by

Hanif Kristianto: Makar Seputar Khilafah di Pilpres 2019

Hanif Kristianto, analis politik dan media
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Satu kata yang katanya dijual tidak laku di Indonesia: khilafah. Anehnya, kata ini justru dimanfaatkan petahana untuk menyerang oposisi. Diduga kuat oposisi ditunggangi kelompok radikal dan ingin merubah konstitusi menjadi khilafah. Kondisi ini disebabkan petahan yang sudah goyang dan saling berebut kue di timnya kehilangan narasi logis.


Pilpres yang diharapkan jualan program, nyatanya dipenuhi kebencian kepada Khilafah sebagai ajaran Islam. Faktor yang mempengaruhi kebencian dan monsterisasi khilafah diakibatkan beberapa hal:

Pertama, takut jagoannya kalah. Akhirnya jualannya dengan membusukkan khilafah. Seolah Indonesia akan seperti Suriah yang terjadi konflik. Padahal kondisi dan tipologi politik di Suriah dan Indonesia berbeda.

Kedua, terlalu menikmati dunia berupa kekuasaan yang semu. Merasa diri paling jumawa dan paling Indonesia. Sementara mereka lupa untuk mendidik rakyat dengan politik dan menolong rakyat dari jurang kemiskinan dan kebodohan sistemik.

Ketiga, grand desain sistematis untuk melumpuhkan identitas politik Islam. Sejak awal dimulai dari khutbah dan ceramah diatur agar tidak masuk ranah politik. Yang terbaru, masjid pun dikunci tidak boleh berpolitik dengan alasan bukan untuk memecah belah dan ujaran kebencian.

Keempat, kebencian yang dilatarbelakangi ideologis. Bukannya tidak paham kaitannya khilafah. Justru mereka lebih paham bahwa khilafah menjadi momok untuk meruntuhkan kekuasaan sekular-liberal yang selama ini ditopang pemilik modal. Sudah banyak kajian kaitannya khilafah dari dalam dan luar negeri. Baik melalui penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga think tank.

Kelima, tujuan sistematis untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Sebab, selama ini khilafah dipahami sebatas sejarah masa khulafaur rasyidin dan khalifah sesudahnya. Cukuplah khilafah itu menjadi sejarah kebudayaan Islam yang tersimpan dalam buku. Tak perlu lagi menegakkanya.

Karenanya wajar jika ada pihak yang menghajar khilafah mati-matian. Bisa ditebak mereka berlindung di balik jubah Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Giliran kekayaan alam Indonesia dikuasai asing, lahan-lahan dikelola pemilik modal, dan generasi anak bangsa jauh dari visi-misi kehidupan mereka diam. 

Jika mau jujur dalam berpolitik dan kampanye damai nan sehat. Tidaklah mungkin khilafah ditegakkan melalui jalur pemilihan presiden. Sudah jelas dalam konstitusi dan perundang-undangan bahwa Presiden dan wakil Presiden tunduk dan patuh menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Capres-cawapres yang dituduh ditunggangi khilafah pun akan menolak jelas.

Proses penegakkan khilafah pun bukan melalui kudeta dan people power. Sebab penegakkan khilafah tidak bisa menggunakan cara-cara manusia. Harus menggunakan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Proses yang dilalui juga tidak mudah. Butuh kesadaran kolektif di tengah-tengah rakyat. Rakyat sendirilah yang akan meminta dan menolong siapa pun yang berjuang menegakkan khilafah.

Khilafah sendiri istilah khas dalam politik Islam. Maka pengakkan khilafah tidak bisa melalui jalur demokrasi. Jadi mengapa ada pihak yang takut dengan khilafah? Sebenarnya mereka itu benci tapi rindu? Atau rindu-rindu benci dengan khilafah? Toh kalau jadi presiden tidak otomatis jadi khalifah.

Alhasil, makar khilafah tidak hanya berhenti di seputar pilpres 2019. Sebab, istilah khilafah itu global dan menjadi perbincangan publik dunia. Bukan tidak mungkin akan banyak manusia yang ingin tahu lebih jauh dengan khilafah. Kondisi ini menunjukan bahwa publik masih waras dan berakal sehat. Publik tidak mudah dibohongi hanya dengan pepesan kosong dan narasi bohong.

Jadi, jangan lagi membenturkan Pancasila dengan Khilafah. Suatu hal yang tidak level dan malah memecah belah rakyat. Jika pembenturan itu terus dilakukan, maka rakyat akan marah dan tidak percaya pada kepemimpinan yang dipenuhi dengan hasud dan fitnah. Ini Indonesia bung![]

Comment

Rekomendasi Berita