 |
| Anton Tabah Digdoyo |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Viralnya beita kemenkumham Yasona Laoly mencopot Kalapas Polewali Mandar Sulbar karena mewajibkan napi Muslim belajar Al-Quran. Kalapas oleh Laoli dimutasi sebagai staf di Kanwil kemenkum ham Sulbar
Dengan kasus ini redaksi telah minta tanggapan via tilpon pada Dewan Pakar ICMI pusat Anton Tabah untuk informasi yang lebih lengkap.
“Mencopot dan memutasi ke lebih rendah itu demosi bukan promosi sama dengan hukuman. Krn nya harus adil dilihat dr kesalahannya spy tdk dholim krn suatu saat Tuhan pasti membalas atas kedholimanya. Jangan main-main dengan kedholiman.” Tegas mantan Jendral Polri ini, Selasa (25/6/2019) melalui whatsapp.
Anton mempertanyakan, apakah kalapas yang buat aturan napi muslim mengkaji Al-Quran pumpung di lapas itu salah?
“Bahkan dinilai menkumham sebagai melebihi batas kewenangan UU? Saya bilang tidak. WNI mengkaji dan mengamalkn ajaran agamanya itu diprintah UUD45 juga ideologi negara Pancasila masalah sangat prinsipil.” Tegas Anton.
Kasus ini Anton menilai, bukti pemerintah bekerja tanpa strategi. Apalagi jika non muslim ditengah publik opini buruk rezim ini tak suka Islsm. Mestinya strategi nangkap kuda dengan kuda dan dengan tahapan-tahapan.
“Misal teguran dan tidak langsung main copot. Seperti kata filosof, kena ikannya dan airnya tetap jernih,” Imbuhnya. (R)
Comment