by

Watini Alfadiyah, S. Pd*: Sistem Zonasi Melahirkan Diskriminasi

-Opini-21 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM,    — Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Namun, dinegeri ini pendidikan tidaklah mudah untuk bisa dirasa oleh siapa saja.

Kebijakan sistem zonasi telah memupuskan cita-cita anak bangsa. Disinyalir, Gegara sistem zonasi Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Komnas Anak mendapat banyak laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi.
Hal tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis anak, yang menjadi tidak percaya pada pemerintah karena merasa sia-sia telah belajar keras.

“Pemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” kata Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait di tvOne, Minggu, 28 Juni 2020.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.
“Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya,” ujar Arist. (Jakarta/Selasa, 23/062020/VIVAnews).

Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat pagi (26/06/2020). Orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena terlalu muda.

Terkait penerimaan berdasarkan usia, Pemprov DKI menegaskan, hanya menjalankan peraturan kemendikbud tentang PPDB. Berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor 501 tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Sebelumnya pada 23 Juni lalu, orangtua murid berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta memprotes aturan PPDB zonasi di wilayah Jakarta. Mereka protes prioritas penetapan PPDB berdasarkan usia. (Sabtu, 27/06/2020/KOMPAS.TV).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020-2021 di Jakarta karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2009. LBH meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang.

“LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

Selain itu juga menjadwal ulang proses proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini,” kata anggota LBH Jakarta Nelson dalam keterangan tertulis. (Minggu 28/06/2020/detikNews).

Gegara kebijakan sistem zonasi menurut Komnas Anak, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga pihaknya menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan peserta didik baru.

Sementara penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya.

Dengan demikian, kini terlihat potret nyata kegagalan negara dalam menjamin layanan pendidikan. Pemberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas pendidikan hingga akhirnya melahirkan sistem zonasi, yang kemudian menghantarkan pada beragam kisruh setiap tahunnya dan menelantarkan hak anak bangsa.

Lain halnya dalam sistem Islam, pemimpin memiliki peran penting dan bertanggung jawab mengurus rakyatnya dalam seluruh aspek kehidupan.
Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Demikian pula dalam aspek pendidikan, pemimpin dalam Islam akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena Islam memerintahkan untuk memperoleh pengetahuan dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr).

Dengan demikian, penguasa dalam sistem Islam menganggap pendidikan sebagai tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan umat dalam memperoleh pengetahuan. Dengan tidak membedakan dalam pelayanan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, terpautnya usia, jauhnya jarak tempuh, sarana prasarana hingga kurikulum semua diperhatikan agar terpenuhi urusan pendidikan rakyatnya. Dengan begitu tidak ada sistem zonasi yang melahirkan diskriminasi dalam pelayanan pendidikan.

Bahkan, dalam sistem Islam karena pemerintah berperan sangat penting dalam mencerdaskan umat karenanya orang yang berilmu akan dihargai dan dan ditempatkan pada posisi yang tertinggi.

Ini adalah sistem yang menganggap bahwa mencari pengetahuan(aspek pendidikan) setara dengan ibadah, sehingga mampu mendorong umat untuk berkontribusi secara cemerlang dalam sebuah peradaban Islam yang gemilang. Wallahu’alam bi-ashowab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita