by

Ummu Irsyad: Islam Wujudkan Swasembada Pangan

-Opini-39 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Nampak nya rezim pemerintahan saat ini sedang kelabakan menangani ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi covid 19 .

Berbagai rencanapun mulai disusun oleh presiden beserta para menterinya. Salah satunya adalah rencana Pak Joko Widodo untuk membuat lumbung pangan nasional pertama di Kalimantan Tengah . Namun sayangnya rencana ini justru menuai kritik dari berbagai pihak.

Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan.

“Itu yang gambut 1 juta Ha yang dibangun Pak Harto tahun 1996-1997 . Lalu Ketapang 100 ribu Ha di masa SBY, 300 ribu Ha di Bulungan masa SBY juga, nggak ada ceritanya. Hanya tersisa beberapa belas Ha saja.

Lalu di awal pemerintahan Pak Jokowi rencana pengembangan Merauke 1,2 juta Ha. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Semua gagal. Dalam arti semua proyek food estate sampai detik ini gagal total,” kata Dwi kepada detikcom, Sabtu (4/7/2020).

Menurut Dwi, membangun lumbung pangan di lahan jenis rawa di Kalteng tidaklah mudah apalagi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong program peningkatan kesejahteraan petani, dibandingkan mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun lumbung pangan.

“Berikan harga yang layak untuk petani. Harga pembelian pemerintah (untuk gabah) saja yang sering kami kritik, hanya naik dari Rp 3.700/kg ke Rp 4.200/kg.

Padahal biaya produksi di usaha tani untuk 1 kg gabah kering panen itu sudah Rp 4.523/kg, ini hasil kajian AB2TI di bulan April lalu,” papar Dwi.

Daripada menganggarkan dana yang besar untuk program yang belum jelas keberhasilannya alangkah lebih baik jika pemerintah fokus untuk memanfaatkan SDA indonesia yang salah satunya adalah kita kaya akan lahan pertanian.

Membantu para petani untuk mengolah lahan pertanian mereka sehingga bisa meningkatkan hasil panennya.

Apalagi jika ada wacana pembuatan lumbung pangan nasional akan melibatkan korporasi. Sungguh ini bukan solusi. Karena Lagi-lagi para pemilik modal lah yang akan di untungkan disaat pandemi seperti ini.

Oleh karena itu, agar proyek bisa tepat sasaran, perlu pengaturan matang dan perhitungan tepat. Seperti yang dilakukan di masa pemerintahan Islam.

Pemimpin Islam paham, mengurusi kebutuhan rakyat adalah kewajiban dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.

Mereka tidak akan main-main dalam mengambil kebijakan dan tak sekadar demi pencitraan. Sebab mereka paham Allah Mahatahu akan segalanya.

Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat.

Dalam pengaturannya, Islam memakai metode mekanisme pasar maupun subsidi.

Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dibangun pasar-pasar. Dengan adanya pasar diharapkan distribusi bahan pangan akan merata.

Dalam proses ini disiapkan pengawas pasar agar tidak ada pedagang atau pemasok yang berbuat nakal alias berani menimbun barang, menaikkan harga, hingga mencekik ataupun berlaku curang dalam timbangan.

Dengan mekanisme subsidi, negara akan memberikan bantuan pada daerah yang kekurangan pangan dari daerah surplus. Sehingga, tidak ada lagi daerah yang mengalami kelaparan atau kemelaratan.

Selain itu negara Islam juga wajib mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko dijajah secara ekonomi dan politik seperti saat ini.

Dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada.

Dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama.

Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Dengan begitu petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi atau rebutan mendapatkan pupuk, karena semua dijamin negara.
Kebijakan pertanian seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh topangan sistem lainnya.

Butuh uang banyak untuk biaya. Artinya butuh topangan dari sistem ekonominya. Tentunya kalau mengandalkan sistem ekonomi kapitalis, hasilnya seperti sekarang.

Sistem ekonomi yang dimaksud ada dalam Islam. Sistem ekonomi yang paripurna. Karena kita muslim, maka atas panggilan keimanan selayaknya kita mengambilnya.

Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam, dukungan pemerintahan Islam, dan aturan yang hanya bersandar pada Islam, insya Allah swasembada pangan akan terealisasi.

Bukan hanya bagi kaum muslim saja, namun bagi seluruh manusia sebab Islam itu rahmatan lil ‘alamin. Hanya saja, agar sistem ekonomi ini berjalan efektif, harus sepaket dengan sistem lainnya dalam bingkai Khilafah. Wallahua’lam bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita