by

Syarifa Ashilla*: Gotong Royong Pembayaran Air Di Calon IKN

-Opini-42 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia rupanya tak hanya menghantam sisi kesehatan masyarakat, hampir semua sektor ikut berimbas. Baik bidang pendidikan, transportasi, parawisata, sehingga berdampak pada perekonomian yang lambat laun mulai menurun. Pemerintah mengambil sejumlah paket stimulus guna menyelesaikan penyebaran Corona dan dampak karenanya.

Pandemi sudah menyebar di seluruh bagian Indonesia tak terkecuali bumi Borneo, Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan Kalimantan Timur (Kaltim) sempat berada di urutan teratas dengan 35 kasus positif virus corona dari lima provinsi di Kalimantan (idn.times, 13/04/20).

Sedang calon IKN Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sempat masuk zona merah maka tak heran kabupaten yang berjulukan Benuo Taka ini ikut merasakan dampak pandemi. Seperti melandainya roda perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada Kurangnya pendapatan masyarakat.

Minimnya pemasukan tak hanya dirasakan warga calon ibukota, tapi juga badan usaha milik daerah misal perusahaan daerah air minum (PDAM). Dilansir dari TribunKaltim.co pada Jumat, 12 Juni 2020, PDAM Danum Taka mengalami penurunan pendapatan anggaran. Anggaran khusus bahan kimia air baku yang dianggarkan tahun ini hanya sekitar Rp 1,5 miliar.

Padahal PDAM Danum Taka pada 2019 menganggaran Rp2,5 miliar (kaltim.antaranews) untuk pembelian bahan kimia dan lain-lain walau dana itu masih kurang.

Maka dari itu, PDAM mengusulkan anggaran tahun 2020 untuk kebutuhan kimia dan listriknya sekitar Rp 7 miliar (TribunKaltim, 20/11/19).

Hingga saat ini dana Rp 1,5 miliar tersebut sudah terpakai Rp 800 juta. Dan sisanya diperkirakan oleh Direktur PDAM Danum Taka Penajam Paser Utara, Abdul Rasyid masih kurang untuk memenuhi kebutuhan bahan kimia untuk air baku tahun ini.

Oleh karena itu, Direktur PDAM Danum Taka mengajak warga Penajam Paser Utara untuk bergotong royong artinya PDAM berencana akan menaikkan atau menyesuaikan tarif air baku dalam waktu dekat ini.

Kenaikan tarif air baku memang sejak 2018 di gaungkan oleh PDAM Danum Taka di bawah kepemimpinan direktur M Taufik. Beliau mengusulkan kenaikan tarif dasar air bersih sebesar 70 persen. Lalu di tahun 2019 saat direktur baru dilantik, Abdul Rasyid, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser dan DPRD pada 2020 menyesuaikan tarif dari Rp 3.500 per meter kubik naik menjadi Rp 5.800 per meter kubik. Naik 65% dari tarif sebelumnya.

Ironi memang ketika rakyat terimpit ekonominya di tengah kepungan wabah dan belum ada tanda-tanda wabah segera berakhir pemerintah malah ingin menaikkan tarif air dengan dibungkus kata manis ‘gotong royong’
Memang kenaikan guna menutupi biaya produksi. Namun Di sisi lain Pemkab PPU walau wabah sedang melanda namun proyek pembangunan taman di depan kantor Bupati PPU yang menelan anggaran sekitar Rp 24 miliar masih terus berjalan meski di tengah rasionalisasi pemerintah. Padahal pada saat yang sama PDAM Danum Taka kekurangan anggaran.

Seorang pemimpin harus mampu menentukan skala prioritas dalam mengambil kebijakan. Begitu pun hal yang sama dipertontonkan pemerintah pusat, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan Bendungan di PPU dengan kapasitas volume sekitar 11 juta m³ guna menyongsong ibu kota baru Negara Indonesia. Pemerintah mengguyur Rp 80 Miliar untuk Pembebasan Lahan Bangun Bendungan. Dan Rp 670 miliar untuk pembangunan Bendungannya.(tribunkaltimnews).

Padahal sejatinya bendungan itu jika dilihat dari skala prioritas bukanlah kebutuhan rakyat saat ini, seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Bendungan yang dibangun untuk mendukung IKN yang baru sejatinya tidak ada kepentingan mendesak untuk melanjutkan proyek IKN saat ini. Bahkan Penelitian INDEF mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika saja dana untuk Pembebasan lahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama pandemi termasuk kebutuhan air dan menjamin kesehatan rakyat tanpa perlu menaikan BPJS karena air dan kesehatan merupakan hajat assasiyyah (kebutuhan dasar).

Namun inilah potret sistem kapitalisme di mana negara berlepas tangan mengurusi urusan rakyat. Negara hanyalah pelayan bagi para kapitalis. Proyek IKN dinilai hanya untuk para pemilik modal.

Hanya segelintir orang yang merasakan proyek di IKN dan proyek taman PPU bukanlah pekerjaan prioritas. Dalam sistem kapitalisme landasan dalam mengambil kebijakan adalah untung-rugi bukan kemaslahatan umat. Kenaikan tarif selalu di kamuflase misal dengan kata gotong-royong padahal BPJS menggunakan slogan yang sama namun sekarang kenyataannya sungguh memberatkan rakyat dengan terus naiknya iuran. Begitu pun dengan tarif air, dengan dalih penyesuaian tarif. Tarif air baku bakal terus mengalami kenaikan setiap tahunnya

Ketidakmampuan pemerintah mengurusi rakyat, membuat rakyat terus menderita dengan mahalnya pemenuhan kebutuhan hidup saat inip. Peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat guna menyelamatkan kelangsungan kehidupan mereka baik untuk menghentikan penyebaran virus dan menyelesaikan dampak dari wabah ini.

Sungguh sangat berbeda dengan sistem Islam yaitu sebuah Negara yang mengambil Islam sebagai aturan hidup. Karena Islam hadir tidak hanya sebagai agama ritual saja melainkan Islam sebagai jawaban atas seluruh persoalan hidup manusia termasuk pengelolaan air.

Air dalam Islam adalah harta milik umum, sehingga wajib dikelola dan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu umat dan wajib diriayah (diurus) oleh negara.

Lalu tentang industri air. Negara berkewajiban mendirikan industri air bersih perpipaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat kapan pun di mana pun berada. Industri ini dikelola pemerintah untuk kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.

Negara hanya mengelola yang akan membiayai semua kegiatan tersebut mulai dari penelitian hingga distribusi ke rumah-rumah warga.

Pembiayaan tersebut diambil dari Baitul Mal yang bersumber dari fai’, kharaj, harta milik umum, maupun shadaqah. Sehingga rakyat tidak akan dipungut biaya yang mahal seandainya pun dipungut hanya untuk menutup biaya operasional saja tanpa mengambil keuntungan seperti saat ini.

Air dijadikan kadang pemasukan daerah karena PDAM di bawah naungan BUMD, di komersialisasi kepada rakyat. Padahal sejatinya air adalah harta rakyat.

Pemimpin dalam Islam memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Raa’in adalah pengurus. Sesuai dengan hadist Rasulullah Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Dan junnah adalah perisai (pelindung) untuk rakyatnya.

Rasulullah bertutur, ”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Jelaslah bahwa seorang pemimpin (khalifah) akan mengemban amanah kepemimpinan yang melekat pada dirinya dengan penuh tanggungjawab. Ada ancaman neraka bagi mereka yang lalai dalam tanggung jawabnya.

مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا

“Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya, pada hari kiamat pasti akan didatangkan. Kemudian malaikat mencengkeram tengkuknya dan mengangkatnya sampai ke langit. Kalau ada perintah dari Allah: lemparkanlah, maka malaikat akan melemparkannya ke bawah yang jauhnya adalah empat puluh tahun perjalanan.” (HR. Ibnu majah)

Islam yang diterapkan negara akan menghasilkan pemimpin yang taat kepada Allah serta menjalankan pengaturan negara berdasarkan syariat Islam termasuk pengelolaan air. Karena standarnya adalah Ridho Allah, tentu segala sesuatu yang pengaturannya dari sang Pencipta sekaligus sang Pengatur pastilah melahirkan aturan yang menyejahterakan.

Sehingga akan didapati negeri yang sejahtera, adil, damai dan tentunya diberkahi Allah karena ketundukannya kepada sang pembuat hukum yaitu Allah SWT bukan untung rugi seperti sistem kapitalis sekular ini.[]

*Anggota Revowriter, Kaltim

 

Comment

Rekomendasi Berita