by

YLKI: Empat Masalah Penyebab Penanganan Wabah Pandemi Covid-19

 

 

RADARINDONESIANEWS.CoM, JAKARTA –Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan ada empat masalah penyebab utama penanganan wabah pandemi covid-19, diantaranya buruknya politik manajemen penanganan Pemerintah Indonesia.

“Musabab utama, saya memetakan kenapa klaim-klaim obat covid-19 bermunculan, saya kira ada masalah buruknya politik manajemen penanganan oleh pemerintah sejak akhir Februari hingga sekarang, Saya kira empat hal ini melingkupi klaim obat covid-19 itu marak, dari hulu dan hilir,” kata Tulus dalam konferensi pers Maraknya klaim obat covid-19, Senin (10/8/2020).

Pertama, buruknya politik manajemen penanganan wabah. Tulus menilai pemerintah terlalu fokus pada aspek ekonomi dibanding aspek Kesehatan.

“Kita katakan Pemerintah kedodoran terlalu fokus terhadap aspek ekonomi vs aspek Kesehatan, kita tahu covid-19 semakin luas, kita sekarang ada 121 ribu lebih yang terinfeksi menempati 24 besar di dunia dan terbukti pertumbuhan ekonomi nyungsep,” ujarnya.

Ia menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia terlalu keliru mengutamakan aspek ekonomi, dibanding aspek Kesehatan, padahal penanganan pandemi covid-19 adalah dasar utama yang harus diselesaikan lebih dulu.

Kemudian, ia menyebut pejabat-pejabat public memberikan contoh yang buruk dalam merespon pandemi, mulai dari nasi kucing anti corona, doa anti corona, sampai kalung eucalyptus oleh Kementerian Pertanian.

“Artinya selevel pejabat publik memberikan contoh yang tidak baik dan tidak produktif,” katanya.

Konsumen juga mengalami tekanan ekonomi yang sangat dalam, karena pendapatannya turun, gaji dipotong, dirumahkan, bahkan di PHK.

Lanjut Tulus, ketiga yakni lemahnya literasi konsumen terhadap produk obat, jamu, dan herbal. Konsumen kurang memahami klaim-klaim obat atau jamu itu ada level-levelnya, yakni menyembuhkan, mengobati, meringankan, membantu meringankan dan lainnya.

Keempat, belum optimalnya penegakan hukum. Tulus mengatakan sebenarnya banyak over klaim oleh jamu tradisional atau herbal di media sosial sebelumnya, seperti klaim anti kanker, darah tinggi, asam urat dan lainnya.

Lalu, fenomena endorsement oleh artis terhadap produk tertentu, seperti kosmetik, jamu, dan herbal, yang terbukti belum mengantongi registrasi atau izin edar dari Badan POM.

Serta kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah hukum mengenai produk herbal yang tidak mengantongi izin edar BPOM, hanya dihukum vonis ringan yang tidak menjerakan bagi pelakunya, akibatnya kasus berulang dan pelakunya masih sama.

“Jalan keluar yang saya rekomendasikan memperbarui politik manajemen penanganan wabah, tak bisa atasi pandemi jangan mimpi ekonomi akan membaik. Mendorong peningkatan literasi masyarakat konsumen terhadap produk obat, jamu tradisional, dan herbal,” ujarnya.

Demikian, ia juga berharap penegakan hukum yang konsisten, kontinyu dan terintegrasi sampai ke sisi hulu, khususnya penegakan secara online.[Suprianto]

Comment

Rekomendasi Berita