga dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020-2021 di Jakarta karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2009. LBH meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang.

“LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Selain itu juga menjadwal ulang proses proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini,” kata anggota LBH Jakarta Nelson dalam keterangan tertulis, (detiknews.com, 28/6/2020).

Nelson menyoroti aturan terkait zonasi usia yang menjadi prioritas dalam PPDB tahun ini. Padahal menurutnya, dalam Permendikbud yang menjadi prioritas adalah zonasi wilayah. Kemudian zonasi usia menjadi pertimbangan ketika jumlah kapasitas melebihi batas.

Ini potret nyata kegagalan negara menjamin layanan Pendidikan. Pemberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas Pendidikan melahirkan system zonasi, menghantar pada beragam kisruh setiap tahunnya dan menelantarkan hak anak.

Sebelumnya, kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) memaksa orang tua agar bisa menjadi guru sekolah untuk anaknya. Tanpa memperhatikan kemampuan yang terbatas, misal karena kurang berpendidikan, mengajar di sisa waktu mengurus rumah tangga dan ketersediaan kuota internet yang tidak ditopang pemerintah. Belum lagi uang sekolah yang harus tetap dibayarkan.

Kini, beban itu semakin berat dengan kebijakan PPDB zonasi usia. Tentu hal ini akan menjadi beban yang berat bagi orang tua murid yang mati-matian berjuang menyiapkan yang terbaik untuk anaknya. Padahal, kebijakan zonasi usia tidak menjadi solusi atas semrawutnya pendidikan di Indonesia. Justru menciptakan bentuk diskriminasi baru bagi para peserta didik demi memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Lain halnya dengan Islam. Pendidikan di dalam Islam merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh warganya. Pendidikan adalah hal yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas hidup suatu bangsa berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan warga negaranya.

Islam betul-betul memahami hakikat pendidikan yang membutuhkan upaya sadar dan terstruktur serta sistematis untuk menyukseskan misi penciptaan manusia. Artinya, negara benar-benar hadir untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata.

Islam menyiapkan para pengajar yang tidak hanya mampu mencerdaskan muridnya dengan ilmu pengetahuan, namun dihiasi dengan adab mulia dan pengokohan akidah. Islam telah mampu memboyong IPTEK menuju kejayaannya, era digdaya. Terbukti dengan terlahirnya banyak ilmuwan dan penemu yang hingga kini hasil karyanya bisa kita nikmati. Wallahu a’lam bisshawab

*Aktivis Dakwah, Penulis, Pemerhati Remaja

Comment

Rekomendasi Berita