by

Hikmatul Mutaqina, S. Pd*: Belajar Daring, Antara Harapan dan Realita

-Opini-16 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sejak akhir Maret lalu, puluhan juta murid di Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring demi mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Namun, riset terbaru dari Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mendapati bahwa program tersebut tak diwujudkan dengan baik di lapangan.

Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melepas Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Lewat surat sakti tersebut, Mendikbud mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, pembelajaran daring diterapkan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan membiayai pembelajaran jarak jauh.

Harapan tak seindah realita. Banyak dilema dan ketimpangan yang terjadi saat pembelajaran daring diberlakukan. Protes orang tua murid karena tak sanggup membiayai kuota internet, ada pula kesedihan siswa miskin yang tak bisa belajar lantaran tidak punya android.

Belum lagi daerah terpencil yang susah signal internet atau bahkan tak ada akses listik. Bagaimana siswa di daerah terpencil bisa belajar jarak jauh via internet? 

Realita daerah terpencil di Kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini. Untuk menuju kampung Todang Ili Gai, harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan jalan setapak yang berbukit.

Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat kampung Todang memang masih jauh dari semua akses baik, listrik, jalan hingga telekomunikasi. Belajar daring pun hanya sebatas angan yang tak akan bisa terealisasi. 

Tentu hal tersebut tidak terjadi di kota besar yang pembangunan daerahnya sudah maju. Begitu pun pemikiran rakyatnya.

Bagi orang tua yang sudah sarjana, atau minimal lulus SMA tentu bisa mengikuti kebijakan belajar daring. Tetapi ada sekitar 70 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Jangankan untuk kebutuhan sekolah anak, untuk membeli kebutuhan pangan demi mempertahankan hidup pun sulit. Ketimpangan pembangunan yang tak merata ke seluruh negeri menambah kesenjangan semakin kentara. 

Sistem pendidikan merupakan sub sistem yang tak lepas dari ekonomi dan politik sebuah negara. Jika ekonomi maju, tentu untuk mengadakan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh penjuru negeri bukan hal yang sulit. Tapi ketika ekonomi pailit, pendidikan pun juga menjadi sasaran korporasi agar bisa menghasilkan duit.

Negara hanya sebatas regulator, bahkan kebijakannya pun semakin jauh dari keberpihakan untuk rakyat.

Walhasil politik korporasi tengah mewarnai panggung demokrasi saat ini. Pendidikan juga tak lepas dari cengkraman perusahaan. Progam POP yang melibatkan perusahan besar sebagai penerima dana hibah semakin memperkuat faktanya.

Begitu pun penangangkatan mentri pendidikan yang berasal dari kalangan pengusaha. Walhasil, dunia pendidikan semakin tergadai oleh prinsip materialis dan kapitalis. 

Pendidikan merupakan kebutuhan penting dalam bangunan sebuah negara. Meski di saat pandemi pendidikan harus terus berlangsung.

Tentu dukungan negara menjadi penentu utama. Negara sebagai penanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyat harusnya hadir untuk memberi solusi dan memastikan dengan segala daya upaya agar masalah bisa teratasi.

Namun pandemi yang berkepanjangan akibat kesalahan penanganan dari awal membuat rentetan masalah semakin panjang, termasuk sekolah daring. 

Dalam islam, penanganan wabah dilakukan dengan sigap dan cepat. Karantina wilayah dan tes massal dilakukan segera agar wabah tidak menyebar.

Pada wilayah yang dikarantina, negara bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan rakyatnya. Mulai dari makanan, obat obatan, hingga kebutuhan dasar lainnya. Sehingga tidak mengganggu sektor lain yang dampaknya meluas sampai ke seluruh negara. 

Hal itu tentu didukung dengan sistem ekonomi dan politik islam yang menjadi bagian integral dan saling berkaitan dengan sektor lainnya.

Sistem politik Islam menjadikan kedaulatan di tangan syara’ dan kekuasaan di tangan umat. Kepala negara berkuasa dengan landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta melegislasi undang – undang negara berdasarkan kitab dan sunnah. 

Islam menjamin kesejahteraan dan keberkahan hidup ketika penduduk suatu negri diperintah sesuai aturan yang Allah turunkan. Allah SWT berfirman:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(TQS.Al A’raf 96) 

Andai saja penduduk negeri ini beriman kepada Allah. Andai saja penduduk suatu negeri taati perintah Allah. Allah kan membuka berkah dari langit. Allah kan membuka berkah dari bumi. Pastikan terjadi sebuah kesejahteraan. 

Mirisnya, ada penguasa tapi bukan pemelihara dan ada pengadilan tapi tak  berkeadilan. Ada kekayaan melimpah tapi rakyat tak bisa merasakan. Sumber Daya Alam (SDA), namun rakyat tetap sengsara. 

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Bukankah hukum Allah dan rasul Nya yang lebih baik? []

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita