Radar Indonesia News https://www.radarindonesianews.com Portal Berita Online Thu, 09 Jul 2020 18:37:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://www.radarindonesianews.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icorin-90x90.png Radar Indonesia News https://www.radarindonesianews.com 32 32 Imas Sunengsih, S.E: Tolak Hukum Jahiliyah,Tegakkan Hukum syariah https://www.radarindonesianews.com/2020/07/imas-sunengsih-s-e-tolak-hukum-jahiliyahtegakkan-hukum-syariah/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/imas-sunengsih-s-e-tolak-hukum-jahiliyahtegakkan-hukum-syariah/#respond Thu, 09 Jul 2020 18:27:09 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46521 RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Penolakan seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila merebak di berbagai daerah. Meski akhirnya pemerintah memilih menunda pembahasannya, tetapi RUU inisiatif

The post Imas Sunengsih, S.E: Tolak Hukum Jahiliyah,Tegakkan Hukum syariah appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Penolakan seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila merebak di berbagai daerah. Meski akhirnya pemerintah memilih menunda pembahasannya, tetapi RUU inisiatif DPR ini telah berhasil membuka kembali ruang perbincangan mendasar soal ideologi negara. Termasuk membahas soal yang dianggap paling sensitif yaitu Pancasila.

Sebagian penolak, melihat bahwa RUU ini sedang dijadikan kuda tunggangan oleh kelompok kiri dengan cara menafsir ulang butir-butir Pancasila sesuai ideologi mereka. Para penolak ini khawatir, komunisme akan bangkit kembali melalui para agennya di parlemen, dan sejarah pahit Indonesia akan terulang kembali.

Namun sebagian lagi justru menduga, RUU ini hanyalah alat legitimasi untuk meneguhkan eksistensi rezim sekuler Kapitalisme liberal. Sekaligus melegitimasi paham sekuler yang makin radikal ini sebagai ideologi, dan lantas menisbahkannya pada Pancasila.

Sistem sekularisme dan rezim pengusungnya terbukti telah membawa negeri ini pada kerusakan. Terutama dengan keluarnya berbagai kebijakan dan undang-undang bernuansa sekuler liberal yang nyata-nyata telah membuka jalan penjajahan.

Di masa orde lama misalnya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Namun sempat ditafsir sebagai sinkretisme antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Bahkan konsep sinkretistik yang nyaris kekiri-kirian itu diterapkan secara paksa dengan pola kepemimpinan yang otoritarian.

Di masa orde baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun, begitu disakralkan dan dianggap sakti lantaran dipandang telah menyelamatkan bangsa dari makar PKI yang mengerikan.

Dan saking saktinya, Pancasila nyaris disejajarkan dengan agama, bahkan berada di atas agama. Hingga semua ormas, parpol dan organisasi yang ada wajib menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Jika tidak bersedia, maka siap-siap diposisikan sebagai musuh negara.

Pada periode ini, Pancasila sebagai asas tunggal bahkan menjadi political force (baca: alat gebuk) bagi semua pihak yang dianggap lawan politik rezim penguasa. Hingga tak sedikit politisi, aktivis, parpol, ulama yang menjadi korban kebijakan asas tunggal Pancasila. Entah berakhir di penjara atau terkubur entah di mana.

Ironisnya, penyakralan Pancasila sebagai ideologi bangsa justru melegitimasi praktik liberalisasi ekonomi dan munculnya korporatokrasi yang kental di orde ini. Dan sejalan dengan itu, jargon-jargon Pancasila pun menjadi alat pembungkus budaya KKN yang demikian parah terjadi, mulai level atas hingga ke bawah.

Adapun di era reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara meski tak sepopuler sebelumnya. Namun, saat ini Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan penguasa yang membebek ke Barat. Tengok saja kebebasan berpendapat, berperilaku, berekonomi, berpolitik bahkan lebih terbuka di masa ini. Hingga kerusakan yang sudah ada sebelumnya kian bertambah.

Berbagai kebijakan yang digelontorkan pun tak luput dari kiblat Barat yang menyenangkan para korporasi dan menyengsarakan rakyat sendiri. Tatanan kehidupan bangsa dan negara kian hari jauh dari kata maju yang ada justru krisis multidimensi yang entah kapan akan diakhiri.

Mirisnya, yang terposisi sebagai pihak lawan lagi-lagi adalah umat Islam. Karena umat ini nyatanya memang selalu punya energi besar untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Mengkritisi jalan salah penguasa dan tanpa tedeng aling-aling meluruskan. Bahkan sebagian mereka, tegas menawarkan jalan perubahan ke arah Islam. Namun justru mirisnya dibaca oleh penguasa sebagai gerakan radikal anti Pancasila yang membahayakan negara.

Maka atas nama penyelamatan bangsa, Pancasila pun jadi tamengnya. Jargon “harga mati” lantas kental disematkan kepadanya. Sampai-sampai demi cari aman, para koruptor dan para pecundang pun ramai-ramai berteriak “Saya Pancasila”. Sementara sila Ketuhanan Yang Maha Esa makin kehilangan makna di hadapan semangat kembali pada agama.

Kedudukan Pancasila pun lebih diperkukuh dengan dibentuknya kelembagaan BPIP yang bertugas memastikan Pancasila sebagai dasar negara tetap terjaga. Ada pula artis-artis yang didaulat menjadi duta Pancasila. Meski sebagai risikonya, negara harus menyisihkan dana besar untuk membayar dan meng-endorse para penggawanya.

Faktanya, Pancasila tak lebih dari kumpulan nilai-nilai filsafati yang tidak memiliki aturan tentang sistem hidup di berbagai aspeknya. Sehingga wajar jika banyak yang berkata, bahwa Pancasila sesungguhnya bukanlah ideologi, melainkan hanya pemikiran tentang nilai-nilai moral belaka.

Maka jangan heran, tatkala bicara soal pilihan sistem politik, sistem ekonomi, moneter, sistem sosial, sistem persanksian, polugri, hankam, dan lain-lain, Indonesia tak pernah berhasil menunjukkan kekhasan sistem yang bisa dinisbahkan kepada Pancasila.

Bahkan dari masa ke masa, negeri ini justru konsisten menerapkan sistem hidup yang lahir dari paham sekularisme atau materialisme, bukan Pancasila. Karena Pancasila, wujudnya memang tidak ada.

Begitu pun tatkala terjadi krisis, termasuk pandemi seperti saat ini, maka solusi-solusi yang diambil, selalu merujuk pada ideologi yang sedang eksis, yakni ideologi kapitalisme- sekuler.

Alih-alih sejahtera, rakyat malah makin susah. Karena seluruh hak mereka dikapitalisasi oleh negara. Namun, anehnya di saat sama negara selalu kelimpungan, karena APBN-nya selalu besar pasak daripada tiang. Rupa-rupanya, ini akibat negara ada dalam cengkraman negara-negara adidaya.

Tentu saja, kondisi ini harus segera dihentikan. Karena jika tidak, maka Indonesia benar-benar akan ambruk dan jatuh pada kekuasaan penuh kekuatan ekonomi pasar global ciptaan negara-negara adidaya. Sudah barang tentu Indonesia tak akan pernah bisa bangkit lagi dari keterpurukan.

Hanya saja, mengubah harus dimulai dari perubahan paradigma berpikir ideologis dari seluruh komponen umat dan para penguasanya. Dari yang sekuler kapitalistik liberalistis, menjadi berparadigma Islam ideologis. Paradigma Islam inilah yang akan membuat negara memiliki visi besar dan global untuk keluar dari keterpurukan dan penjajahan. Dan di saat yang sama, memiliki motivasi kuat untuk menjadi negara berdaulat sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam.

Ini dikarenakan Islam bukan sekedar kumpulan nilai-nilai, atau sekedar agama spiritual. Islam adalah agama dengan seperangkat aturan kehidupan yang akan mampu merealisasikan visi besar dan global itu. Mulai dari aturan politik, ekonomi, moneter, sosial, hukum, Hankam, dan sebagainya.

Maka dengan karakternya sebagai ideologi, Islam akan mampu menjadi solusi tuntas atas segala krisis. Islam lahir karena aturannya yang bersifat praktis, bukan teoretis. Bahkan keberadaan Islam ideologi akan menantang peradaban sekuler yang rusak dan membawa umat ini kembali bangkit dengan kebangkitan yang riil dan hakiki.

Keistimewaan Islam sebagai asas kebangkitan, memang terletak dari akidahnya yang sahih dan rincian aturannya yang menjadi pemecah problematika kehidupan manusia dari masa ke masa.

Inilah yang sudah dibuktikan oleh sejarah peradaban Islam. Di mana umat dan negaranya, yakni khilafah Islam, mampu menampilkan prototipe bangsa yang kuat dan mandiri dalam berbagai hal. Bahkan konsepsi tentang jati diri umat Islam sebagai umat terbaik dan penebar rahmat, sedemikian melekat dan dikenal di seantero dunia.

Hanya Islam yang mampu menghapus kezaliman dan penjajahan kapitalisme global. Menjadi pilihan untuk kita, apakah mau berlama-lama hidup dalam sistem yang rusak dan menghinakan, atau segera berubah haluan ke arah Islam? Patutlah firman Allah subhanahu wa ta’ala ini kita renungkan:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِee يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50). Wallahu a’lam bishshawab.[]

The post Imas Sunengsih, S.E: Tolak Hukum Jahiliyah,Tegakkan Hukum syariah appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/imas-sunengsih-s-e-tolak-hukum-jahiliyahtegakkan-hukum-syariah/feed/ 0
Irmadel Aurelliana*: Kalung Anti Corona, Ampuhkah? https://www.radarindonesianews.com/2020/07/irmadel-aurelliana-kalung-anti-corona-ampuhkah/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/irmadel-aurelliana-kalung-anti-corona-ampuhkah/#respond Thu, 09 Jul 2020 14:00:33 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46526   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Jarang menjadi sorotan media massa apalagi masyarakat, Menteri Pertanian syahrul Yasin Limpo tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh.

The post Irmadel Aurelliana*: Kalung Anti Corona, Ampuhkah? appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Jarang menjadi sorotan media massa apalagi masyarakat, Menteri Pertanian syahrul Yasin Limpo tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh.

Beliau bicara soal kalung yang bernama ‘Anti Virus Corona Eucalyptus’, dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ( Balitbangtan) Kementerian Pertanian.

Dilansir Kompas.com.com, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana memproduksi massal kalung antivirus corona (Covid-19). Kalung tersebut dibuat dari tanaman eucalyptus, antivirus yang dipercaya bisa ampuh mematikan virus corona.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan, Fadjry Djufry, mengklaim kalung “ajaib” dari eucalyptus ini sudah teruji di laboratorium Balitbangtan.

“Setelah kita uji ternyata Eucalyptus sp yang kita uji bisa membunuh 80-100 persen virus, mulai dari avian influenza hingga virus corona model yang digunakan. Setelah hasilnya kita lihat bagus, kita lanjutkan ke penggunaan nanoteknologi agar kualitas hasil produknya lebih bagus,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (7/7/2020).

Berdasarkan uji molecular docking dan uji vitro di Kementan, minyak atsiri eucalyptus citridora dapat menginaktivasi virus avian influenza (flu burung) subtipe H5N1, gammacorona virus, dan betacoronavirus sehingga mempunyai kemampuan antivirus.

“Minyak eucalyptus ini juga sudah turun menurun digunakan orang dan sampai sekarang tidak ada masalah, sudah puluhan tahun lalu orang mengenal eucalyptus atau minyak kayu putih, meskipun berbeda sebenarnya, tetapi masih satu famili hanya beda genus di taksonomi,” jelas dia.

Menurut dia, kalung eucalyptus tersebut bukan digunakan sebagai obat yang diminum. Bukan pula berbentuk vaksin.

Menurut dia, eucalyptus selama ini dikenal mampu bekerja melegakan saluran pernapasan, menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut.

“Ini bukan obat oral, ini bukan vaksin, tapi kita sudah lakukan uji efektivitas, secara laboratorium secara ilmiah kita bisa buktikan,” tegas Fadjry.

Kementan mengklaim, dalam berbagai studi disebutkan, obat ini hanya cukup 5-15 menit diinhalasi akan efektif bekerja sampai ke alveolus. Artinya dengan konsentrasi 1 persen saja sudah cukup membunuh virus 80-100 persen.

Bahan aktif utamanya, terdapat pada cineol-1,8 yang memiliki manfaat sebagai antimikroba dan antivirus melalui mekanisme M pro. M pro adalah main protease (3CLPro) dari virus corona yang menjadi target potensial dalam penghambatan replikasi virus corona.

Sejumlah kalangan pun heran di tengah produk yang masih tahap awal penelitian dan belum diujicobakan pada makhluk hidup, Kementan sudah menggandeng pihak swasta untuk pengembangan dan produksi masalnya.

Padahal tugas Kementan itu adalah mengoptimalkan produksi dan mendistribusikan hasil pangan kepada masyarakat secara menyeluruh di tengah krisis pangan saat pandemi bukan anti virus.

Jika narasi kalung antivirus ini terus dimasifkan, tentu hal ini adalah bentuk penyesatan informasi sistematis di tengah-tengah masyarakat.

Bukan kali ini saja, pejabat negara mengeluarkan statement yang asal asalan, inkonsisten bahkan tidak linier dengan jabatannya.

Inilah gambaran rezim Ruwaibidhah, yaitu orang bodoh yang bicara urusan banyak ( HR ibnu majah sunan ibnu majah no 4036).

Penguasa yang tidak memiliki kapabilitas mengurus rakyat tidak lepas dari sistem bathil yang sedang diterapkan saat ini, yaitu sistem demokrasi kapitalis sekular.
Sistem yang tanpa disadari mengarahkan para penguasa untuk berperilaku bak pengusaha yang memperoleh keuntungan dari jabatan dan atau pekerjaannya.

Padahal rakyat sedang butuh pemimpin yang mampu mengurusi mereka melalui kebijakan-kebijakan yang benar, tepat dan solutif.

Tentu pemimpin seperti ini dilahirkan dari sistem yang baik pula, sistem Islam. Negara dalam Islam memiliki mekanisme khusus yang akuntabilitas dalam mencetak pemimpin berkualitas. Syarat pemimpin dalam islam diantaranya muslim laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu.

Syarat mampu ini menjadikan penguasa haruslah orang yang amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.
Yakni menjalankan urusan rakyat sesuai Al-Qur’an dan as-sunah.

Dan penguasa akan mampu memilih pejabat-pejabat negara yang amanah dan berkapabilitas.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara muslim dan non muslim, kaya atau miskin, yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga saat terjadi wabah negara akan mengerahkan potensinya untuk menemukan vaksin atau antivirus dalam menanggulangi wabah.

Negara akan mengerahkan para pakar intelektual di bidang kesehatan, khususnya virologi-molekuler untuk melakukan riset.

Negara akan memberikan dukungan pendanaan besar dalam menemukan antivirus ini.

Membangun laboratorium-laboratorium berkualitas dan menyokong peralatan canggih dan memadai yang mempercepat penemuan vaksin.

Jika vaksin sudah ditemukan, maka negara akan memproduksinya dalam skala besar secara mandiri dan mendistribusikannya kepada rakyat secara gratis.

Negara pun membolehkan pihak swasta berkontribusi dalam meracik dan memperjualbelikan obat kepada masyarakat. Namun, negara pun akan membentuk badan pengawas obat-obatan, mengawasi dan memeriksa seluruh toko obat dan apotik secara teliti dan mengukur akurasi berat dan kemurnian dari obat yang digunakan.

Wallahu’alam

The post Irmadel Aurelliana*: Kalung Anti Corona, Ampuhkah? appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/irmadel-aurelliana-kalung-anti-corona-ampuhkah/feed/ 0
Nurhasanah*: Kesetaraan Gender, Injury Time Problematika Perempuan https://www.radarindonesianews.com/2020/07/nurhasanah-kesetaraan-gender-injury-time-problematika-perempuan/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/nurhasanah-kesetaraan-gender-injury-time-problematika-perempuan/#respond Thu, 09 Jul 2020 12:41:20 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46518   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam pendidikan, perempuan masih menjadi nomor sekian untuk di utamakan. Para feminis memandang perempuan tidak memiliki kebebasan karena

The post Nurhasanah*: Kesetaraan Gender, Injury Time Problematika Perempuan appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam pendidikan, perempuan masih menjadi nomor sekian untuk di utamakan. Para feminis memandang perempuan tidak memiliki kebebasan karena perempuan pada akhirnya akan menjadi seorang istri dan ibu yang hanya bertugas di sumur, kasur dan dapur.

Sehingga para feminis ini menuntut untuk kesetaraan gender. Agar perempuan bisa mengekspresikan diri dan menggali potensi dirinya.

Di Indonesia sendiri, faktor ekonomi (patriarki) seolah menjadi hal yang tidak dapat dielakkan oleh kaum perempuan. Padahal menurut psikolog pendidikan Reky Martha, pendidikan dapat menjadi peluang perempuan menyejahterakan hidupnya.

Menangani situasi yang sedang mendera para perempuan di dunia, para feminis membuat ide-ide untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Salah satunya adalah BPfA, yang merupakan kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women) pada tahun 1995 di Beijing.

BPfA menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap 5 tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Salah satunya adalah pendidikan perempuan dan pelatihan.

pada Rabu (4/3) dari UNICEF, Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), dan Plan International.

Laporan yang dirilis jelang sesi ke-64 Komisi Status Perempuan pekan depan itu memaparkan jumlah anak perempuan yang putus sekolah turun 79 juta orang dalam dua dekade terakhir, dan dalam satu dekade terakhir anak perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanjutkan ke sekolah menengah dibanding anak laki-laki.

Kemajuan global dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah di tingkat dasar mengalami stagnasi, baik anak perempuan maupun laki-laki sejak tahun 2007.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan selama 25 tahun terakhir, kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan masih terjadi di banyak wilayah di berbagai belahan dunia.

Pada 2016, 70 persen korban perdagangan orang yang terdeteksi secara global adalah wanita dan anak perempuan, sebagian besar untuk tujuan eksploitasi seksual.

Selain itu, 1 dari setiap 20 anak perempuan berusia 15-19 tahun, atau sekitar 13 juta anak perempuan, mengalami pemerkosaan dalam kehidupan mereka, salah satu bentuk pelecehan seksual paling kejam yang dapat dialami wanita dan anak perempuan.

Sejatinya masalah perempuan saat ini adalah karena Sekulerisme yang mengambil alih dunia. Dengan ideologi Sekuler-Kapitalis, perempuan menjadi barang komoditi untuk dieksploitasi.

BPFA25+ hanya menjadi “Injury Time” dalam mencari solusi global permasalahan perempuan. Fakta yang menjadi titik akar masalah hanya diselesaikan dengan fakta yang baru tanpa mencabut dari akar masalahnya.

Pada tahun 1924 masehi, Khilafah runtuh dan digantikan dengan sistem sekulerisme. Perempuan pun diatur dengan aturan sekuler. Profil mereka di eksploitasi tanpa batas, di media perempuan bebas berekspresi, dan kebebasan untuk perempuan terbuka lebar. Dengan dalih “Demi Aktualisasi Perempuan dan Hak Asasi Perempuan serta Kesetaraan Gender.”

Mereka merasa bahwa selama ini perempuan tidak bebas dan terkekang dengan aturan islam yang dianggap kuno.

Padahal semua itu adalah upaya untuk menjauhkan perempuan dari islam.
Propagnda Barat yang berdalih “menyelamatkan perempuan” rutin diproyeksikan berbagai program agar diambil oleh negeri-negeri Muslim.

Islam memandang perempuan sebagai sesuatu yang mulia dan berharga.
Dalam islam, perempuan terjamin dari segi keamanan, kesejahteraan dan pendidikan.

Perempuan dijaga oleh makhromnya dan juga negara. Bahkan pada jaman kekhilafahan seorang bangsa Yahudi yang menjahili seorang muslimah di sebuah pasar, sehingga tersingkaplah jilbabnya dan terlihat auratnya. Orang itu langsung diusir oleh khalifah saat itu.

Selain dijamin keamanannya, perempuanpun diberi peran yang mulia, yaitu sebagai warobaytul bayt (Ibu dan pengatur rumah tangga), Ummu madrasatul ‘Ula (Pendidik utama) dan Ummu ajyal (Pencetak generasi unggul).

Perempuan dididik dengan baik agar mampu mencetak generasi terbaik standar islam.

Maka perempuan sudah sepatutnya menuntut ilmu dan menjadi perempuan yang cerdas.

Perempuan tidak dibiarkan mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena perempuan memiliki wali.
Sebagai mana Allah berfirman yang artinya:

“…Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya…”
(TQS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Namun Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja tetapi bukan untuk menafkahi dirinya atau keluarganya, melainkan untuk mengamalkan dari ilmunya untuk keberlangsungan pendidikan umat.
Maka kesetaraan gender atau ide-ide feminisme lainnya bukanlah solusi untuk perempuan, melainkan hanya sebagai Injury Time pada masalah perempuan.

Islam telah mendetailkan sedetail mungkin penjagaan untuk perempuan dan solusi kebodohan.

Lantas, syari’at mana lagi yang ingin kita dustakan? Wallahu a’alam. []

*Aktivis dakwah, Mentri Keagamaan BEM STIE Prima Graha

The post Nurhasanah*: Kesetaraan Gender, Injury Time Problematika Perempuan appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/nurhasanah-kesetaraan-gender-injury-time-problematika-perempuan/feed/ 0
Meyly Andyny*: RUU HIP Harus Ditolak Tanpa Syarat  https://www.radarindonesianews.com/2020/07/meyly-andyny-ruu-hip-harus-ditolak-tanpa-syarat/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/meyly-andyny-ruu-hip-harus-ditolak-tanpa-syarat/#respond Thu, 09 Jul 2020 05:12:17 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46514   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah pandemi yang belum juga menemui akhirnya, masyarakat dikagetkan dengan polemik politik disetujuinya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi

The post Meyly Andyny*: RUU HIP Harus Ditolak Tanpa Syarat  appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah pandemi yang belum juga menemui akhirnya, masyarakat dikagetkan dengan polemik politik disetujuinya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Sejumlah ormas di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), menggelar aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Jumat (3/7).

Sekitar ribuan orang yang ikut dalam aksi tersebut, sebelumnya berkumpul di Masjid Raya Al Mashun (Republika, 3/7/2020).

Seperti dilansir oleh Gatra.com (3/7/2020), massa yang datang menggunakan kendaraan bermotor. Mereka datang secara damai sambil meneriakkan penentangan terhadap RUU HIP yang dianggap telah merusak ideologi bangsa.

Mereka menyebut ada banyak pihak yang ingin mengubah haluan negara, memeras Pancasila menjadi tri sila dan eka sila.

Sejumlah ormas Islam dengan tegas menolak RUU HIP ini dan beranggapan bahwa RUU HIP berpotensi mencenderai Pancasila. Setidaknya terdapat tiga persoalan dalam RUU HIP, di antaranya (1) berpotensi memunculkan paham komunisme, (2) kontroversi pasal 7 yang berpotensi mengaburkan makna Pancasila itu sendiri. Memeras Pancasila menjadi trisila, lalu menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong, disinyalir dapat melumpuhkan sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan (3) RUU HIP rawan dijadikan alat gebuk penguasa.

Wajar akhirnya masyarakat melihat bahwa ada yang tidak beres dengan RUU HIP, meminta pembatalan pengesahan RUU HIP, bukan hanya sekedar ditunda. Dengan adanya RUU HIP kita lihat bahwa seolah ada upaya untuk menyingkirkan agama dari kehidupan.

Telah mengonfirmasi kebohongan jargon “Pancasila Harga Mati” karena apa yang terjadi adalah justru mereka sendiri yang hendak memeras Pancasila dan menafsirkannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Pembahasan RUU HIP telah memunculkan pembahasan baru, yaitu Khilafah. Diskursus tentang Khilafah telah semakin membukakan topeng penguasa yang hanya menghadirkan khilafah sebagai pihak yang dilabeli perusak negeri. Itu semua semata untuk menutupi kebobrokan mereka.

Sejatinya biang kerok permasalahan yang melanda negeri ini bukanlah disebabkan ajaran Islam Khilafah atau radikalisme, seperti yang terus dipropagandakan penguasa hari ini.

Namun biang kerok dari permasalahan yang terus menghantui adalah dasar negara ini yang sekuler dan rezim korup dalam sistem pemerintahan demokrasi. Penerapan sistem Kapitalis-Liberal juga melahirkan berbagai kebijakan menyengsarakan rakyat. Kebijakan ini diantaranya adalah revisi UU Minerba menjadi “jalan tol” perampokan kekayaan negara. Belum lagi pemalakan legal atas nama program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang mengambil paksa tiga persen gaji para pekerja.

Upaya menyejajarkan marxisme dan khilafah dalam RUU HIP adalah bentuk penistaan terhadap ajaran Islam. Karena khilafah bukanlah sebuah ideologi. Khilafah adalah sebuah bentuk negara yang lahir dari ideologi Islam.

Maka jika ada yang menganggap Khilafah adalah ancaman, sama saja dengan menganggap ideologi Islam berbahaya. Sebenarnya, narasi jahat penguasa dalam memonsterisasi khilafah telah ada dari dulu. Bagi rezim, Perppu Ormas tahun 2017 belum cukup untuk memukul habis ormas yang menyerukan khilafah.

Maka pada RUU HIP ini, mereka berusaha mensejajarkan Khilafah dengan paham komunis yang dilarang negara. Sungguh adanya perangkat hukum seperti ini, telah melengkapi kediktatoran rezim anti-Islam.

Namun, alih-alih ingin mensejajarkan Khilafah dengan paham komunis, media dan berbagai kalangan malah membicarakan definisi Khilafah dan menjadikan Khilafah sebagai diskusi mereka.

Akhirnya, semakin tergambar dalam benak umat, siapa yang sebenarnya harus dibubarkan.[]

*Mahasiswa Pendidikan Matematika
FKIP UMSU

The post Meyly Andyny*: RUU HIP Harus Ditolak Tanpa Syarat  appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/meyly-andyny-ruu-hip-harus-ditolak-tanpa-syarat/feed/ 0
Rina Devina: Satelit Palapa dan Literasi Komunikasi https://www.radarindonesianews.com/2020/07/rina-devina-satelit-palapa-dan-literasi-komunikasi/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/rina-devina-satelit-palapa-dan-literasi-komunikasi/#respond Thu, 09 Jul 2020 04:49:56 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46508 RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di zaman sekarang, hampir sulit menemukan orang yang tidak pernah melakukan komunikasi dengan menggunakan media, khususnya media saluran telepon

The post Rina Devina: Satelit Palapa dan Literasi Komunikasi appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di zaman sekarang, hampir sulit menemukan orang yang tidak pernah melakukan komunikasi dengan menggunakan media, khususnya media saluran telepon seperti telepon selular atau media internet.

Bahkan dengan menggunakan media telepon selular atau media intenet kita semakin mudah melakukan komunikasi dengan cepat dan dimana saja berada. Bahkan dalam keseharian, jarang kita lewati tanpa melakukan komunikasi melalui berbagai media tersebut. Namun jarang yang ingat bahwa awal dari kegiatan komunikasi yang kita lakukan ini tak lepas dari hadirnya satelit buatan manusia.

Sebelum berbicara mengenai komunikasi, ada baiknya kita mengenal satelit dan peranannya sehingga kita dapat melakukan komunikasi dengan leluasa.

Apalagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Satelit Palapa, yang selalu jatuh pada tanggal 9 Juli setiap tahunnya. Satelit Palapa adalah satelit domestik milik bangsa Indonesia yang pada tahun 90-an selalu dihapal oleh anak-anak SD pada masa itu, namun lambat laun, gaung satelit ini mulai terlupakan. Mengenal satelit Palapa akan mengingatkan kita tentang sejarah singkat bangsa ini, karena nama satelit ini mengandung arti yang dalam bagi NKRI.

Awal tauhn 1970-an, hubungan telekomunikasi di dalam negeri masih banyak menghadapi kendala. Keberhasilan pemakaian jaringan satelit untuk memuluskan hubungan luar negeri menjadi pendorong bagi munculnya gagasan untuk memanfaatkan teknologi yang sama bagi kepentingan urusan telekomunikasi di dalam negeri. Di bantu ahli dari luar negeri, para pakar teknologi Indonesia yang telah di kirim untuk belajar di luar negeri sebelumnya bersama-sama mengoperasikan teknologi komunikasi modern yang di beri nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa.

Nama Palapa sendiri diberikan oleh Presiden Indonesia yang menjabat kala itu, yaitu Pak Soeharto. Beliau memberi nama itu dengan alasan terinspirasi kisah sumpah Palapa yang diucapkan oleh Maha Patih Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1334.

Isi sumpah palapa adalah bahwa beliau, Gajah Mada tidak akan makan buah palapa dan tidak akan berhenti berjuang sebelum dapat menyatukan nusantara di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit, dan sumpah itu menjadi kenyataan pada masanya dan hingga kini nusantara masih ada, walau ada beberapa Negara tetangga yang sudah melepaskan diri dari kendali kerajaan Majapahit ketika berakhir sistem kerajaan di nusantara.

Pada tanggal 9 Juli 1976 pukul 06.31 WIB merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan diluncurkannya satelit komunikasi Palapa A1 milik Indonesia dari Cape Canaveral Kennedy Space Centre Floria. Tanggal peluncuran pertama satelit telekomunikasi geostationer Indonesia inilah yang sekarang selalu kita peringati sebagai Hari Satelit Palapa sekarang ini. Pancaran Sinyal dari satelit generasi pertama ini dapat menjangkau beberapa Negara tetangga. Dan sebagai informasi tambahan, bahwa Indoneisa adalah Negara ketiga yang meluncurkan satelit pemancar domestik setelah Kanada dan Amerika.

Dengan adanya satelit Palapa, masyarakat Indonesia dapat merasakan kemudahan dalam melakukan komunikasi, bahkan hingga menjangkau pelosok nusantara sekalipun. Hal ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Harus dapat dimanfaatkan sebagai wadah dalam berkomunikasi yang baik, jangan sampai komunikasi yang telah menjadi modal dasar pembangunan yang sudah baik ini menjadi memiliki ekses buruk karena pengetahuan tentang komunikasi yang rendah. Pengetahuan komunikasi dapat kita ketahui melalui literasi komunikasi yang baik.

Literasi Komunikasi
Secara ontologis, pengertian komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan dan pengoperasian arti, nilai, pesan melalui media atau lambang-lambang apakah itu bahasa lisan, tulisan ataupun isyarat. Secara aksiologis, komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator atau penyampai informasi memberikan stimulus atau rangsangan kepada penerima informasi dalam hal ini komunikan. Sikap, ide, dan pemahaman suatu pesan sudah seharusnya dapat dimengerti baik oleh komunikator dan komunikan.

Secara umum, komunikasi bertujuan untuk merubah tingkah laku, pola pikir, dan atau sikap orang lain. Komunikasi adalah salah satu jalan utama dan pertama dalam membangun kebersamaan, mencapai ide yang sama demi satu tujuan yang sama pula. Biasanya komunikasi dilakukan seseorang untuk mengembangkan diri pribadi secara optimal dengan cara berinteraksi, bersosialisasi atau mencari informasi dengan orang lain atau media yang ada secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mencapai suatu kesamaan ide dan pemahaman, kita harus memiliki kesamaan pengertian dan memiliki makna yang sama akan suatu simbol atau berita yang disampaikan. Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi, kita dapat menamakan suatu komunikasi itu efektif bila ada kesamaan pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, dapat mempengaruhi sikap dan dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu tindakan yang positif.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah komunikasi yang efektif adalah :

1. Cobalah ciptakan suasana atau keadaan yang menguntungkan dalam proses komunikasi.

2. Menggunakan bahasa atau simbol yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain.

3. Pesan yang disampaikan dapat menggugah minat dan perhatian bagi orang yang di beri informasi.

4. Pesan dapat menggugah kepentingan bagi pihak yang menerima informasi komunikasi.

5. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau keuntungan tersendiri atau reward di pihak penerima informasi komunikasi.

Literasi komunikasi akhir-akhir ini lebih mengarah kepada dunia publikasi atau komunikasi massa. Literasi komunikasi massa bertujuan untuk membantu menciptakan masyarakat yang melek media.

Artinya bahwa publik perlu memiliki suatu pemahaman dan kecakapan terhadap pengetahuan, akses informasi hingga dapat membentuk sikap yang benar terhadap media dan informasi yang didapatkannya. Pengertian komunikasi massa adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi media dalam membuat dan menyebarkan informasi maupun pesan kepada publik atau masyarakat umum.

Sehingga diperlukan literasi media dalam komunikasi massa yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kemampuan bagi publik untuk menyerap pesan dalam komunikasi massa. Beberapa jenis literasi media dalam komunikasi massa adalah :

1. Media Cetak atau Media Konvensional
Jenis media ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari dan merupakan media massa pertama yang dikenal dalam kehidupan manusia modern. Jenisnya lebih pada publikasi yang mengandung unsur tulisan, gambar, maupun ilustrasi dalam penyampaian pesan maupun informasi lainnya kepada publik. Media jenis ini yang paling popular berbentuk surat kabar (Koran) dan majalah/buletin. Media ini adalah media yang pernah sangat digemari di masyarakat luas.

2. Layar Kaca atau Televisi
Jenis media ini sangat tergantung pada perkembangan teknologi seperti listrik dan jaringan telekomunikasi lainnya. Tidak seperti media cetak yang hanya memiliki tulisan, gambar dan ilustrasi, media ini juga mengandung gambar yang bisa bergerak, bersuara, visual dan lainnya. Media ini menjadi media massa yang sangat popular dan murah untuk dinikmati sekarang ini.

3. Media Digital atau internet
Jenis media massa ini adalah yang paling mutakhir sekarang ini. Sekarang, setiap orang tidak ada yang tidak mengenal internet, bahkan banyak orang merasa susah dengan tidak adanya akses internet. Media ini memungkinkan setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi apa yang diinginkannya secara luas kapanpun dan dimanapun.

Akhirnya, seperti yang telah saya jelaskan diatas, bahwa komunikasi memiliki makna yang dalam, apalagi bila kita berkomunikasi menggunakan media, dan media itu adalah media massa, maka kita harus mempelajari dan memiliki referensi yang kuat tentang media massa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa jenis media massa diatas sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Sebagai mahluk sosial, setiap kita tidak dapat hidup sendirian, apalagi hidup tanpa komunikasi dan informasi. Semoga dengan memperingati Hari Satelit Palapa hari ini kita dapat memperbaiki cara kita berkomunikasi apalagi bila kita menggunakan media komunikasi massa, sangat perlu bagi kita untuk melek literasi media, khususnya media massa dan mari sama-sama manfaatkan momen ini untuk saling menyebarkan informasi yang positif demi kemajuan kita bersama dan persatuan bangsa dan negara. Salam literasi.[]

 

The post Rina Devina: Satelit Palapa dan Literasi Komunikasi appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/rina-devina-satelit-palapa-dan-literasi-komunikasi/feed/ 0
Mesi Tri Jayanti*: Boikot Memboikot, Wabah Virus Pelangi Tetap Eksis https://www.radarindonesianews.com/2020/07/mesi-tri-jayanti-boikot-memboikot-wabah-virus-pelangi-tetap-eksis/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/mesi-tri-jayanti-boikot-memboikot-wabah-virus-pelangi-tetap-eksis/#respond Thu, 09 Jul 2020 04:18:58 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46505   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berita tentang eksistensi gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, queer and Intersex (LGBTQI+) dengan semua problemnya seperti tak pernah

The post Mesi Tri Jayanti*: Boikot Memboikot, Wabah Virus Pelangi Tetap Eksis appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berita tentang eksistensi gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, queer and Intersex (LGBTQI+) dengan semua problemnya seperti tak pernah ada habisnya. Diikuti dengan aksi kaum muslim untuk memboikot perusahaan yang kebanyakan adalah Multi Nasional Corporation (MNC) karena memberikan dukungan pada kaum LGBTQI+ terus terjadi.

Beberapa tahun lalu, secara terang-terangan Ustadz Abdul Shomad telah menyerukan haramnya kaum Muslim membeli produk Starbuck karena dukungan CEO nya terhadap perkawinan sejenis. Baru-baru ini justru bertambah produsen pendukung prilaku menyimpang LGBTQI+. Yakni produsen biscuit Oreo dan diikuti oleh Unilever yang berbagai produk-produk rumah tangganya menjadi konsumsi bagi kaum muslim di berbagai penjuru dunia.

Melalui akun sosial media resminya, perusahaan multinasional Unilever secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap LGBTQI+.

Dukungan tersebut sontak telah menuai kecaman di dunia maya. Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever, termasuk imbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung menyatakan akan memboikot Unilever, dan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain, REPUBLIKA.CO.ID, (Ahad, 28/6/2020).

Seruan boikot memboikot produk pendukung LGBTQI+ hingga kini kian membesar. Membuat aksi boikot memang akan merugikan produsen, hanya saja kerugian itu cuma sepersekian persen alias sedikit. Lalu, cukupkah menyelesaikan LGBTQI+ hanya bermodalkan boikot saja?

Jelas tidak ada jaminan bahwa dukungan terhadap arus pelangi akan dihentikan. Mengingat bukan hanya Unilever yang mendeklarasikan dukungannya pada “kaum pelangi” ini, setidaknya ada puluhan perusahaan besar dunia seperti Microsoft, Apel, Google dan perusahaan Multinasional MNC lainnya yang keberadaannya seperti menjadi kebutuhan dalam kehidupan saat ini.

Fakta di era dominannya kapitalisme, MNC merupakan perusahaan Multinasional yang mendukung LGBTQI+ berpijak pada liberalisme yang diagungkan dan memberi lahan subur bagi bisnis mereka. Karena di dalam negara yang menganut sistem liberal kapitalis seperti di negeri ini, tidak akan melihat siapa yang mereka dukung selama itu memberikan keuntungan yang banyak bagi mereka. Bahkan tanpa peduli tolok ukur halal haram.

Arus LGBTQI+ merupakan agenda global yang terus dikampanyekan pada tiap-tiap negeri. Bahkan mirisnya saat ini LGBTQI+ telah berkembang dan dimaklumi sebagai gaya hidup. Di dunia internasional yang mengadopsi liberalisme hingga mendewakan kebebasan dalam konsep hak asasi manusia, LGBTQI+ berhasil mendapat dukungan kuat khususnya bagi para korporasi.

Bahkan jauh sebelum ini, badan di bawah PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBTQI+ dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI). Program ini diagendakan mulai Desember 2016 hingga September 2017.

Di negeri ini, pesta gay sering digerebek, tapi para pelakunya kembali dilepas karena tak ada pasal pidana yang bisa menjerat mereka. Upaya menjerat mereka dengan hukum legal yang sempat diusulkan, kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak kriminalisasi bagi pelaku LGBTQI+.

Padahal perilaku LGBTQI+ adalah haram dalam pandangan Islam. Pelakunya dilaknat dan layak mendapat sanksi sesuai syariat Islam. Rasul SAW bersabda, “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual).” (HR at-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Al-Quran juga mengecam perilaku homoseksual yang direpresentasikan kaum nabi Luth as. Allah SWT berfirman,”Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini kaum yang melampaui batas.” (QS. Al A’raaf ayat 80-81).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT sebut kaum nabi Luth as yang melakukan perbuatan sodomi dengan sebutan “para pelaku kriminal”.

Dengan demikian, mereka ini sesungguhnya layak untuk disebut “penjahat seksual”, karena telah melakukan kejahatan (kriminal) dengan menyalurkan hasrat seksual ditempat yang terlarang.

Sebenarnya, keberadaan kaum sodom dan sejenisnya tentu membahayakan kehidupan sosial masyarakat tidak hanya kaum muslim. Cara pemuasan gharizah nau’ (naluri seksual) yang dibebaskan tanpa mengikuti petunjuk wahyu, sangatlah tidak sesuai dengan fitrah dan menimbulkan persoalan.

Kerusakan generasi, terputusnya keturunan, penyebaran penyakit menular, dan berbagai keburukan menjadi dampaknya. Namun selama hidup dalam sistem kapitalis sekuler dukungan terhadap mereka akan terus digerakkan secara internasional karena paham kebebasan.

Oleh sebab itu, solusi jitu untuk pemberantasan dan penolakan terhadap LGBTQI+ ini membutuhkan upaya yang serius. Upaya yang bukan hanya bersifat parsial dan sementara, tetapi harus secara sistematis sampai ke akar-akarnya. Dimulai dengan menghapus faham, sistem serta individu, hingga institusi (lembaga) yang liberal.

Apalagi kalau bukan ideologi Islam. Dengan seperangkat fikrah dan thariqahnya, hanya ideologi Islam yang secara kaffah diterapkan dapat mengambil sikap tegas menentang perilaku menyimpang LGBTQI+.

Dengan penegakan syarat Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Apalagi “menjual” hukum Allah SWT dengan pertimbangan untung rugi seperti yang dipraktikkan dalam sistem kapitalis-liberal saat ini. Na’udzubillah

Islam yang di wariskan oleh baginda Rasulullah SAW dan di teruskan oleh para sahabat telah terbukti mampu melahirkan individu, masyarakat bahkan sampai ke tingkat institusi (lembaga) yang taat, bertaqwa dan menebar rahmat.

Dalam Islam, negara dengan segenap fasilitasnya harus hadir sebagai perisai terlebih lagi untuk menjaga dan menjamin seluruh rakyatnya agar terhindar dari aktivitas dosa.

Sehingga menjadi kewajiban begi negara untuk mencegah, memberantas dan memberi hukuman kepada para pelaku LGBTQI+. Sistem ini ini juga didukung oleh sistem ‘uqubat yang memberi sanksi tegas sesuai dengan legislasi Khalifah.

Selain itu masyarakat akan dibangun ketakwaannya, selalu diawasi perilakunya agar senantiasa sesuai jalur yang benar.Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (QS. At-Talaaq: 2). Wallahu a’lam biash-shawab.[]

*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

The post Mesi Tri Jayanti*: Boikot Memboikot, Wabah Virus Pelangi Tetap Eksis appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/mesi-tri-jayanti-boikot-memboikot-wabah-virus-pelangi-tetap-eksis/feed/ 0
Ainul Ma’rifah, S.Si*: Saifuddin Qutuz dan Negeri Tanpa Pajak https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ainul-marifah-s-si-saifuddin-qutuz-dan-negeri-tanpa-pajak/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ainul-marifah-s-si-saifuddin-qutuz-dan-negeri-tanpa-pajak/#respond Thu, 09 Jul 2020 03:55:33 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46502   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Eksistensi berdirinya sebuah negara tak akan pernah terlepas dari dua aspek yang paling berpengaruh, yakni aspek politik dan

The post Ainul Ma’rifah, S.Si*: Saifuddin Qutuz dan Negeri Tanpa Pajak appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Eksistensi berdirinya sebuah negara tak akan pernah terlepas dari dua aspek yang paling berpengaruh, yakni aspek politik dan aspek ekonomi. Salah satu bagian terpenting dalam aspek ekonomi adalah sistem keuangan negara.

Sistem keuangan yang baik sangat memengaruhi eksistensi atau keberlangsungan suatu negara.

Negara yang menganut sistem sekuler kapitalis termasuk Indonsia, sistem keuangan yang diterapkan sebagai sumber pendapatan negara adalah pajak, yakni pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh penduduk kepada negara sebagai sumbangan wajib.

Dilansir dari website Menteri Keuangan.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulayani mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung nasional. Ia menjelaskan tentang peranan penting dan perlunya partisipasi dari semua pihak untuk turut menyukseskan tidak hanya amnesti pajak, tetapi juga kepatuhan membayar pajak dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia dari APBN sebesar 75% nya ditopang oleh pajak.

Karena sumber keuangan terbesar adalah pajak, tak heran jika obyek yang mendapat beban pajak makin diperluas. Dari mulai isu pedagang online yang wajib mempunyai NPWP hingga muncul wacana terbaru dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setyadi bahwa pemerintah bakal menarik pajak sepada.

Menurut beberapa pengamat politik, wacana ini muncul lantaran bergesernya kebiasaan warga kota yang mengalihkan transportasi mereka dari mobil ke sepeda selama pandemi korona di masa PSBB. Menurut The Institute for Transformation and Development Policy (ITDP) terjadi peningkatan jumlah pengguna sepeda pada titik tertentu di Jakarta, yakni sebesar 1.000% atau 10 kali lipat dari sebelumnya.

Sontak, wacana tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Meskipun wacana itu sempat dibantah oleh Kemenhub melalui juru bicaranya dan menegaskan bahwa tak benar jika pihaknya tengah menggodok aturan tentang penarikan pajak sepeda.

Ironi memang, negeri yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia harus menggantungkan keberlangsungan hidup negaranya melalui pajak. Sampai-sampai muncul wacana pemberlakukan pajak untuk sepeda.

Wacana yang semakin meneguhkan eksistensi sistem kapitalis yang tak manusiawi. Yang tak peduli rakyat sekarat dan berjalan menuju kematian akibat pandemi, yang penting mendapatkan pendapatan atas nama negara tetap bisa berjalan.

Itulah sistem sekuler kapitalis dengan kebijakan pajaknya yang membuat umat semakin sekarat. Jauh sebelum bercokolnya sistem sekuler kapitalis hari ini.

Islam dengan sistem pemerintahannya telah membuang jauh-jauh sistem pajak yang merupakan warisan peradaban Persia dan Romawi yang terbukti menyengsarakan itu.

Memang benar, bahwa pajak merupakan warisan imperium Persia dan Romawi kuno yang menurut catatan sejarah telah terbukti menyengsarakan umat. Dan Islam telah menutup peradaban tersebut ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab kala itu.

Salah satu kisah paling fenomenal dalam sejarah kegemilangan kaum muslimin ketika masih menerapkan Islam dalam membuang jauh-jauh kebijakan pajak adalah kisah Saifuddin Qutuz ketika berhasil menumbangkan pasukan bengis Mongol tahun 1260 M dalam perang Ain Jalut.

Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam bukunya Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol menuliskan tentang langkah-langkah Saifuddin Qutuz untuk menyatukan barisan Islam untuk melawan serangan pasukan Mongol. Salah satu langkah yang dilakukan Qutuz adalah persoalan penetapan hukum syara’ terkait dana perang.

Biaya yang dibutuhkan oleh Qutuz untuk menghadapi pasukan Mongol sangat besar dan secepatnya harus teredia. Dalam kondisi ekonomi yang sulit karena dilanda konflik akibat perang, maka Qutuz dengan segera mengumpulkan para ulama, panglima perang dan petinggi negeri untuk bermusyawarah.

Ketika kondisi sangat genting tersebut. Saifudduin Qutuz mengusulkan penarikan pajak untuk membiayai pasukannya. Ulama senior kala itu Syaikh Al-Iss bin Abdussalam tidak meyetujui usul tersebut kecuali telah terpenuhi dua syarat. Ia memfatwakan bahwa, “Jika telah datang ke negeri muslim, maka diwajibkan kepada seluruh elemen Islam untuk memerangi musuh tersebut. Dan diperbolehkan menarik harta dari masyarakat apabila dapat membantu persiapan mereka (yakni di luar zakat).

Dengan syarat, tidak ada lagi yang tersisa di Baitul Mal, mulai dari senjata, tameng, emas, perak, pedang, dan barang-barang lain yang dilapisi dengan emas. Kalian juga harus menjual semua kepemilikan kalian (yakni para pemimpin negeri, para menteri, dan para petinggi, harus menjual apa yang mereka miliki), sehingga hanya tersisa kuda dan senjata. Keadaan ekonomi kalian harus sama dengan seperti rakyat jelata. Adapun menarik dana dari masyarakat umum dengan masih ada harta berlebih di tangan panglima pasukan, maka hal itu tidak diperbolehkan.”

Saifuddin Qutuz menyambut positif fatwa tersebut. Ia memulai dari dirinya sendiri dan ia menjual seluruh hartanya. Kemudian diikuti para petinggi dan menteri berbondong-bondong menjual harta yang mereka miliki, termasuk perhiasan istri-istri mereka. Setiap orang rela bersumpah atas inisiatif mereka sendiri bahwa tidak ada lagi harta yang mereka sembunyikan. Hingga semua harta terkumpul dan digunakan untuk membiayai perang melawan pasukan Mongol.

Berdasarkan fatwa Syaikh Al-Izz Abdussalam di atas, beliau ingin menjelaskan bahwa penarikan pajak itu tidak diperbolehkan kecuali setelah para menteri dan petinggi negeri memiliki keadaan keuangan dan kepemilikan yang sama seperti masyarakat umum lainnya. Bandingkan kisah tersebut dengan kebijakan sistem ekonomi sekuler kapitalistik hari ini tentang konsep pajak.

Bahkan dalam kondisi genting seperti perang saja, kebijakan pajak dalam sistem Islam masih harus diberlakukan sedemikian ketatnya. Sangat jauh berbeda dengan sistem sekuler kapitalistik hari ini.

Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi memberi komentar terhadap kebijakan yang diambil Saifuddin Qutuz tersebut, “Sulthan Saifuddin Qutuz berhasil mengumpulkan dana sebanyak itu dari harta halal dengan cara yang unik dan tidak ada kedzaliman ataupun paksaan di dalamnya. cara-cara inilah yang menjadi salah satu faktor kemenangan umat Islam atas pasukan Mongol pada pertempuran ain Jalut.

Allah SAW berfirman, “Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (TQS. Muhammad:7). Kemenangan dari Allah SWT tidak akan terjadi kecuali dengan menerapkan syariatNya. Pasukan muslim yang menjauh dari syariat Allah SWT akan jauh dari pertolonganNya. Wallahua’lam bi ash-showab.[]

 

The post Ainul Ma’rifah, S.Si*: Saifuddin Qutuz dan Negeri Tanpa Pajak appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ainul-marifah-s-si-saifuddin-qutuz-dan-negeri-tanpa-pajak/feed/ 0
Adekha Kurnia Sari*: Kontroversi Pilkada 2020, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan https://www.radarindonesianews.com/2020/07/adekha-kurnia-sari-kontroversi-pilkada-2020-nyawa-rakyat-jadi-taruhan/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/adekha-kurnia-sari-kontroversi-pilkada-2020-nyawa-rakyat-jadi-taruhan/#respond Thu, 09 Jul 2020 03:40:46 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46499   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Pasalnya, pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada

The post Adekha Kurnia Sari*: Kontroversi Pilkada 2020, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Pasalnya, pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 menuai kritik dari sejumlah koalisi masyarakat sipil. Hal ini beralasan karena dianggap sangat beresiko jika tetap dilaksanakan, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19.

Ada beberapa hal yang menjadi persoalan, yaitu tentang jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan calon petahana, dan anggaran. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan bagi koalisi masyarakat sipil. Akan tetapi, pemerintah tetap ngotot untuk melaksanakan pilkada pada Desember 2020, karena sebagaimana telah tertuang pada Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada.

Keinginan pemerintah pun disetujui oleh DPR, dengan alasan bahwa Gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak mempermasalahkan rencana tersebut. Dilansir dari Kompas.com Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaedi, mengatakan bahwa tidak realistis jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020. Menurut Veri, tidak ada anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara peserta, dan pemilih di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Veri mengatakan, KPU semestinya dapat memilih opsi untuk menunda pilkada hingga tahun berikutnya.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa tidak ada alasan kuat untuk menunda Pilkada pada 2021. Menurutnya, tidak ada jaminan apakah 2021 pandemi Covid-19 akan berakhir, sehingga dari pihaknya hanya menggeser dari September yang sebelumnya disepakati menjadi Desember 2020.

Di sisi lain, bayang-bayang resiko kematian yang disebarkan oleh penularan Covid-19 akan mengintai siapa saja baik petugas maupun pemilih. Hal ini mungkin saja terjadi, karena ada beberapa tahapan penting dalam Pilkada yang menimbulkan kerumunan massa. Tidak hanya itu, persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai belum terlalu matang, sehingga terkesan terburu-buru dan persiapannya juga singkat terutama mengenai anggaran.

Diketahui, KPU mengajukan tambahan anggaran yang jumlahanya tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. Besarnya anggaran tersebut juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya beban utang luar negeri.

Di saat bersamaan, masih banyak rakyat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Jika anggaran ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rakyat, maka akan sangat membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Belum lagi, partisipasi masyarakat yang rendah akan menjadikan politik transaksional semakin meningkat sehingga akan menjelma menjadi bantuan sosial Covid-19. Situasi melemahnya ekonomi rakyat akan dimanfaatkan oleh para oknum untuk endapatkan dukungan pemilih.

Pemerintah harusnya menyadari bahwa isu utama yang menjadi perhatian publik saat ini bukanlah pilkada. Tetapi, luputnya kualitas dan integritas calon pemimpin. Padahal, ini sangat penting dalam penilaian dan evaluasi publik yang akan mempengaruhi legitimasi pemimpin yang akan dilahirkan nanti.

Dilansir dari beritasatu.com Rizal Ramli (Mantan Menteri ekonomi) menganggap bahwa demokrasi yang digadang-gadang oleh pemimpin negeri justru sebagai demokrasi kriminal. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena mengikuti sistem politik di Amerika Serikat, sehingga mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak. Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga mengaku bahwa pernah ditawari untuk menjadi presiden, tetapi ia tidak sanggup untuk mengeluarkan biaya sampai Rp 1,5 triliun. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membayar 3 partai pendukung, masing-masing partai Rp 500 miliar.

Mudah saja bagi siapa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, selama mereka memiliki modal. Kepercayaan publik pada partai politik juga semakin berkurang, hal ini dikarenakan adanya korupsi di dalam partai politik semakin menjadi.

Semua ini berasal dari upeti yang terjadi saat Pilkada maupun Pilpres. Maka dari itu, demokrasi di Indonesia tidak akan membawa pada kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan menjadi simbiosis mutualisme untuk kepentingan. Penguasa akan mendapatkan kekuasaan dari pengusaha yang mempunyai modal besar. Setelah berhasil, maka pengusaha akan mendapatkan konsesi berupa proyek dari penguasa.

Itulah yang terjadi dalam sistem demokrasi. Namun, konsep tersebut tidak dikenal dalam Islam juga tidak akan ada dalam Khilafah. Karena, setelah Khalifah dan beberapa pejabat yang berasal dari partai tertentu berkuasa, hubungan antara mereka dengan partai politik pengusung tetap sama dengan yang lainnya.

Semua pihak, baik penguasa atau rakyat harus tuntuk pada hukum syara’. Bukanlah kepentingan pribadi, kelompok apalagi partai. Inilah esensi jika kedaulatan berada pada hukum syara’.

Dengan cara inilah transaksi yang terjadi pada sistem politik demokrasi tidak akan terjadi dalam Khilafah. Karena satu-satunya yang bisa mengendalikan dan mengontrol negara adalah hukum syara’. Maka Khalifah tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha, partai politik dengan etnis tertentu.[]

*Mahasiwa Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang

The post Adekha Kurnia Sari*: Kontroversi Pilkada 2020, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/adekha-kurnia-sari-kontroversi-pilkada-2020-nyawa-rakyat-jadi-taruhan/feed/ 0
Enda Silvia Putri, SKM, M.Kes*: UKT Nihil, Mungkinkah Pendidikan Unggul ? https://www.radarindonesianews.com/2020/07/enda-silvia-putriskmm-kes-ukt-nihil-mungkinkah-pendidikan-unggul/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/enda-silvia-putriskmm-kes-ukt-nihil-mungkinkah-pendidikan-unggul/#respond Thu, 09 Jul 2020 03:28:44 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46495   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pandemi COVID19 telah menyerang berbagai sektor sehingga mampu melemahkan dan memberikan dampak negatif yang cukup besar.Dampak negatif yang

The post Enda Silvia Putri, SKM, M.Kes*: UKT Nihil, Mungkinkah Pendidikan Unggul ? appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pandemi COVID19 telah menyerang berbagai sektor sehingga mampu melemahkan dan memberikan dampak negatif yang cukup besar.Dampak negatif yang cukup besar menyerang sektor kesehatan dan ekonomi.

Efek domino sektor ekonomi adalah sektor pendidikan.

Akibat perekonomian yang memburuk masyarakat banyak yang berkurang pendapatan sampai kehilangan pekerjaan,membuat para pekerja yang notabanenya memiliki keluarga yang harus ditanggung biaya pendidikannya harus menelan pil pahit sulit membayar biaya pendidikan bahkan harus menghentikan anggota keluarga untuk sekolah bahkan kuliah.

Kuliah menjadi wacana yang menghangat akhir-akhir ini melihat proses perkuliahan yang harus tetap berjalan dengan sistem online yaitu mahasiswa tetap kuliah di rumah dengan menggunakan aplikasi tertentu untuk perkuliahan,sehingga harus membeli kuota internet atau membayar tagihan WiFi.

Kondisi kuliah online ini menambah rentetetan beban ekonomi tentunya dalam hal pembelian paket atau sejenisnya ditambah beban biaya kuliah semester atau uang kuliah tunggal dan lain-lain yang harus ditanggung ditengah perekonomian yg sulit ini.

Hal ini membuat para mahasiswa berpikir keras sehingga terbentuk opini umum dalam sebuah aksi mahasiswa di depan gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menurunkan bahkan meniadakan UKT pada kondisi saat ini.

Peristiwa tersebut mampu mengubah haluan kebijakan kementerian sehingga mengeluarkan surat edaran penurunan UKT yang diteruskan ke setiap perguruan tinggi,namun disayangkan kepekaan pemerintah muncul ketika aksi ini ada,lalu bagaimana jika aksi ini tidak ada dan bagaimana juga dengan kualitas pendidikan dalam kondisi pendemi COVID19 ini?.

Kualitas pendidikan selalu digarisluruskan dengan biaya yang sesuai. Seperti yang kita ketahui kelas internasional akan bebeda pelayanan dan fasilitas dengan kelas biasa,konon lagi pada kondisi COVID19 ditambah dengan penurunan biaya apakah kualitas pendidikan juga akan turun?.

Bagaimana dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan yang layak adalah hal semua warga negara.
Pendidikan yang layak bahkan unggul tentunya tetap menjadi tujuan dari pendidikan tersebut baik dalam kondisi COVID19 atau tidak tanpa memandang kelas sosial.

Pemerintah tentunya harus melakukan sebuah manajemen yang mampu untuk mencapai tujuan tersebut tanpa membebankan pembiayaan kepada peserta didik,hal ini seharusnya yang menjadi tanggung jawab negara.Pertanyaan yang sering dilontarkan apakah mungkin UKT Nihil tapi pendidikan unggul?.

Membaca dari sejarah ternyata itu bukan hal yang tidak mungkin,dan bahkan telah dibuktikan oleh pemimpin negara Islam contohnya pada masa Harun Al-Rasyid dicmana puncak kegemilangan yang luar biasa dalam bidang pendidikan.

Pendidikan pada masa itu mampu mengratiskan biaya pendidikan semua peserta pendidikan dan bahkan semua warga negara yang mau menempuh pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi bahkan mampu memberi uang saku, memeliki fasiltas yang sangat lengkap salah satu contohnya perpustakaan yang sangat lengkap dan bagus yang bukunya boleh dipinjam kapanpun tanpa bayaran, dll, memeliki para tenaga pendidik dan kependidikan yang handal dalam bidangnya,dan menghasilkan lulusan yang bermanfaat langsung bagi peradaban bangsa.

Semua bukti sejarah itu bisa terwujud dikarenakan sistem Islam memberikan ruh pada pendidikannya sedangkan sistem kapitalis saat ini menjadikan buruh para peserta pendidikannya.[]

*Dose dan Pengiat literasi Aceh Barat

The post Enda Silvia Putri, SKM, M.Kes*: UKT Nihil, Mungkinkah Pendidikan Unggul ? appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/enda-silvia-putriskmm-kes-ukt-nihil-mungkinkah-pendidikan-unggul/feed/ 0
Ratna Mustika Pertiwi, S.Pt: Kekerasan Seksual, Kapankan Berakhir?  https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ratna-mustika-pertiwi-s-pt-kekerasan-seksual-kapankan-berakhir/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ratna-mustika-pertiwi-s-pt-kekerasan-seksual-kapankan-berakhir/#respond Thu, 09 Jul 2020 02:12:40 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46492   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Baru-baru ini telah sampai ke telinga kita, sebuah kasus pelecehan seksual yang mengusik rasa kemanusiaan. Seorang anak perempuan

The post Ratna Mustika Pertiwi, S.Pt: Kekerasan Seksual, Kapankan Berakhir?  appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Baru-baru ini telah sampai ke telinga kita, sebuah kasus pelecehan seksual yang mengusik rasa kemanusiaan. Seorang anak perempuan berinisial Nf berusia 14 tahun adalah korban pemerkosaan, lalu ia dititipkan sang ayah ke Rumah Aman P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) untuk mendapatkan treatment pemulihan trauma pasca tragedi pemerkosaan tersebut.

Alih-alih mendapatkan rasa aman dan pemulihan, Nf malah dicabuli untuk kedua kalinya oleh oknum petugas P2TP2A. Awalnya ia ketakutan saat ditanya ayahnya, namun setelah didesak ia mengaku apabila dicabuli untuk kedua kalinya oleh oknum tersebut (suara.com 06/07/2020).

Tentunya hal ini menjadi sebuah evaluasi besar bagi aparat pemerintah, ia yang seharusnya melindungi masyarakat, tetapi malah melakukan aktivitas amoral yang jelas bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, efektifkah lembaga-lembaga sepeti ini dibuat bila kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terus meningkat?

Dilansir dari lokadata.id (10/01/2020),  data kekerasan seksual pada anak terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.

Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA.

Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual (Lokadata.id 10/01/2020)

Tak akan berhenti

Bicara masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,  presentase kasus ini akan terus meningkat. Apakah memang salah laki-laki yang ditakdirkan memiliki otak porno, sehingga jika melihat perempuan bahkan anak di bawah umur senantiasa datang keinginan untuk menggaulinya?

Mari kita dudukkan masalah ini sebentar.

Dalam perspektif islam, laki-laki dan wanita diciptakan dalam keadaan fitrah. Maksudnya, laki-laki dan perempuan memiliki kondisi biologis dan psikologis yang berbeda. Misalnya pada laki-laki dan perempuan memiliki kondisi reproduksi yang berbeda, laki-laki menghasilkan sperma untuk membuahi ovum pada perempuan, dan perempuan memiliki Rahim untuk tempat berkembangnya janin.

Nah ini semua fitrah, artinya kita tidak bisa merubah atau menyalahkan fitrah biologis pada diri laki-laki dan perempuan, karena ini adalah karunia Allah aza wa jalla.

Secara psikologis juga terdapat banyak perbedaan, laki-laki diciptakan kuat ditopang dengan struktur tubuhnya yang kuat dan dikaruniai cara berpikir yang logis, sehingga tugasnya adalah sebagai pemimpin yang melindungi kaum perempuan. Pun begitu, perempuan memiliki fitrah lemah lembut dengan cara berpikir yang diliputi dengan perasaan, sehingga tugas seorang ibu ada di dalam diri wanita.

Dari fitrah inilah manusia memiliki potensi jinsiyah (kemampuan untuk melestarikan keturunan), tetapi kita harus mengingat bahwa manusia memiliki akal untuk berpikir. Dan sebagai seorang muslim sudah seharusnya menyandarkan akal kepada aturan-aturan Allah, agar potensi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang Allah ridhoi.

Lalu pertanyaannya, apakah manusia hari ini sudah menyandarkan potensi jinsiyahnya sesuai dengan peraturan Allah?

Pasti semua bisa menebak, jawabannya jelas belum. Lihat saja bagaimana hiruk pikuk pemuda dan pemudi yang pacaran di pinggir jalan raya. Atau ramainya coffe shop, sebagai tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan, tertawa entah membicarakan apa, ikhtilat dan khalwat sudah menjadi hal biasa.

Ditambah lagi gaya pakaian yang tidak serta merta menutup aurat, hanya mengikuti fashion yang setiap tahun berganti-ganti gaya. Dan tentunya pasti menarik hati lawan jenis.

Lalu dengan fakta ini apakah generasi kaum muslimin sudah kehilangan identitasnya?

Ya jelas sekali. Kenyataannya hari ini, kehidupan yang menuhankan kebebasan sudah merasuk direlung terdalam generasi kaum muslimin. Malam minggunya tak lagi bersama Al-Quran atau bersama bapak ibunya, tetapi bersama laki-laki atau perempuan yang belum mahramnya.

Berjalan berdua entah kemana, nonton bioskop dengan film-film amoral yang dipenuhi dorongan seksualitas menjadi favorit, yang secara tak sadar telah mengantarkan mereka ke jurang kerusakan.

Wajar saja bila angka kekerasan seksual terus melambung, meskipun berbagai komnas atau institusi perlindungan wanita dan anak-anak dibangun, karena akarnya saja tidak diberantas.

Akarnya liberalism sekuler

Sadar atau tidak, kehidupan liberal (bebas sebebas bebasnya) telah menggorogoti kehidupan kaum muslimin dalam waktu cepat. Ibarat ia sel kanker yang akan merusak seluruh jaringan dan melumpuhkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas.

Jika akal manusia tidak dibatasi dengan syariah, dan kita memilih kehidupan yang liberal plus sekuler tadi (memisahkan agama dari kehidupan) saya rasa akan tamat segera. Kenapa? Karena manusia akan melakukan semua aktivitas semaunya sendiri, tanpa mengindahkan aturan Allah.

Dan benar saja, manusia akan berperilaku sesuai dengan pola pikirnya. Ditambah keruwetan berpikir para intelektual pengusung paham feminisme, yang senantiasa menyalahkan fitrah lelaki, akibatnya laki-laki menjadi kambing hitam banyaknya kasus kekerasan seksual.

Padahal kaum adampun banyak yang mengalami kekerasan seksual lo, misal saja kasus sodomi yang melibatkan Reinhard Sinaga, seorang intelektual gay yang sudah memangsa ratusan lelaki untuk memuaskan nafsu bejatnya.

Ditambah lagi paham aneh soal definisi HAM atau Hak Asasi Manusia yang ambigu. Misal saja merubah fitrah jenis kelamin, laki-laki menjadi wanita dan wanita menjadi laki-laki itu HAK. Atau LGBTQ itu juga terserah, karena tiap manusia punya otoritas tubuhnya masing-masing, kita ya tidak wajib melarang mereka.

Nah paham macam apa ini, wajar kan ya kalau generasi bukan semakin bener malah semakin keblinger.

Kembali kepada aturan Allah, jadi generasi yang bener

Sebagai manusia, kita ini harus mengakui kalau akal kita ini terbatas. Tapi Allah itu Maha Adil karena sudah memberikan kita pedoman hidup berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk supaya kehidupan kita mendapat ridho Allah.

So, islam itu bukan hanya agama ritualitas ya, yang isinya Cuma ceramah-ceramah di masjid yang sama sekali tidak memberikan pengaruh.

Tetapi sejatinya, islam itu adalah pandangan hidup atau ideologi yang memiliki produk peraturan yang lengkap untuk menata kehidupan. Nah tapi sayangnya sekarang, secara sistematis penerapan islam sudah tidak dilakukan, padahal dulu sudah diterapkan selama 1300 tahun di sepertiga dunia, dan sejak tahun 1924 peraturan ditengah masyarakat diganti oleh paham sekuler liberal, jadi wajar secara sistematis pula pemahaman masyarakat jauh dari islam.

Padahal aturan islam itu sudah lengkap, termasuk mengatur bagaimana cara berinteraksi laki-laki dan perempuan. Sehingga jika kita flashback, tidak ada kekerasan seksual didalam sejarah peradaban islam. Pernah ada sebuah kasus kecil, seorang wanita dijahili oleh Yahudi hingga gamisnya tersingkap, itu saja Khalifah Al-Mu’tasim langsung mengerahkan pasukan untuk menyerang orang-orang Yahudi, dan walhasil mereka tidak berani lagi berbuat semisalnya.

Dalam islam, wanita dan pria memiliki kewajiban menutup aurat, menundukkan pandangan dan juga tidak diperbolehkan berdua-duaan atau khalwat serta ikhtilat atau bercampur baur. Mereka memiliki area kehidupan yang berbeda, wanita bersama wanita, dan laki-laki bersama laki-laki, kecuali urusan muamalah semisal pendidikan, kesehatan, transportasi dan ekonomi.

Selain itu fungsi negara di dalam islam, harus menjaga ketaatan masyarakat, sehingga tontonan yang mengandung unsur seksualitas tidak akan pernah ada. Hukum islam yang tegas, juga akan membuat masyarakat takut jika berbuat kemaksiatan, tapi lebih dari itu masyarakat akan dipahamkan tentang syariah islam sehingga ia akan melibatkan Allah dalam segala aktivitasnya serta akan timbul rasa takut kepada Allah jika melanggar aturan-aturanNya.

Nah, bila representasi negara dan masyarakat seperti ini, bisa dijamin tidak akan ada lagi kasus kekerasan seksual. Dan representasi masyarakat yang ideal menurut Allah hanya ada didalam peradaban islam, peradaban yang akan menyatukan pikiran dan perasaan masyarakat sehingga mereka memiliki tujuan yang satu yakni ridho Allah. Wallahhualam bhisawab.[]

*Pegiat Literasi

The post Ratna Mustika Pertiwi, S.Pt: Kekerasan Seksual, Kapankan Berakhir?  appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/ratna-mustika-pertiwi-s-pt-kekerasan-seksual-kapankan-berakhir/feed/ 0
Wabup Nias Sosialisasikan Peraturan Bupati Nias No.23 Tahun 2020, Berikut Harapannya https://www.radarindonesianews.com/2020/07/wabup-nias-sosialisasikan-peraturan-bupati-nias-no-23-tahun-2020-berikut-harapannya/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/wabup-nias-sosialisasikan-peraturan-bupati-nias-no-23-tahun-2020-berikut-harapannya/#respond Thu, 09 Jul 2020 00:25:14 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46488   RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu membuka acara sosialisasi Peraturan Bupati Nias No.23 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Penanggulangan

The post Wabup Nias Sosialisasikan Peraturan Bupati Nias No.23 Tahun 2020, Berikut Harapannya appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu membuka acara sosialisasi Peraturan Bupati Nias No.23 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi serta Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kabupaten Nias tahun 2020, Rabu (8/7), bertempat di Ruang Trenning Center RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias.

“Masalah stunting pada saat ini merupakan masalah nasional yang mendapat prioritas utama dimana ini terjadi akibat kurangnya gizi dalam waktu yang lama yang terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak atau umur 2 tahun/1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ucap Wabup Nias mengawali sambutannya.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Nias masih terdapat anak yang mengalami stunting.

“Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kabupaten Nias memiliki 33% bayi dibawah usia 5 (lima) tahun yang menderita masalah stunting. Hal ini merupakan beban dan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah karena menyangkut masa depan anak yang dampaknya akan mengakibatkan daya saing anak-anak kita tertinggal dari daerah lain,” ungkapnya.

Menyikapi masalah tersebut, Arosokhi menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya menurunkan angka stunting.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Nias mengambil bagian dalam mewujudkan tujuan Global Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) dengan salah satu tujuannya yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Target pada tahun 2030 adalah mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk penurunan angka stunting secara nasional tahun 2024 dengan target 14%,” bebernya.

Dikesempatan tersebut, orang nomor dua di Kabupaten Nias itu berharap seluruh elemen terkait dapat bersinergi.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan terbentuknya komitmen bersama antara perangkat daerah terkait, organisasi profesi, TP-PKK, Camat, Puskesmas, Kepala Desa termasuk para Kader Pembangunan Manusia dalam upaya intervensi penurunan stunting terintegrasi secara optimal,” harapnya.

“Saya mengharapkan para kepala perangkat daerah teknis terkait untuk menyusun program kerja, sasaran dan langkah kongkrit yang terintegrasi, melakukan inovasi serta terobosan yang berkontribusi dalam menurunkan angka stunting,” sambung Wabup Nias.

Reporter : Albert

The post Wabup Nias Sosialisasikan Peraturan Bupati Nias No.23 Tahun 2020, Berikut Harapannya appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/wabup-nias-sosialisasikan-peraturan-bupati-nias-no-23-tahun-2020-berikut-harapannya/feed/ 0
Shinta Nur’ain*: Remaja Gaul Tanpa Gaul Bebas https://www.radarindonesianews.com/2020/07/shinta-nurain-remaja-gaul-tanpa-gaul-bebas/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/shinta-nurain-remaja-gaul-tanpa-gaul-bebas/#respond Thu, 09 Jul 2020 00:19:45 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46482 RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hi gaess…Gimana kabar hari ini ?Semoga selalu dalam lindungan Allah yaa, Aamiin.. Nah gaes, ngomongin tentang hari pasti ga

The post Shinta Nur’ain*: Remaja Gaul Tanpa Gaul Bebas appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hi gaess…Gimana kabar hari ini ?Semoga selalu dalam lindungan Allah yaa, Aamiin..

Nah gaes, ngomongin tentang hari pasti ga akan lepas dengan aktivitas. Kenapa ? Karna setiap hari pasti ada aktivitas, misalnya sekolah, ngampus, kerja, atau segala hal lainnya termasuk tiduran terus juga aktivitas (meskipun aktivitas gaje sih).

Kalau yang namanya remaja,pasti ga akan jauh-jauh aktivitas nya ya sekolah/ngampus,pulang sekolah main bareng temen, les, main hp, bocan, nonton tv dan sebagainya. Tapi itu masih remaja yang biasa-biasa aja. Jadi remaja yang ga biasa aja itu gimana ? Nanti akan kita bahas okey

R E M A J A (aelah segala pake huruf besar).

Yang namanya remaja,pasti lagi seneng-senengnya main, katanya sih lagi nyari jati diri. Gabung sana sini, main sana sini, kepoin idola, dan yang penting itu ‘Nongkrong’. Jadi kalau remaja ga nongkrong seharian itu katanya ga GAUL dan ga ASHIK ‘katanya sih’ kadang saking ASHIK nya sampe lupa waktu. Dan saking GAUL nya sampe lupa diri *ups

Lupa diri gimana sih ?
Gaes, inget sama ayang beb remaja +62 ga ? Tau dong ya, yang baru baru ini keciduk sebagai pemakai ?

Ya,lupa diri seperti itulah maksudnya..
Dan fakta nya, remaja saat ini banyak menjadi ‘pemakai’ supaya di kata gaul, lupa waktu supaya di kata ashik. Terjerat pergaulan bebas, nongkrong yang ga pake aturan, pacaran kebablasan akhirnya apa yang terjadi ?
Hampir 80% perempuan yang hamil diluar nikah adalah anak remaja, terciduk sedang mesum, nge bully, dan parahnya ada juga anak remaja baik laki laki ataupun perempuan yang terkena penyakin elgibiti.

Mau nanya aja sih, apa remaja harus seperti itu supaya dikata gaul dan ashik ?
Kalau kalian bilang ‘YA’ kalian termasuk dari remaja yang biasa-biasa aja.

Nah pasti ada yang ber argument
“gue pacaran, gue nongkrong, main sana sini tapi pergaulan gue ga bebas kok. Ga ‘makek’ dan ga hamil diluar nikah juga tuh, lu aja kali yg main nya kurang jauh jadi kudet”

Yakin, ga akan ‘makek’, yakin ga akan hamil diluar nikah, dan yakin masih bisa menjaga diri dengan pacaran, nongkrong, dan main sana sini yg ga jelas?

Coba tanya sama yang hamil diluar nikah, dan yang ‘pemakai’ apa awal nya mereka mau hamil diluar nikah dan jadi ‘pemakai’ ? Pasti mereka jawab,
“Ya engga lah, gila aja lu”
Ibarat kata nih ya gaes, mereka itu sebenernya korban dari kesalah pahaman mereka.

Kenapa? Karna mereka salah paham dengan pemikiran mereka yang menganggap mereka mampu menahan diri meski tetap pacaran dan gaul sana sini yang gaje.

Jadi, apa kalian mau jadi korban selanjutnya dari kesalah pahaman kalian sendiri ? Please SAY NO!!!!!

Tapi gaes, mereka (remaja gaul bebas) bukan hanya korban dari pemikiran mereka aja. Tapi juga korban dari orang tua mereka yang tidak mengenalkan mereka kpd Islam yang sesungguhnya, dan korban dari negara yang ga melindungi mereka dari Pergaulan bebas. Jadi ya bebas bebas aja gitu. Mau pacaran ya boleh, mau hamil di luar nikah ya boleh,mau elgibiti ya boleh,mau mabuk ya boleh, mau nongkrong seharian ya boleh. Namanya BEBAS ya akhirnya begitu.

Padahal gaes,kalau kita telusuri banyak loh Remaja GUAL tapi anti pergaulan bebas, anti pacaran,anti nongkrong yang gaje. Mau contoh ? Yaaaaa kaya kalian yang baca iniii hehehehh Aamiin….

Begitulah lah gaes,hasil dari orang tua yang tidak mengenalkan Islam yang sesungguhnya kepada anaknya dan hasil dari buah Negara yang BEBAS alias Kapitalis.

“Hah Negara Bebas ? Negara Kapitalis ?
Engga tuh, buktinya yang mesum di tangkep polisi, yang maling di dipenjara,yang ‘pemakai’ di rehabilitasi, yang pemerkosaan juga di tangkep, pembunuhan juga dihukum kok. Dimana bebas nya ?”

Kalau begitu,apa kabar yang elgibiti ? Mesum yang ga ketauan ? Hamil diluar nikah ? Pacaran ? Nongkrong sampai lupa waktu ? Anak kecil yang kecanduan HP ?

Game yang merajalela ? Remaja yang tergila gila pada idola sampai jauh dari agamanya sendiri ? Remaja yang terjerat gaul bebas ? Dan pencuri roti karna kelaparan malah dipenjara ?
Bukan nya tugas negara melindungi rakyat ? Dan bukannya negara punya kekuasaan untuk menghentikan semua perkara yang terjadi saat ini ? Kenapa malah tutup mata seakan tidak terjadi apa apa ?

Gaes, negara yang benar-benar melindungi rakyat nya ga akan diam aja ketika kejahatan ada di mana mana, ga akan diam aja ketika mesum terjadi dimana mana dan terpenting ga akan diam aja ketika perempuan dilecehkan.

Tau Khalifah al-Mu’tasim, khalifah Bani Abbasiyah yang menggerakkan bala tentara nya karna ada seorang perempuan yang lecehkan oleh tentara romawi ?

Inilah yang namanya menjaga kehormatan perempuan. Itu hanya satu dari beribu contoh,cara negara Khilafah melindungi rakyatnya..
Jadi bukan seperti saat ini..

Bukan remaja biasa

Nah gaes, remaja yang ga biasa-biasa itu gimana sih ? Pasti kalian udah tau dong yaa,remaja yang ga biasa biasa itu ya pasti lawan dari remaja yang biasa biasa aja.

Aktivitas yang selalu jelas, misalnya
Sekolah/ngampus, rutin ngaji setiap minggu, datang ke Kajian, ngopi sambil ngaji, main sosmed buat konten dakwah, dan nongkrong sambil nyari solusi supaya semua Remaja saat ini Menjadi GAUL tanpa GAUL BEBAS

So gaes, STOP alasan yang ga logis yang membuat kalian menjadi korban.

Penyesalan itu belakangan, kalau di awal namanya pendaftaran (tau gue tau)

Jadi gaes, gaul dan ashik itu ga mesti pacaran, nongkrong gaje, main sana sini yang gaje, main hp stalker idola sampe anti dengan nasihat. Karna percaya harus percaya, setelah ini kalian akan menyesal dengan pilihan itu.
Kenapa bisa begitu ?

Ya karna sudah banyak korban dari pilihan seperti itu,tapi mungkin dari mereka ga menyadari nya.

Hidup itu emang pilihan, tapi jangan sampai pilihan mu menghancurkan mu.
Entah itu di dunia, entah itu nanti di akhirat.

Gaes
Kalian bisa berkarya tanpa harus mengikuti arus dunia barat…
Kalian bisa nongkrong tapi harus bermanfaat.

Kalian bisa mengikuti Idola tapi bukan Idola yang membuat kalian jauh dari Islam.

Kalian bisa main tapi harus ada himkah setelah itu..

Kalian bisa pacaran tapi setelah akad..
Dan kalian bisa menjadi Remaja Gaul TANPA Gaul Bebas. Ashiiiiaaapppp…[]

 

*Mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah

The post Shinta Nur’ain*: Remaja Gaul Tanpa Gaul Bebas appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/shinta-nurain-remaja-gaul-tanpa-gaul-bebas/feed/ 0
Suci Hati, S.M*: Baby Boom Di Tengah Pandemik https://www.radarindonesianews.com/2020/07/suci-hati-s-m-baby-boom-di-tengah-pandemik/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/suci-hati-s-m-baby-boom-di-tengah-pandemik/#respond Wed, 08 Jul 2020 11:04:39 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46466   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Telah diselenggarakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Medan, Nurul Khairani Akhyar mengingatkan agar dimasa pandemi Covid-19

The post Suci Hati, S.M*: Baby Boom Di Tengah Pandemik appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Telah diselenggarakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Medan, Nurul Khairani Akhyar mengingatkan agar dimasa pandemi Covid-19 saat ini, orangtua lebih baik menunda kehamilan karena risikonya sangat besar.

Serta mengajak kaum ibu yang ada di Kota Medan untuk mengikuti program KB. Dengan begitu para ibu dapat mengatur jarak kehamilan dan mewujudkan keluarga yang sehat.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan Usma Polita  menjelaskan, dalam rangka memperingati Harganas XXVII di Kota Medan dilaksanakan pelayanan KB serentak sejuta akseptor KB diantaranya IUD sebanyak 20, Implan 147, pil 25.878, kondom 6000, dan suntik 179.

Saat meninjau Pelayanan KB serentak (Sejuta Akseptor KB) dalam rangka memperingati Harganas Ke XXVII di Rumah Sakit Hermina Jalan Asrama Sei Sikambing C II Kecamatan Helvetia, Senin (29/6/2020). (TribbunnewsMedan.com, 29/06/2020).

Pemerintah memberikan fatwa agar menunda kehamilan yang rentan di masa pandemik Covid-19.

Sebaliknya dilakukan penelitian komprehensif terlebih dulu pada bayi yang lahir untuk memastikan penyebabnya dan dengan tidak langsung membuat fatwa demikian.

Sebab hal itu tidak bisa dianggap sebagai indikator yang tepat.  Seharusnya pandemi inilah yang dituntaskan terlebih dahulu dari akar-akar penularannya bukan dengan anjuran penundaan kehamilan yang terkait dengan visi KB.

Terlintas bahwa edukasi dengan memberikan alat kontrasepsi ini menunjukkan kekhawatiran pemerintah terhadap rakyatnya. Sebaliknya, sosialisasi tersebut diopinikan untuk menghidari ledakan pertumbuhan penduduk (baby boom) yang disinyalir sebagai masalah dan menjadi beban bagi masyarakatt dan negara.

Maka hal tersebut mengungkapkan bahwa penundaan kehamilan merupakan bagian dari propaganda upaya depopulasi (menekan/menurunkan jumlah penduduk) khususnya umat Islam.

Pradigma semacam ini dijadikan acuan hingga negara tidak ragu lagi dan berani mengatur jumlah keturunan bagi rakyatnya serta menghilangkan nilai-nilai agama demi minimalisir jumlah penduduk dengan mengorientasikan kesejahteraan ekonomi atau keselamatan yang mengancam kehamilan di tengah pandemi.

Sungguh ironi, bukankah kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab negara namun kini masing-masing keluarga harus mampu menyelesaikan kesempitan serta kesulitan hidup yang semakin tinggi.

Bila ditelisik kembali, aroma kental sekulerisme telah memasuki segala aspek kehidupan termasuk lahirnya generasi. Padahal inilah bukti ketidak-sanggupan Negara memberi. pelayanan kesejahteraan serta perlindungan kepada masyarakat.

Maka istilah KB dijadikan penunjang kesejahteraan dan perlindungan dari ancaman Covid-19.

Oleh karena itu Islam hadir sebagai ideologi sempurna yang mengatur kelahiran generasi dengan pelayanan Negara sesuai ketentuan syariat.

Berbagai permasalahan termasuk tatakelola ekonomi dan pandemik mampu terselesaikan melalui pos-pos pemasukan keuangan untuk menghidupi masyarakatnya baik dari sisi pemenuhan kebutuhan asasi (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan publik (pendidikan, kesehatan dan keamanan) serta menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai.

Hukum KB dalam arti Tahdid An-Nasl (Pembatasan Kelahiran), yaitu sebagai sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk (tahdid anl-nasl) dan hukumnya haram. Tidak boleh ada sama sekali undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. (Lihat Prof. Ali Ahmad As-Salus, Mausuah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Muashirah, [Mesir : Daruts Tsaqafah Maktabah Darul Qur`an], 2002, hal. 53).

Maka negara tidak berhak untuk mengatur atau mencegah kelahiran disebabkan hal itu terlarang yang telah mengingkari kehendak Allah dalam penciptaan manusia namun hal demikian dibolehkan hanya saja untuk mengatur jarak kelahiran yang sifatnya temporal bukan bentuk permanen. Hanya boleh dari masing-masing keluarga dan negara tidak boleh ikut campur di dalamnya.

Maka jelas dalam Islam apabila ada masalah baby boom di tengah pandemik Islam tidak menyelesaikannya dengan mengurangi kelahiran tetapi dengan kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh.

Hal demikian bukanlah yang harus ditakuti bahkan negara memotivasi setiap keluarga dengan memberikan edukasi bagi kaum muslim untuk memiliki keturunan yang banyak dan juga negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya.

Keadaan ini sejalan dengan kebanggaan yang akan dituai Baginda Rasulullah shallallahualaihi wa sallam atas banyaknya umat di hari kiamat kelak. Wallahu alam bish-shawab.[]

*Anggota (EMC) Medan, Alumni UMSU Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

The post Suci Hati, S.M*: Baby Boom Di Tengah Pandemik appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/suci-hati-s-m-baby-boom-di-tengah-pandemik/feed/ 0
New Normal, Raffi Ahmad Bakal Bagi-Bagi Oxygen Denim Melalui RANS Entertainment https://www.radarindonesianews.com/2020/07/new-normal-raffi-ahmad-bakal-bagi-bagi-oxygen-denim-melalui-rans-entertainment/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/new-normal-raffi-ahmad-bakal-bagi-bagi-oxygen-denim-melalui-rans-entertainment/#respond Wed, 08 Jul 2020 10:22:18 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46469   RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Raffi Ahmad bakal bagi bagi hadiah ribuan produk Oxygen Denim melalui kanal Youtube miliknya, RANS Entertainment. Raffi Ahmad

The post New Normal, Raffi Ahmad Bakal Bagi-Bagi Oxygen Denim Melalui RANS Entertainment appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Raffi Ahmad bakal bagi bagi hadiah ribuan produk Oxygen Denim melalui kanal Youtube miliknya, RANS Entertainment.

Raffi Ahmad bersama dengan Dedi Alfian selaku owner Oxygen Denim menggelar acara tersebut sebagai bentuk penyemangat untuk masyarakat, dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga di tengah pandemi covid 19 ini.

Suami dari Nagita Slavina itu pun membeberkan, acara yang bertajuk New Normal Raffi Ahmad bakal bagi-bagi ribuan produk Oxygen Denim secara gratis akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga penggemar RANS Entertaiment.

“Acara bagi-bagi Oxygen Denim ini untuk men-support UMKM yang secara ekonomi menurun karena pandemi Covid 19 dan juga untuk mengajak penggemarnya untuk bersatu saling bantu dalam menghadapi situasi pandemi ini. Dan tetap kreatif dalam meningkatkan ekonomi keluarga ,” kata Raffi di Jakarta Selasa (7/7/2020).

Menurut Raffi, Oxygen Denim adalah brand lokal, yang di gandrungi kaum milenial jadi sangat mudah pemasarannya.

”Sangat mudah dalam pemasarannya karena brand Oxygen Denim sudah di kenal dan di gandrungi kaum milenial,” jelasnya.

Dedi Alfian menambahkan dalam kondisi pandemi Covid -19, tidak sedikit usaha kecil menengah yang terpaksa merumahkan karyawannya hingga ada yang gulung tikar. Namun ada juga yang masih berusaha bertahan di tengah, sulitnya kondisi ekonomi karena wabah Covid 19.

“Dalam kondisi seperti ini tentunya kita tidak bisa membiarkan para pedagang kecil usahanya mati secara perlahan, Dimasa transisi atau New Normal kita bangkitkan ekonomi pelaku UMKM dengan memberikan secara Gratis brand Oxygen Denim,” terang Dedi Alfian.

Ribuan produk brand Oxygen Denim yang akan di bagikan agar para pelaku usaha kecil bisa berdagang tanpa modal, dengan harapan suatu saat nanti jika sudah sukses para pelaku UMKM akan terinspirasi melakukan hal yang sama memberikan produk garmen gratis, kepada pedagang – pedagang yang baru mulai merambah.

“Cara ini sebagai wujud kepedulian bersama dan sebagai ladang amal. Bagi para pelaku UMKM agar dapat bangkit ditengah kesulitan pandemi Covid 19,” imbuhnya Dedi.[]

The post New Normal, Raffi Ahmad Bakal Bagi-Bagi Oxygen Denim Melalui RANS Entertainment appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/new-normal-raffi-ahmad-bakal-bagi-bagi-oxygen-denim-melalui-rans-entertainment/feed/ 0
KPU Kabupaten Nias Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Tingkat PPK, Berikut Arahan Sekda Nias https://www.radarindonesianews.com/2020/07/kpu-kabupaten-nias-gelar-bimtek-pengelolaan-keuangan-tingkat-ppk-berikut-arahan-sekda-nias/ https://www.radarindonesianews.com/2020/07/kpu-kabupaten-nias-gelar-bimtek-pengelolaan-keuangan-tingkat-ppk-berikut-arahan-sekda-nias/#respond Wed, 08 Jul 2020 07:12:57 +0000 https://www.radarindonesianews.com/?p=46461   RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pilkada Tahun 2020 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, Rabu (8/7), bertempat di

The post KPU Kabupaten Nias Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Tingkat PPK, Berikut Arahan Sekda Nias appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
 

RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pilkada Tahun 2020 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, Rabu (8/7), bertempat di Kantor KPUD, Jalan Pancasila – Hiliweto, Kecamatan Gido.

Ketua KPU Kabupaten Nias, Firman Mendrofa dalam sambutannya mengungkapkan jika kegiatan tersebut digelar guna memantapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam mengelola keuangan.

Ia berharap, PPK dan Sekretariat dapat sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, sehingga nantinya tidak terkendala dalam segala pertanggungjawaban keuangan.

Dikegiatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, F. Yanus Larosa mengharapkan adanya sinergitas dan transparansi antar Ketua PPK dan Sekretariat-nya.

“Kami akan segera menyurati Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa agar selalu memfasilitasi penyelenggara pemilu dalam mengsukseskan Pilkada. Saya minta para Aparatur Sipil Negara yang juga ditugaskan menjadi Sekretariat PPK, agar menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Nias dengan bekerja serius membantu penyelenggara,” harapnya.

Adapun narasumber dalam kegiatan bimtek tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Nias Elisati Zandroto dan Plt. Sekretaris KPUD Yuniman Harefa yang diikuti oleh seluruh Ketua PPK dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Nias.

Reporter : Albert

The post KPU Kabupaten Nias Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Tingkat PPK, Berikut Arahan Sekda Nias appeared first on Radar Indonesia News.

]]>
https://www.radarindonesianews.com/2020/07/kpu-kabupaten-nias-gelar-bimtek-pengelolaan-keuangan-tingkat-ppk-berikut-arahan-sekda-nias/feed/ 0