by

GMAKS Sayangkan Sikap Bupati Serang Yang Tidak Kooperatif

Tanah seluas kurang lebih 786 M2 dengan SPPT No. 006.0537.0 yang terbangun untuk jalan interchange Cikande masih bermasalah dengan pemilik.[Gmkas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, SERANG – Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) sangat menyayangkan sikap Bupati Serang yang dianggap tidak kooperatif untuk memberikan surat jawaban secara tertulis terkait Permohonan Pembayaran Tanah. Demikian surat pernyataan GEMAKS yang dikirim ke kantor redaki radarindonesianews.om melalui whatsapp, Selasa (1/5/2018).
Tanah yang dimaksud menurut Saiful Bahri, Ketua GMAKS, seluas kurang lebih 786 M2 dengan SPPT No. 006.0537.0 yang terbangun untuk jalan interchange Cikande oleh Pemda Kabupaten Serang tertanggal 01 Februari 2017 yang diserahkan dengan tanda terima 07 Februari 2017 yang hingga sampai saat ini belum ada jawaban secara tertulis.
Selaku yang diberi kuasa oleh pemilik lahan tertanggal 31 Januari 2018 untuk melakukan klarifikasi terkait hal itu, Saiful mengaku sangat kecewa.  Dirinya menduga Bupati tidak ada upaya untuk menghormati hak masyarakat dengan memberikan jawaban secara tertulis atau mengundang pemilik lahan untuk melakukan pengecekan ke lapangan tentang kebenaranya padahal besok tanggal 02 Mei 2018 akan dilaksanakan peresmian interchange Cikande.
“Dalam hal ini diduga pemkab. Serang tidak berupaya untuk meluruskan dugaan permasalahan yang ada dan tidak mengindahkan hak masyarakat yang merasa memiliki bukti kepemilikan, mengingat program tersebut dibiayai oleh pemerintah dan sudah seharusnya tidak ada permasalahan sedikitpun sebelum diserahkan kepada pihak pengelola.” Ujar Saiful Bahri.
Berdasarkan hal tersebut maka GMAKS meminta Bupati Serang agar menghargai hak masyarakat pemilik lahan dan meminta Bupati dengan jabatannya agar peduli dan kooperatif terhadap permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Mengingat jabatan Bupati terpilih dan menjabat ada turut serta masyarakat.
“Saya meminta Bupati Serang agar segera menyelesaikan terkait lahan masyarakat yang diduga belum dibayar” Imbuh Ketua LSM GMAKS itu.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =

Rekomendasi Berita