 |
| Ade Komarudin, Ketua DPR RI. [Suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Ade Komaruddin sudah berikrar untuk maju sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar periode mendatang. Karen itu dia akan patuh pada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar soal persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Hal ini disampaikan Ade Komaruddin kepada wartawan disela-sela meninjau Pressroom Nusantara III DPR RI, Senin (21/3/2016) menanggapi soal kesepakatan antara Aburizal dan Agung Laksono yang sepakat untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar pada pekan pertama Mei di Jakarta.
Akom sapaan politisi Golkar ini mengatakan menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.
“Saya tidak ingin terjebak pada pandangan atau keputusan seseorang,” katanya.
Menurut dia, kalau ada wacana, usulan, atau kesepakatan agar disampaikan ke rapat pleno DPP Partai Golkar dan diputuskan menjadi keputusan resmi Partai Golkar. Demikian juga susunan panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) Munas Partai Golkar, menurut Akom, dirinya menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.
“Saya saat ini belum bisa menyampaikan pandangan soal kepanitiaan atau pelaksanaan Munas. Saya berharap DPP Partai Golkar dapat segera menyelenggarakan rapat pleno dan membuat keputusan terbaik,” katanya.
Ditanya soal adanya larangan dari pimpinan Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI yang melarang tenaga ahli maupun anggota fraksi terlibat pada persiapan Munas Partai Golkar, dirinya mempersilakan bertanya pada pimpinan fraksi yang menerbitkan keputusan itu.
Ketika disinggung soal aturan bahwa semua figur yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar harus didukung minimal 30 persen, menurut hal itu diatur dalam AD/ART Partai Golkar, sehingga harus dipatuhi seluruh kader.
“Itu aturan dalam AD/ART. Itu mutlak dipatuhi oleh semua kader,” katanya. (Ansim/bb)
Hal ini disampaikan Ade Komaruddin kepada wartawan disela-sela meninjau Pressroom Nusantara III DPR RI, Senin (21/3/2016) menanggapi soal kesepakatan antara Aburizal dan Agung Laksono yang sepakat untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar pada pekan pertama Mei di Jakarta.
Akom sapaan politisi Golkar ini mengatakan menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.
“Saya tidak ingin terjebak pada pandangan atau keputusan seseorang,” katanya.
Menurut dia, kalau ada wacana, usulan, atau kesepakatan agar disampaikan ke rapat pleno DPP Partai Golkar dan diputuskan menjadi keputusan resmi Partai Golkar. Demikian juga susunan panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) Munas Partai Golkar, menurut Akom, dirinya menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.
“Saya saat ini belum bisa menyampaikan pandangan soal kepanitiaan atau pelaksanaan Munas. Saya berharap DPP Partai Golkar dapat segera menyelenggarakan rapat pleno dan membuat keputusan terbaik,” katanya.
Ditanya soal adanya larangan dari pimpinan Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI yang melarang tenaga ahli maupun anggota fraksi terlibat pada persiapan Munas Partai Golkar, dirinya mempersilakan bertanya pada pimpinan fraksi yang menerbitkan keputusan itu.
Ketika disinggung soal aturan bahwa semua figur yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar harus didukung minimal 30 persen, menurut hal itu diatur dalam AD/ART Partai Golkar, sehingga harus dipatuhi seluruh kader.
“Itu aturan dalam AD/ART. Itu mutlak dipatuhi oleh semua kader,” katanya. (Ansim/bb)
Comment