by

YLKI: Ada Apa Dan Mengapa Amandemen PP 109/2012 Mandeg?

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  — Terkait PP 109/2012, bersama Komnas Pengendalian Tembakau, YLKI menggelar konferensi pers dengan tema “Merdekakan Anak Bangsa Dari Rokok”secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi dalam jumpa pers tersebut menduga ada patgulipat wacana revisi PP 109/2012 tentang pengamanan produk tembakau bagi kesehatan.

Indonesia adalah salah satu negara penggagas FCTC (Framework Convention Tobacco Control) 1998, dan menjadi produk hukum International sejak 2004 telah diratifikasi/diaksesi 181 Negara, 92 % anggota WHO.

Menurut Tulus, tanpa FCTC regulasi pengendalian tembakau di Indonesia sangat lemah, hanya terwadahi oleh PP 109/2012.

Indonesia sambung Tulus, inkonsisten dan bergeming, intervensi industri rokok pada proses pembahasan UU Kesehatan dan PP 109/2012 sangat kuat, hasilnya PP 109/2012 tidak efektif sebagai instrumen untuk melindungi konsumen( Perokok aktif, Perokok pasif dan calon perokok.

“Jumlah perokok aktif terus bertambah dan tingginya paparan perokok pasif di area umum, pravelensi merokok pada anak meningkat tajam.” Tegasnya.

Hal ini disebabkan, lanjut Tulus, peringatan kesehatan bergambar terlalu kecil dan tertutup pita cukai, digitalisasi iklan sangat masif, serta makin masifnya perokok elektronik di kalangan remaja bahkan anak-anak.

Dengan dalih dan fakta ini,  YLKI meminta Presiden Jokowi agar konsisten dengan kebijakannya untuk mengamandemen PP 109/2012 seperti yang tercantum dalam Perpres.

Tulus menambahkan, keberadaan rokok elektronik bisa diatur dengan regulasi lain dengan memposisikan rokok elektronik seperti rokok konvensional dan masifnya iklan rokok di ranah digital sangat mendesak untuk dibatasi dan dikendalikan.

Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prof.dr. Hasbullah Tabrany yang hadir dalam jumpa pers tersebut mengatakan, cukai rokok bukanlah kontribusi dari industri rokok yang masuk sebagai pendapatan negara.

“Cukai rokok adalah denda dari para perokok akibat melanggar konsekwensi kesehatan”. Imbuhnya.[Suprianto]

Comment

Rekomendasi Berita