by

Rika Suhandini*: Politik Dinasti Mencederai Demokrasi

-Opini-62 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Jelang pilkada bulan Desember 2020, ada yang berbeda dari pilkada sebelumnya. Sejumlah nama kontestan muncul kepermukaan. Panggung pemilihan kepala daerah dihiasi beberapa nama yang sangat erat kaitannya dengan pemegang kekuasaan di negeri ini.

Salah satu nama itu adalah, Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang telah resmi mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah (kompas.com. 13/12/2019)

Tentu hal ini akan menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Sepertinya pencalonan yang dilakukan oleh Raka, akan menumbuhkan politik dinasti di dunia politik.

Tumbuhnya politik dinasti bisa memudahkan kartel politik. Setidaknya dengan dinasti, langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai,” demikian disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi (rmolbanten 18/12/2019).

Politik Dinasti ala Demokrasi

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemilu dalam sistem demokrasi menstandarkan suara terbanyak sebagai penentu kemenangan. Oleh karena itu, tak heran jika para kontestan pilkada memakai berbagai cara demi tujuan kekuasaan.

Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan.

Akibatnya muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Akibatnya, banyak aturan yang dikeluarkan oleh para elit politik ini hanya untuk kepentingan pengusaha saja tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan bagi rakyat.

Secara singkat, ada konsekuensi logis tertutupnya kesempatan bagi masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk berperan serta membangun bangsa.

Dengan kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, maka Indonesia saat ini sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, tetapi juga di tingkat daerah. (nasional.kompas.com, 18/7/2020)

Oleh karena itu tidak hanya Gibran Rakabuming, menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution memutuskan untuk ikut dalam pilkada wali kota Medan periode 2020. Dimana sebelumnya Bobby sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan Partai NasDem.

Begitu pula putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu Siti Nur Azizah, digadang-gadang maju dalam Pilkada Tangsel 2020 oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ia akan disandingkan dengan kader PKS yaitu Ruhamaben. Koalisi PKS dan Demokrat pun terjalin.

Kemudian keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pun maju sebagai calon wali kota Tangsel diusung PDI-P dan Gerindra. Anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah tak mau ketinggalan, [Akurat.co 19/7/2020]

Inilah politik dinasti. Mereka berdalih bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik. Padahal secara tak langsung obsesi kekuasaan diwariskan kepada keluarga mereka. Jika dahulu dilakukan dengan pewarisan secara langsung, namun sekarang dilakukan secara prosedural hukum kepartaian.

Untuk melanggengkan kekuasaan elit politik, maka estafet kekuasaan bisa dipegang dengan gampang jika memasukkan anak saudara dalam kancah perpolitikan. Pencalonan ini dapat dengan mudah dimemenangkan. Karena mereka memiliki kekuatan mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain.

Cita-cita demokrasi untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif menjadi tidak mungkin tercapai bahkan akan terjadi penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat, bahwa politik dinasti dan kekuatan oligarki berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan ini. (Kompas/18/7/2020).

Jadi apa akibatnya jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar? Korupsi sumber daya alam dan lingkungan kian marak, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Politik dinasti juga bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin sebab calon yang maju dalam Pilkada telah diskenario.

Sistem Islam melahirkan pemimpin taat syariat

Islam mengajarkan kepemimpinan ditujukan untuk menegakkan agama dengan melaksanakan syariat Islam dan memenuhi kemaslahatan umat.

Menjadi penting bagi Islam untuk memilih memimpin sesuai syarat yang disyariatkan serta mendapat dukung penuh umat. Bukan dengan penunjukkan yang sifatnya turun menurun, melainkan umat memahami benar pada dirinya terdapat ketakwaan serta kapasitas menjalankan seluruh perintah syariat.

Imam al-Mawardy dalam bukunya alAhkan al-Sulthaniyyah menjelaskan syarat seorang pemimpin. Di antaranya, pemimpin itu memiliki ilmu pengetahuan, bukan saja piawai dalam mengatur urusan negara tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Itulah yang diajarkan Islam.

Syarat untuk menjaring para kandidat pemimpin yang tak boleh dilupakan adalah seorang yang adil (al-Imam Al-Adil).

Dalam kitab al-Mu’aradhah Fi al-Islam, Jabir Qamihah menjelaskan pemimpin adil ialah pemimpin yang bertakwa, menjalankan amanah kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah SWT:

نَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pemimpin bertakwa ialah pemimpin yang dekat dengan Tuhan, terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara’ yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya memegang amanah kepemimpinan.

Maka kepemimpinan itu merupakan perkara berat. Pertanggungjawabannya pun begitu berat di hadapan Allah SWT. Tidakkah cukup Rasul telah mengingatkan kita atas larangan untuk meminta-minta jabatan?

Sebagaimana riwayat dari Abu Musa Al-Asy’ari ra., ia berkata bersama dua orang saudara sepupu, saya mendatangi Nabi Saw. kemudian salah satu di antara keduanya berkata,

“Wahai Rasulullah, berilah kami jabatan pada sebagian dari yang telah Allah kuasakan terhadapmu.” Dan yang lain juga berkata begitu. Lalu beliau bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan mengangkat pejabat karena memintanya, atau berambisi dengan jabatan itu.”

Rasul juga telah mengingatkan kita,

“Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Untuk itu, jika tetap berada dalam pusaran sistem di luar Islam, maka akan berakibat kepada kedzholiman. Disebabkan pemimpin yang tidak amanah dan tidak meriayah rakyatnya dengan baik maka akan Allah tempatkan di neraka. Wallahu’alam bishowab.[]

 

*Mahasiswi

Comment

Rekomendasi Berita