by

Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si: Negara Kekuasaan Dan Provinsi Gagal

Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si.[Dok.suaraislam]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Sejak pidato Ahok di Pulau Seribu diunggah dan menyebar luas tentang
penistaan agama, potensi keributan sosial politik terus meningkat.
Dimulai dengan unjuk rasa ummat Islam yang menyebar ke seluruh tanah
air, pelaporan Ahok ke Bareskrim, Fatwa MUI bahwa pernyataan Ahok adalah
penistaan agama, undangan 35 Pimred ke Istana, kunjungan Presiden Joko
Widodo ke Prabowo Subianto di Hambalang (sebenarnya di Bojong Koneng,
Kab. Bogor), undangan silaturahim Presiden Joko Widodo kepada Pengurus
MUI, PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, mengindikasikan betapa
pemegang kekuasaan formal memandang perlu merespon situasi dan rencana
demonstrasi 4 Nop 2016. 
Ahok, yang terkesan
dilindungi hukum dan kekuasaan formal, tetap tampil percaya diri dalam
kampanyenya walau masyarakat mengusirnya saat yang bersangkutan
berkunjung, sebagaimana terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Toh
pemegang kekuasaan dan penegak hukum “merabunkan pandangan”nya dengan
mengatakan, demonstrasi adalah hak, tapi jangan memaksakan kehendak.
Hukum pun harus ditegakkan dan negara tidak boleh dikalahkan oleh
tekanan kelompok tertentu. Ini memposisikan keadaan yuridis formal
berhadapan dengan yuridis sosiologis dan yuridis filosofis. Yakni
keabsahan hukum formal yang digunakan penguasa dan penegak hukum tidak
berpijak pada kenyataan dan bersitegang dengan cita-cita bersama.
Jauh
sebelum kasus ini menyeruak, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada
sejumlah petinggi politik (menteri dan anggota DPR serta pimpinan
parpol), penegak hukum (perwira tinggi kepolisian) dan pemilik modal
(beberapa konglomerat papan atas). 
Apakah
sikap dan pernyataan Ahok terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 itu
sedang mengutuhkan atau meruntuhkan tatanan sosial yang sedang rentan
karena liberalisme ekonomi dan politik ? Jika sedang mengutuhkan tatanan
sosial, apakah buahnya mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa atau
sebaliknya ? Lalu, apa dampaknya bagi parpol yang mendukung dan
mengusungnya di tengah kepercayaan masyarakat terhadap parpol di titik
nadir ? Pertanyaan ini tentu tak dijawab, bukan karena tidak bisa
menjawab. Tapi lebih karena telah menyentuh hati nurani mereka. 
Disini
saya melihat bahwa masih ada secercah harapan akan hadirnya keinginan
luhur para pemegang kekuasaan dan penegak hukum. Asumsi saya, mereka
masih mendengarkan bisik hati nurani mereka sendiri. Nyatanya muncul
operasi tangkap tangan KPK di Kemenhub, beredar pengerahan anggota
Brimob, dan tersiar alasan hukum tidak memeriksa seseorang yang
terdaftar sebagai Cagub ? 
Intinya, penguasa
dan penegak hukum menolak permintaan memeriksa dan memenjarakan Ahok.
Padahal jika cerdas, Ahok tetap diperiksa, sedangkan statusnya
ditetapkan kemudian. Kalangan masyarakat kemudian membenturkannya dengan
kasus Trans Jakarta yang membawa korban Udar Pristono menjadi
terpidana, kasus tanah BMW, kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras,
kasus Reklamasi yang memposisikan Sanusi dan Ariesman sebagai terpidana
korupsi dan Aguan hanya dicekal KPK. Aguan malah berkunjung ke Istana.
Dengan
merujuk kasus-kasus di atas dan beberapa kasus lain di bidang politik
dan ekonomi, maka saya memahami esensi situasi kondisi ini sebagai
penerapan negara kekuasaan. Dalam konstruksi ketata negaraan, negara
kekuasaan adalah negara yang memiliki kekuasaan formal berdasarkan
proses politik yang sah menurut hukum. Pemegang kekuasaan boleh
mengambil keleluasaan kebijakan (diskresi) sepanjang tidak bertentangan
dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, azas kepatutan,
perundang-undangan yang berada di atasnya, dan azas-azas umum
pemerintahan yang baik. Tetapi negara pun menerapkan azas legalitas atau
hukum tertulis sepanjang hal itu menguntungkannya. 
Saat
diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum
Indonesia dengan pembicara Prof Saldi Isra dari Universitas Andalas,
Prof Gayus Lumbun (Hakim Agung), Prof Faisal Santiago, dengan tegas saya
menganalisis bahwa pemerintahan Joko Widodo menerapkan model negara
kekuasaan. Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka Dua tahun Nawacita
bidang hukum tidak bisa mengelak kecuali berbicara tentang pentingnya
budaya hukum (legal culture) yang sesuai dengan substansi hukum (legal
substance) dan struktur hukum (legal structure). Dalam diskusi tiga
lawan satu seperti disampaikan pimpinan Asosiasi, saya berpendapat,
sistem dan struktur berpikir seperti itu harus berpijak pada proporsi
yuridis filosofis, yuridis sosiologis dan yuridis formal. Tanpa hal ini,
maka negara kekuasaan akan berakibat hukum sebagai pisau yang tumpul ke
atas tajam ke bawah. Politik tanpa hukum adalah liar, hukum tanpa
politik mandul. Maka negara kekuasaan mengindikasikan melagaknya the
winner takes all, the loser gets nothing, survival of the fittest.
Disebabkan
Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI demikian meluas sekaligus
menunjukkan rendahnya harkat kewibawaan penguasa dan penegak hukum
sebagaimana saya sajikan di hadapan berbagai petinggi di negeri ini,
aliansi kekuasaan dibangun. Dalam hukum pasar bebas, aliansi yang
terjadi akan memunculkan korban. Itulah yang nampak pada beberapa
pertemuan di atas menjelang 4 Nop 2016. Potensi korbannya adalah SBY.
Karena itu jejaring dan aktivis parpol tertentu disarankan untuk tidak
ikut kegiatan demo 4 Nop kendati Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah
menyatakan kesediaan bergabung unjuk rasa. Sementara SBY pun sebelumnya
dikunjungi belasan ulama dari Madura. Bagi SBY, demo 4 Nop adalah hak
rakyat dan respon mantan Presiden RI ke 6 adalah normatif dan
mengatakan, jangan melanggar hukum. Sisi lain SBY pun harus bersiap
menghadapi ragam kemungkinan bebas bersyaratnya Antasari Azhar pada 10
Nopember mendatang dan mengemukanya kasus korupsi Edi Baskoro atau Ibas.
Dari
peta masalah di atas, saya membaca tergelarnya negara gagal. Janji
kampanye yang menjauh dari cita-cita konstitusi, dan ikuti dengan
gagalnya Provinsi DKI jika dilihat dari aspek fiskal dan aspirasi
masyarakat. Orang boleh berpandangan berbeda, tapi dana yang dikeluarkan
Bandar sebesar Rp1,6 T memang dituntut untuk kembali oleh investor.
Sementara Soni Soemarno pelaksana tugas Gub DKI membatalkan 12 lelang
proyek di DKI walau sudah dianggarkan APBD. Perspektif ini membuktikan,
memang harus ada korban. Ahok akan dikorbankan tapi melalui cara-cara
yang tidak mempermalukan negara kekuasaan. Ahok pun sulit berkampanye.
Inilah yang saya sebut false authority. Ada otoritas, namun pijakannya
lemah secara sosiologis dan dasarnya rapuh dalam lingkup filosofis.
Tanpa keluhuran sikap, tanpa pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan
yang memadai, jelas harus hati-hati menerapkan negara kekuasaan. DKI ke
depan tidak boleh seperti itu.###
Jakarta, 01 Nopember 2016

Comment

Rekomendasi Berita