by

Sholihah, S.Pd*: Nasib Pendidikan Selama Pandemi Corona Bagai Buah Simalakama

-Opini-18 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Evaluasi dari efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19, ternyata tak sedikit pihak yang mendesak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, dengan alasan PJJ tidak efektif dan menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Kegusaran masyarakat diladeni oleh pemerintah dengan kebijakan yang terburu-buru dengan membuka sekolah tanpa kesiapan protokol kesehatan memadai.

Pemerintah baru saja mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang pelaksanaan pendidikan di era pandemi Covid-19.

Hasilnya pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi dengan fokus memperluas pembelajaran tatap muka di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. (kompas.com, Sabtu, 15 Agustus 2020).

Kebijakan membuka kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada zona hijau dan kuning tentu amat beresiko dengan taruhan nyawa.

Pendidikan memang penting tapi keamanan di masa pandemi juga penting. Pemerintah dihadapkan pada masalah yang dilematis karena solusi pragmatis.

Kini nasib pendidikan bagai buah simalakama, maju kena dan mundur juga kena. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, sejak awal penangan wabah pemerintah tidak fokus pada pemutusan rantai persebarannya dengan pertimbangan ekonomi sebagai prioritasnya, sehingga semakin lama masalah yang dihadapi semakin runyam termasuk yang terimbas adalah pendidikan.

Kedua, pemerintah kurang serius dalam menangani masalah pendidikan di masa pandemi. Jika pembelajaran daring sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keselamatan peserta didik, maka segala hal yang menjadi kendala harus diatasi satu persatu.

Kebutuhan sinyal dan kuota internet harus disediakan oleh negara, hingga pemberian tugas yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan orangtua yang mendampingi. Bukan memaksakan kurikulum yang ada untuk diterapkan dalam daring yang akhirnya membuat siswa dan orangtua depresi.

Bagaimanapun, karena pendidikan merupakan hajat masyarakat harusnya pemerintah serius dengan mencurahkan segala upaya untuk mengatasinya.

Ketiga, pemerintah tidak siap. Mempersiapkan pendidikan ketika memasuki masa pandemi dengan metode daring terkesan belum ada kesiapan pemerintah.

Pemenuhan sarana dan prasarana daring belum mumpuni. Perangkat pembelajaran seperti modul, silabus, juga RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) belum berbasis daring dipaksakan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran daring. Jadilah PJJ menjadi polemik di tengah masyarakat, kebingungan berjamaah baik orangtua, siswa dan guru.

Urgen bagi pemerintah untuk mencari solusi agar pandemi ini dengan cepat dan tepat tertangani, tidak berlarut-larut. Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat juga tak kalah penting untuk dirampungkan masalah-masalahnya. Dengan syarat bahwa negara benar-benar serius untuk memfokuskan segala perhatiannya pada kondisi ini.

Hendaknya pemerintah memposisikan sebagai pelayan umat, yang sudah menjadi kewajibannya. Setiap kewajiban akan dimintai pertanggungjawaban.

Sudah memenuhi hak rakyat dengan optimal dan totalitas, atau sebaliknya dengan mengabaikannya dengan memenuhi hak rakyat ala kadarnya.
Jika pemerintah benar-benar serius, optimal dan totalitas kemungkinan besar tidak akan kita jumpai seperti kondisi saat ini bagai buah simalakama.

Berperan sebagai penanggungjawab pelayanan pendidikan yang memadai untuk rakyat. Siap pula menanggung biaya yang dibutuhkan demi lancarnya pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Wallahu a’lam bi ash-showab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Rekomendasi Berita