by

Rini Heliyani: Mahalnya Harga Sebuah Pendidikan 

-Opini-29 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — DPRK Aceh Besar menanggapi keluhan sejumlah wali murid tentang besaran sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) di sekolah swasta yang masih sangat besar selama pandemi Covid-19, sedangkan proses belajar mengajar (PBM) tidak berjalan efektif seperti biasanya. Hal ini seperti disuarakan Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim kepada Serambinews.com, Selasa (14/7/2020).

Sebab, beber dia, dirinya ada menerima keluh kesah beberapa wali murid yang mengaku berat dengan banyaknya pengeluaran untuk anaknya yang bersekolah swasta.

Karena di samping harus membayar SPP yang tinggi sama dengan saat belajar tatap muka kondisi normal, para orang tua juga masih dibebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar daring (dalam jaringan) atau online (serambinews.com,15/7/20)

Biaya pendidikan tinggi sangat memberatkan bagi orang tua/ wali murid. Mengingat tingkatan pendapatan orang tua/ wali murid berbeda-beda. Bagi orang tua/ wali murid yang berpenghasilan tinggi, pembayaran SPP tinggi tidak menjadi persoalan. Namum, hal ini sangat terasa berat bagi orang tua/ wali murid yang berpenghasilan rendah.

Lembaga pendidikan saat ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas bangsa. Karena dengan kualitas pendidikan yang tinggi mampu menjadikan bangsa yang berdaulat dan bermartabat tinggi.

Saat ini biaya pendidikan sangat berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Jika menginginkan pendidikan berkualitas, maka haruslah membayar dengan biaya tinggi. Jika pendidikan kurang berkualitas, maka bayaranpun rendah. Redaksi seperti ini berkembang di masyarakat.

Maka, bukan hal yang aneh, jika sekolah swasta memberikan pelayanan berkualitas dibandingkan dengan sekolah negeri. Pelayanan sarana prasarana yang berkualitas juga berbeda dengan sekolah negeri. Sehingga saat ini wajar jika biaya pendidikan disekolah swasta mahal, karena pelayanan pendidikan lebih berkualitas.

Terlebih lagi, setiap kebutuhan sekolah swasta disediakan oleh pihak swasta. Sangat sedikit bantuan dari pemerintah, itupun jika terdapat bantuan dari pemerintah. Karena hal tersebut, saat ini sekolah swasta membebankan biaya besar bagi orang tua/ wali murid.

Seharusnya sebagai negara memiliki tanggung jawab dalam melayani pendidikan. Mulai dari pembentukan karakter, penyusunan kurikulum, penyusunan metode pembelajaran, sarana prasarana, penyediaan pendidikan berkualitas.

Hanya saja saat ini pelayanan pendidikan terkesan kurang diperhatikan. Terlebih jika melihat kondisi pendidikan di daerah-daerah. Jauh sekali dari pendidikan berkualitas.

Jika pendidikan tidak berkualitas, maka hal ini sangat berpengaruh bagi kualitas bangsa. Jika input, proses, pendidikan tidak berkualitas maka output juga tidak berkualitas.

Pendidikan Dalam Islam

Pemimpin di dalam sistem Islam bertanggung jawab terhadap umat yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan dalil “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Pendidikan seperti saat ini tidak dijumpai didalam sistem Islam. Karena pemimpin bertanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan sehingga melahirkan pendidikan berkualitas.

Berkualitasnya pendidikan di dalam sistem Islam, tentu sangat berkorelasi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemimpin.

Negara juga memastikan bahwa umat harus mendapatkan pelayanan pendidikan secara mudah dan murah, sesuai kemampuan.

Dalam hal ini, birokrasi negara Islam berpegang kepada tiga prinsip: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusi. Dengan prinsip ini kerumitan mendaftar sekolah sangat bisa diminimalisasi.

Negara Islam tidaklah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi swasta dalam mengelola pendidikan. Sebagai operator (pelaksana tanggung jawab), negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta seraya berlepas tanggung jawab.

Dalam negara Islam, sekolah swasta memang diberi kesempatan untuk hadir memberikan kontribusi amal salih di bidang pendidikan.

Mereka boleh mendirikan sekolah, lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Namun, keberadaan mereka tidak sampai mengambil alih dan menggeser tanggung jawab negara. Berkualitasnya pendidikan di dalam sistem Islam, sesuai dengan beberapa sebab berikut:

Pertama, pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan akidah Islam. Pendidikan formal, non formal, dan informal dalam penyelenggaraannya harus menjadikan iman sebagai dorongan untuk mendidik.

Hal ini harus dipahami guru, dosen, dan orang tua. Karena tujuan pendidikan Islam adalah membentuk keperibadian Islam (pola pikir Islam dan pola sikap Islam), maka harus ada sinergi ilmu-ilmu keislaman (tsaqofah) dengan ilmu-ilmu terapan agar menghasilkan pemikir dan ilmuan Islam yang bertakwa.

Kedua, kurikulum disusun berdasarkan tujuan sahih (keperibadian Islam). Proporsi bobot materi tsaqofah, ilmu-ilmu terapan, dan kecakapan hidup, haruslah diperhitungkan dengan baik. Maka negara sangat berperan dalam mengatur alur dan tatanan kurikulum. Memunculkan aspek ruhiyah harus diperhatikan dalam segala situasi.

Ketiga, metode pengajaran harus sahih. Metode pengajaran yang sahih berupa proses penyampaian pemikiran oleh pendidik dan penerimaan oleh peserta didik. Proses berpikir yang terjadi adalah penggambaran fakta (ilmu yang disampaikan) yang diberikan pendidik kepada peserta didik.

Hal inilah yang akan mempengaruhi perilaku peserta didik. Maka sangat penting bagi pendidik untuk terus berpikir kreatif demi tersampainya materi ajar.

Keempat, menggunakan teknik dan sarana pengajaran yang sahih. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Sangat penting pendidik berinovasi dalam penggunaan sarana dan teknik pengajaran tanpa mengabaikan proses pemikiran.

Maka pendidik seperti ini akan mampu menyampaikan materi ajar dalam situasi seperti apapun. Termasuk masa pandemi.

Kelima, dukungan langsung dan sepenuhnya dari negara pada semua aspek, termasuk anggaran karena hal ini sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan.

Maka negara harus mendesain anggaran dengan model pembiayaan berbasis baitul mal. Karena baitul mal memiliki kekuatan dana terbaik pada kondisi apapun.

Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab dengan membentuk Diwan mashalihun naas (semacam departemen) bidang pendidikan. Melalui lembaga ini, segala keperluan pendidikan diurus.

Oleh karenanya, tidak akan dijumpai keluhan orang tua/ wali terhadap mahalnya biaya pendidikan. Dengan aturan pendidikan seperti ini menjadikan tenang para orang tua/ wali dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.

Demikianlah pendidikan Islam yang berkualitas yang mampu melahirkan output berkualitas pula. Sejarah membuktikan bahwa banyak ilmuan Islam yang berilmu tinggi yang masih digunakan teknologi dunia modern hingga saat ini.

Pendidikan Islam mampu melahirkan ilmuan tanpa membedakan sains dan agama. Wallahu‘alam bisshawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita