by

Vita Agrati Eliani, S.Pd*: Tolak RUU BPIP Dan Bubarkan BPIP?

-Opini-75 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,  JAKARTA — RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditolak berbagai kalangan. Terutama kalangan agamawan yang khawatir bila diundangkan, RUU itu akan menjadi pintu masuk bagi komunisme dan PKI.

Pada faktanya, tak hanya sekadar isi dari RUU HIP ini yang bermasalah. Jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya RUU HIP ini hanyalah sebagai penguatan secara hukum dari keberadaan BPIP yang mengalami desakan untuk dibubarkan.

Masih hangat di ingatan, salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2020 lalu yang meminta pembubaran BPIP kepada Presiden.

Selain itu, sejumlah pihak mulai dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon, Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan sejumlah kelompok lain juga meminta BPIP dibubarkan.

Meski DPR telah menyetujui penolakan RUU HIP dan membatalkan pembahasan RUU yang diajukan PDI Perjuangan itu. Di saat bersamaan, DPR menerima RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diusulkan pemerintah.

Tidak dapat dihindari kesan bahwa RUU BPIP ini hanya sekadar menggantikan RUU HIP.  Sebagai langkah kompromi, keberatan kelompok penenantang RUU HIP diakomodasi di RUU BPIP.

Berubahnya RUU HIP menjadi RUU BPIP, termasuk berubahnya RUU inisiatif DPR menjadi ajuan Pemerintah, tak akan meredakan tuntutan umat pada dua isu utama : bubarkan Partai pengusung RUU HIP dan proses hukum inisiatornya.

Bukan rahasia umum lagi bahwa partai pengusung RUU HIP yaitu PDIP sekarang nampaknya ingin segera keluar dari “lumpur politik RUU HIP” yang diproduksinya sendiri. RUU HIP yang awalnya bisa dijadikan “Alat Gebuk Politik” melalui Otoritas selaku penafsir Pancasila, justru menjadi lumpur maut yang menenggelamkan PDIP.

Mengingat bahwa RUU BPIP adalah “buntut” dari RUU HIP dan RUU HIP tersebut telah menggoncangkan bangsa dan negara dengan dugaan penyelundupan ide komunisme, maka sudah tepat dan layak jika masyarakat tetap keberatan akan keberadaan BPIP dan RUU BPIP nya.

Dengan demkian sangat beralasan pula jika seruan rakyat masih konsisten pada “Bubarkan BPIP” dan “Tolak RUU BPIP”.

Oleh karena itu, sikap kita harus tegas. Tetap menolak RUU ini selama-lamanya dan menginginkan BPIP dibubarkan untuk selama-lamanya.

Karena jika RUU ini disahkan walaupun sudah berganti nama, jelas akan menambah daftar panjang UU yang kian mengukuhkan belitan Kapitalisme pada negeri ini. Dan BPIP jika masih dipertahankan, akan menguras anggaran negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat.[]

*Aktivis Muslimah Papua

Comment

Rekomendasi Berita