 |
| Ahok.[gofur/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menjadi sorotan
publik karena sikap dan tindakannya. Ahok, sapaan akrab Basuki TP
dituduh melakukan tindakan anti demokrasi sebagai pejabat public.
Tuduhan ini mencuat di masyarakat lantaran Ahok marah dan memaki-maki
bahkan melarang salah seorang wartawan media online untuk meliput di
Balai Kota Jakarta pada kamis (16/6) 2016 lalu.
publik karena sikap dan tindakannya. Ahok, sapaan akrab Basuki TP
dituduh melakukan tindakan anti demokrasi sebagai pejabat public.
Tuduhan ini mencuat di masyarakat lantaran Ahok marah dan memaki-maki
bahkan melarang salah seorang wartawan media online untuk meliput di
Balai Kota Jakarta pada kamis (16/6) 2016 lalu.
Menurut pandangan Ketua
umum Badan Relawan Nusantara (BRN), Edysa Girsang menyayangkan sikap
arogan Ahok terhadap wartawan yang bekerja untuk informasi publik,
begitulah ungkapnya berdasarkan pernyataan tertulis diperoleh pewarta
pada Sabtu. Jakarta (18/6).
umum Badan Relawan Nusantara (BRN), Edysa Girsang menyayangkan sikap
arogan Ahok terhadap wartawan yang bekerja untuk informasi publik,
begitulah ungkapnya berdasarkan pernyataan tertulis diperoleh pewarta
pada Sabtu. Jakarta (18/6).
Ketum
BRN, yang dulunya juga merupakan kelompok komunitas gerakan aktivis 98
itupun menyampaikan, “Ingat, Balaikota itu bukan perusahan milik
pribadi,”cetusnya mengingatkan.
BRN, yang dulunya juga merupakan kelompok komunitas gerakan aktivis 98
itupun menyampaikan, “Ingat, Balaikota itu bukan perusahan milik
pribadi,”cetusnya mengingatkan.
“Di
era Reformasi, pejabat publik dituntut untuk tunduk terhadap
undang-undang transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan. Untuk
itu, media sangatlah berperan penting mewujudkan transparansi publik
itu. Seharusnya wartawan adalah teman bagi pejabat di negeri ini,” ujar
Edysa Girsang yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta dari PDI
Perjuangan.
era Reformasi, pejabat publik dituntut untuk tunduk terhadap
undang-undang transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan. Untuk
itu, media sangatlah berperan penting mewujudkan transparansi publik
itu. Seharusnya wartawan adalah teman bagi pejabat di negeri ini,” ujar
Edysa Girsang yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta dari PDI
Perjuangan.
Edysa juga mengatakan, seorang gubernur merupakan
jabatan publik yang harus tunduk terhadap peraturan mengenai
transparansi publik, sehingga sangat tidak pantas memarahi wartawan di
Balaikota.
jabatan publik yang harus tunduk terhadap peraturan mengenai
transparansi publik, sehingga sangat tidak pantas memarahi wartawan di
Balaikota.
“Seharusnya
Ahok sadar, bahwa Balaikota itu adalah milik publik, bukanlah
perusahaan swasta atau asset pribadi, demikian juga dengan jabatan
gubernur yang merupakan jabatan pemerintahan negara bukan jabatan swasta
yang bisa bertindak semena-mena terhadap publik, karena terikat
peraturan perundangan.”
Ahok sadar, bahwa Balaikota itu adalah milik publik, bukanlah
perusahaan swasta atau asset pribadi, demikian juga dengan jabatan
gubernur yang merupakan jabatan pemerintahan negara bukan jabatan swasta
yang bisa bertindak semena-mena terhadap publik, karena terikat
peraturan perundangan.”
“Anehkan, kenapa sih dia sepanik itu? Jangan-jangan benar pertanyaan wartawan soal aliran dana tersebut,”tegas Edysa.
Untuk
diketahui, pada kamis (16/6) Ahok mengusir dan melarang seorang
wartawan media online melakukan peliputan di Balaikota karena
tersinggung pada pertanyaan wartawan mengenai “aliran dana yang masuk
kepada kelompok pendukungnya.”.
diketahui, pada kamis (16/6) Ahok mengusir dan melarang seorang
wartawan media online melakukan peliputan di Balaikota karena
tersinggung pada pertanyaan wartawan mengenai “aliran dana yang masuk
kepada kelompok pendukungnya.”.
Tindakan
pelarangan dari Ahok ini berbuntut panjang dan menjadi bola salju di
masyarakat.”Masyarakat tentu akan memberikan penilaian kualitatif
terhadap sikap dan perbuatan para pejabat pemerintah. Jika benar Ahok
adalah pejabat anti Pancasila, maka jangankan mencalonkan diri di Pilgub
2017 nanti. Sekarang pun sudah gagal dia menjadi gubernur panutan
rakyat,”tutupnya.[Nicholas]
pelarangan dari Ahok ini berbuntut panjang dan menjadi bola salju di
masyarakat.”Masyarakat tentu akan memberikan penilaian kualitatif
terhadap sikap dan perbuatan para pejabat pemerintah. Jika benar Ahok
adalah pejabat anti Pancasila, maka jangankan mencalonkan diri di Pilgub
2017 nanti. Sekarang pun sudah gagal dia menjadi gubernur panutan
rakyat,”tutupnya.[Nicholas]
Comment