by

Heni Andriani*: Omnibus Law Dan Derita Kaum Buruh

-Opini-16 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Masa pandemi dan serangan covid- 19  banyak perusahaan  gulung tikar yang menyebabkan PHK besar-besaran. Namun anehnya saat kondisi ekonomi terpuruk justru banyak para pengusaha justru mengusulkan kepada pemerintah untuk mengesahkan RUU Omnibus Law dalam rangka menggenjot roda ekonomi.

Sontak hal ini menimbulkan ramainya aksi yang digelar oleh para buruh dan beberapa organisasi di sejumlah daerah di wilayah Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020.

Sekitar 5.000 buruh akan kembali unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Tugu Pahlawan. Adapun di Jakarta elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) juga akan menggelar demo di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Kamis 16 Juli.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mengajak semua pihak untuk turun ke jalan menolak pengesahan RUU ini.

Namun dipihak lain banyak yang meminta agar RUU ini segera disahkan dalam hal ini para pengusaha dengan harapan bahwa dengan pengesahan RUU ini dapat memberikan angin segar bagi mereka.

Harapan besarnya adalah masuknya para investor asing yang akan menggenjot roda perekonomian Indonesia yang kini mengalami keterpurukan.

Ironisnya berbagai tuntutan yang dilayangkan para buruh dan masyarakat sipil tidak mendapatkan perhatian dari penguasa negeri ini. Seolah-olah jeritan rakyat hanya dianggap angin lalu ketika mereka meminta haknya. Maka suatu hal yang wajar ketika rakyat melakukan aksi dalam rangka menuntut keadilan.

Jika menelisik beberapa pasal yang ada dalam RUU ini, seolah tidak memihak kepada kaum buruh bahkan cenderung lebih menguntungkan para pengusaha. Selain itu RUU tersebut semakin mengokohkan para investor asing dan aseng untuk mengeruk Sumber Daya alam Indonesia yang melimpah ruah.

Bahkan RUU ini terkesan memberikan peluang para kapitalis mengambil alih pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut.

Hal ini tentu akan berdampak dan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat itu sendiri.

Pada saat kondisi serba sulit sekarang ini seharusnya penguasa lebih mementingkan rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat harus bersifat transparan guna menghilangkan kecurigaan dan berbagai asumsi negatif. Bukan malah sebaliknya yang diutamakan adalah pengusaha dan para investor yang mementingkan diri sendiri.

Solusi Islam terhadap Masalah Ketenagakerjaan

Di dalam Islam masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha sebaik mungkin agar tercipta sinergi di antara kedua pihak.

Ada tiga aspek yang menjadi fokus perhatian. Pertama: Mengatur dari segi upah, hal ini dilakukan agar terjadi kejelasan antara si pekerja dan pengusaha. Hubungan keduanya senantiasa harmonis dan tidak ada yang dirugikan begitu pun dengan masalah upahnya.

Hal ini akan menjadi  penentu besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang diwujudkan dalam “akad ijarah” (kontrak kerja).

Akad ijarahnya pun haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas untuk mencegah perselisihan diantara keduanya. Semisal bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upahnya, tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Akad pandangan syariat Islam didefinisikan secara ringkas sebagai “’Aqdun ‘ala al manfa’ati bi ‘iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah). Hal ini uang akan mewujudkan kondisi ideal kepada seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh).

Di dalam politik ekonomi Islam, peran negara sangat lah penting yaitu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.

Kedua, dari segi kesejahteraan. Dengan menerapkan politik ekonomi Islam negara akan menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara.

Ketiga, masalah kontrak kerja. Islam mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Negara mencegah tindak kezaliman satu pihak kepada pihak lainnya dan juga menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengkatan dalam kontrak kerja.

Seperti misalnya pengusaha tidak membayar upahnya, tidak diberikan hakim untuk menjalankan ibadah bagi karyawan, hak istirahat saat sakit dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasulullah SAW. mengingatkan dalam hadisnya.

“Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan bai’at kepada khalifah karena aku, lalu berkhianat. Orang yang menjual sebagai budak orang yang merdeka lalu dia memakan harga (hasil) penjualan nya, serta yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya sedang orang itu tidak memberikan upahnya”.(HR.Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Demikianlah pandangan dan cara Islam mengatasi dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada. Solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat termasuk masalah ketenagakerjaan.

Sudah saatnya bangsa Indonesia tinggalkan kapitalisme sekular dan kembali kepada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa termasuk ketenagakerjaan. Wallahu a’lam bishshawab.[]

*Anggota Akademi Menulis Kreatif (amk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 7 =

Rekomendasi Berita